Para aparat penegak hukum juga dapat mengetahui arus mengalirnya sejumlah dana anggaran yang telah digelontorkan Pemerintah sehingga dana yang dikeluarkan tepat sasaran. Polisi berperan untuk memberikan keamanan bahwa anggaran dapat tersalurkan ke masyarakat, Jaksa juga dapat bertindak tegas jika terdapat pelanggaran yang terjadi dalam penggunaan anggaran untuk kasus COVID-19, APIP mengawal penggunaan anggaran di setiap kantor Pemerintah pusat dan daerah, serta KPK juga selalu memonitor dan menegakkan hukuman jika korupsi dilakukan oleh para Pejabat Negara. Ini berarti bahwa hukum di Indonesia harus ditegakkan apabila terjadi pelanggaran maka patutlah untuk diberi hukuman yang pantas agar tidak semakin merajalela kasus korupsi di tengah masa seperti ini.
Tidak hanya kasus white collar atau korupsi, kejahatan seperti kriminalitas atau blue collar juga harus diwaspadai karena meningkatnya kasus kejahatan kepada masyarakat akibat dampak ekonomi yang ditimbulkan seperti menurunnya tingkat pendapatan masyarakat. Penegak hukum, Pemerintah dengan kerjasama masyarakat Indonesia tampaknya harus bekerja keras agar Negara tetap aman, nyaman dan tenang meskipun penyebaran virus ini belum terselesaikan dengan mematuhi anjuran sesuai protocol kesehatan.
kawanhukum.id merupakan platform User Generated Content (UGC) untuk mewadahi pemikiran pembaru dan pemerhati hukum Indonesia. Esai yang diterbitkan dari, oleh dan untuk generasi Y dan Z. Submit esaimu secara mandiri di sini ya.
