Juli 7, 2020

Hukum Harus Kawal Refocusing APBN/APBD Untuk COVID-19

Perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia masih relatif tinggi. Pada Senin, 26 Mei 2020, sudah lebih dari 22.000 kasus terkonfirmasi, meninggal dunia telah lebih dari 1000 kasus. Dampak akan perkembangan kasus tersebut semakin masif baik dari sisi kesehatan, sosial dan ekonomi. 

Pemerintah terus berupaya menangani hal tersebut dengan berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan salah satunya yaitu dengan refocusing anggaran Pemerintah. Kebijakan ini harus dilakukan agar Indonesia mampu bertahan dari dampak negatif COVID-19 yang sangat cepat perkembangannya. Seluruh anggaran baik Kementerian/Lembaga (K/L), APBD, APBDes harus difokuskan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat bertahan dalam menghadapi pelemahan ekonomi. 

Anggaran COVID-19

Hingga saat ini, realokasi anggaran telah disalurkan melalui Gugus Tugas COVID-19. Dari anggaran Rp 3,14 triliun, sudah disalurkan untuk penanganan COVID-19 sebesar Rp 2,06 triliun yaitu antara lain untuk penyediaan APD dan alat Kesehatan di RS Rp 1,09 triliun, dan sebesar Rp 975 miliar untuk penggantian klaim perawatan di 129 Rumah Sakit yang menangani pasien COVID-19. Saat ini jumlah klaim RS yang sudah dibayarkan sebesar Rp 85,87 miliar untuk 1.888 pasien COVID-19 (Kemenkeu, 2020). Penggunaan anggaran tersebut harus dikawal secara benar sesuai dengan peraturan yang ditetapkan baik melalui Peraturan Menteri Keuangan beserta peraturan turunannya. Begitu juga dengan Pemerintah perlu segera segera menyusun langkah yang akan dilakukan untuk penanganan COVID-19. 

Salah satu kebijakan yang dikeluarkan adalah Instruksi Presiden RI No. 4 Tahun 2020 Tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19. Kondisi saat ini  postur APBN yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 menjelaskan defisit anggaran mencapai Rp 852,9 T atau 5.07% dari PDB. Kemudian, Pemerintah mengeluarkan kebijakan dalam bentuk PMK No.38/PMK.02/2020  di mana batasan defisit anggaran diperbolehkan melampaui 3% dari PDB selama masa penanganan COVID-19 paling lama sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2022 (pasal 2 huruf a). 

Sejumlah kebijakan diatur secara rinci yakni kebijakan untuk Kementerian Lembaga, Kebijakan untuk Pemerintah Daerah, Kebijakan Kesehatan, Kebijakan Dunia Usaha, Kebijakan UMKM dan Kebijakan untuk Rakyat Miskin. Sehingga dana yang digelontorkan Pemerintah sangatlah besar dan difokuskan untuk menangani hal penting dalam menghadapi kasus penyebaran COVID-19 yang tak kunjung reda.

Menanggapi hal tersebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerbitkan Surat Edaran (SE) No 8 Tahun 2020 tentang Penggunaan Anggaran Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19. Terkait Dengan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi agar risiko kejahatan korupsi penggunaan anggaran dalam masa penanganan COVID-19 ini tidak terjadi. Kejahatan white collar atau biasa disebut korupsi biasanya terjadi dalam penyalahgunaan wewenang jabatan, kejahatan yang kemungkinan dapat terjadi dalam masa penanganan COVID-19 ini adalah korupsi pengadaan barang dan jasa, korupsi bantuan sosial ekonomi kepada masyarakat, korupsi dana desa, korupsi pengadaan alat kesehatan pada Rumah Sakit rujukan, atau korupsi di lingkungan pekerjaan umum. Langkah ini diambil sebagai respon KPK terkait arahan dari Presiden agar KPK juga turut serta mengawasi proses percepatan penanganan COVID-19 di Indonesia.

Institusi Penegakan Hukum

Untuk mengatasinya, KPK tidak dapat bekerja sendiri. KPK harus bersinergi dengan TNI/POLRI, Kejaksaan, APIP, BPKP dan BPK untuk melakukan pengawalan dan pendampingan terkait pelaksanaan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah. Pendampingan yang dapat dilakukan seperti menghindari persoalan yang terkait dengan administrasi keuangan, memahami secara detail setiap kebijakan yang telah dibuat kemudian membandingkan dengan teknis dilapangan, melakukan pendampingan terkait bantuan sosial dan ekonomi dalam rangka penanganan COVID-19 yang bersumber dari APBN, APBD ataupun APBDes. 

Risiko kejahatan akan tindakan korupsi di tingkat Pusat maupun Daerah saat Pemerintah melakukan refocusing anggaran untuk pengentasan kasus ini dapat meningkat, oleh karena itu diperlukan perhatian dan kecermatan atas risiko kejahatan yang dapat muncul. Pendampingan ini dilakukan untuk memastikan bahwa tujuan Pemerintah untuk menangani permasalahan wabah COVID-19 dari segala sector dapat teratasi terutama sosial dan ekonomi sehingga anggaran yang dibelanjakan dapat berjalan secara transparan dan akuntabel sehingga fraud atau korupsi dapat terhindar.

Selain pendampingan, tindakan pencegahan korupsi dilakukan dengan koordinasi, monitoring secara rutin untuk mengawal penggunaan anggaran dalam mengatasi permasalahn ini. Pemahaman atas dasar litigasi harus disematkan bagi para penegak hukum apabila terjadi sebuah pelanggaran terhadap penyaluran anggaran yang telah diatur oleh Pemerintah melalui peraturan dan kebijakan. Tidak hanya Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah juga membuat kebijakan khusus di daerah masing-masing menyesuaikan dengan kondisi selama terjadinya wabah pandemi COVID-19. Hal ini juga terkait dengan sejumlah anggaran dalam bentuk transfer daerah DAU, DAK ataupun TKDD yang dialokasikan khusus penanganan COVID-19. 

Hingga 8 Mei 2020, 479 daerah telah menyampaikan Laporan Penyesuaian APBD. Dari laporan ini, komposisi belanja daerah mengalami perubahan yaitu adanya penurunan belanja barang/jasa dari 24,87% menjadi 20,86%, dan modal dari 18,16% menjadi 12,89%. Di sisi lain, ada kenaikan belanja lainnya yaitu dari 24,63% menjadi 30,33% yang ditujukan untuk a.l. bansos dan belanja tidak terduga. Total belanja yang direalokasi dan refocusing adalah sebesar Rp 51,09 triliun, yang ditujukan untuk Bidang Kesehatan (COVID-19) sebesar Rp22,34 triliun; Jaring Pengaman Sosial sebesar Rp18,88 triliun; dan Penanganan Dampak Ekonomi sebesar Rp9,88 triliun (Kemenkeu, 2020).

Pengawalan Anggaran

Apabila terdapat pelanggaran hukum pada masa refocusing anggaran tersebut, para penegak hukum segera melakukan langkah-langkah yang cepat dan tak lupa untuk merujuk lagi peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Peraturan yang dibuat hendaknya juga diikuti dengan sanksi yang diberikan baik secara administratif, denda hingga kurungan penjara agar memberi efek jera. Ada pesan bahwa “Jangan berbahagia diatas penderitaan orang lain”, ini mendefinisikan bahwa tidak boleh memanfaatkan momen ini sebagai ajang memperkaya diri dengan berbagai modus dengan cara penyelewengan atau korupsi anggaran untuk pengentasan wabah COVID-19. 

Para aparat penegak hukum juga dapat mengetahui arus mengalirnya sejumlah dana anggaran yang telah digelontorkan Pemerintah sehingga dana yang dikeluarkan tepat sasaran. Polisi berperan untuk memberikan keamanan bahwa anggaran dapat tersalurkan ke masyarakat, Jaksa juga dapat bertindak tegas jika terdapat pelanggaran yang terjadi dalam penggunaan anggaran untuk kasus COVID-19, APIP mengawal penggunaan anggaran di setiap kantor Pemerintah pusat dan daerah, serta KPK juga selalu memonitor dan menegakkan hukuman jika korupsi dilakukan oleh para Pejabat Negara. Ini berarti bahwa hukum di Indonesia harus ditegakkan apabila terjadi pelanggaran maka patutlah untuk diberi hukuman yang pantas agar tidak semakin merajalela kasus korupsi di tengah masa seperti ini.

Tidak hanya kasus white collar atau korupsi, kejahatan seperti kriminalitas atau blue collar juga harus diwaspadai karena meningkatnya kasus kejahatan kepada masyarakat akibat dampak ekonomi yang ditimbulkan seperti menurunnya tingkat pendapatan masyarakat. Penegak hukum, Pemerintah dengan kerjasama masyarakat Indonesia tampaknya harus bekerja keras agar Negara tetap aman, nyaman dan tenang meskipun penyebaran virus ini belum terselesaikan dengan mematuhi anjuran sesuai protocol kesehatan.


kawanhukum.id merupakan platform User Generated Content (UGC) untuk mewadahi pemikiran pembaru dan pemerhati hukum Indonesia. Esai yang diterbitkan dari, oleh dan untuk generasi Y dan Z. Submit esaimu secara mandiri di sini ya. 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.