Pemerintah juga dapat melakukan beberapa langkah strategis untuk mengatasi dampak larangan ekspor bauksit terhadap tenaga kerja dan mengembangkan lapangan kerja baru, antara lain:
- Stimulus ekonomi. Pemerintah dapat memberikan stimulus ekonomi untuk mendorong pertumbuhan sektor-sektor baru dan memperluas lapangan kerja. Ini bisa melibatkan insentif fiskal, pembebasan pajak, atau program pinjaman dengan bunga rendah untuk mendorong investasi dan pengembangan bisnis baru.
- Mendorong investasi asing. Pemerintah dapat menggencarkan upaya untuk menarik investasi asing langsung ke sektor-sektor strategis. Hal ini dapat menciptakan peluang kerja baru dan membantu mengurangi dampak larangan ekspor bauksit terhadap tenaga kerja.
- Pemberdayaan usaha kecil dan menengah (UKM). Pemerintah dapat memberikan dukungan khusus kepada UKM untuk mengembangkan bisnis mereka. Ini dapat melibatkan program pelatihan, akses ke pembiayaan yang terjangkau, dan fasilitas infrastruktur yang memadai untuk memperluas kesempatan kerja di sektor UKM.
- Kebijakan transisi yang adil. Pemerintah harus mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa transisi dari sektor ekspor bauksit ke sektor lain berjalan secara adil. Ini dapat melibatkan jaminan perlindungan sosial, kompensasi, atau program pengalihan kerja bagi pekerja yang terkena dampak.
- Kerja sama antar lembaga. Pemerintah dapat bekerja sama dengan berbagai pihak terkait, termasuk perusahaan, serikat pekerja, dan lembaga pendidikan, untuk merancang dan melaksanakan strategi yang efektif dalam mengatasi dampak larangan ekspor bauksit terhadap tenaga kerja.
Penting juga bagi pemerintah dan pemangku kepentingan terkait untuk memperhatikan perlindungan pekerja yang terdampak oleh pelarangan ekspor bauksit. Dalam situasi PHK atau perubahan kondisi kerja, hukum ketenagakerjaan harus diterapkan secara efektif untuk melindungi hak-hak pekerja, termasuk perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sah, jaminan sosial, dan layanan penempatan kerja.
