Kebijakan ini juga memberikan peluang baru bagi tenaga kerja, karena pengolahan bauksit dalam negeri akan menciptakan lapangan kerja baru dalam sektor pertambangan, manufaktur, dan industri terkait. Proses pengolahan bauksit membutuhkan tenaga kerja terampil, seperti operator mesin, teknisi, dan insinyur, sehingga dapat memberikan peluang kerja yang lebih luas bagi masyarakat. Dalam hal ini, hukum ketenagakerjaan dapat berperan penting dalam memastikan adanya perlindungan yang memadai bagi pekerja baru yang akan terlibat dalam industri ini.
Pengolahan bauksit dalam negeri juga dapat menghasilkan produk bauksit dengan kualitas yang lebih baik dan nilai jual yang lebih tinggi. Dengan demikian, Indonesia dapat memperoleh pendapatan yang lebih besar dari ekspor bauksit, yang pada gilirannya dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan masyarakat secara keseluruhan.
Namun, peluang ini juga harus didukung oleh pemerintah. Proses pengolahan bauksit melibatkan penggunaan teknologi dan mesin canggih, sehingga tenaga kerja diharapkan untuk menguasai keterampilan baru yang relevan. Pemerintah harus memberikan pelatihan dan bantuan bagi pekerja di sektor pertambangan bauksit untuk memperoleh keterampilan baru yang relevan dengan sektor-sektor yang berkembang, terutama bagi pekerja yang terkena dampak kebijakan larangan ekspor bauksit. Hal ini dapat meningkatkan kualifikasi dan daya saing tenaga kerja Indonesia di pasar global.
