Kemajuan teknologi di era industri 4.0 telah mengubah cara manusia di era digital untuk berinteraksi dalam segala aspek kehidupan, seperti pendidikan, ekonomi, industri dan juga hukum. Secara spesifik, kecerdasan buatan atau lazim dikenal dengan artificial intelligence (AI) akan membuat era baru bagi manusia.
Stephen Hawking mengatakan, “the rise of powerful AI will be either the best or the worst thing ever to happen to humanity. We do not yet know which”. Kehadiran AI entah akan membuat kemajuan atau kemunduran terhadap masa depan manusia. Kita masih belum tahu persis seperti apa nanti.
Dalam dunia hukum, kemajuan teknologi tidak hanya memaksa pemerintah untuk mengubah pendekatan mereka terhadap hukum. Para profesional hukum dan para penegak hukum perlu segera beradaptasi dengan adanya berbagai inovasi dan kreatif yang memudahkan manusia untuk mengakses segala macam informasi dibidang hukum. Khususnya, di dalam sistem peradilan yang sedang mengembangkan AI di dalamnya.
Amerika serikat, Inggris dan negara-negara Eropa lainnya terus berlomba-lomba dalam menghadapi revolusi industri 4.0 dalam bidang hukum. Amerika Serikat dengan kecerdasan buatan sudah menggunakan alat untuk membuat keputusan hukum layaknya seorang hakim. Selain itu, terdapat perkembangan teknologi analitik prediktif yang memungkinkan membuat prediksi tentang hasil litigasi.
Begitu juga dengan Inggris. AI di Inggris telah membantu menyelesaikan 160.000 permasalahan hukum. Hal ini tentunya membawa efektivitas dan efisiensi dalam dunia profesi hukum.
Menyikapi Tergantinya Profesi Hakim dan Advokat
AI membawa kehidupan menjadi cepat dan praktis dalam dunia hukum. Cepat dan praktisnya juga menimbulkan permasalahan saat AI menjadi aktor utama dalam peradilan. Di masa depan, peradilan yang menggunakan AI tampaknya akan secara berangsur menggeser peranan hakim dan advokat dalam suatu peradilan. Hakim dan advokat akan digantikan oleh sebuah robot.
Keadaan ini harus benar-benar disikapi secara kritis. Dalam dunia hukum, tidak hanya dibutuhkan ketepatam rasional dan matematis tetapi masih ada unsur hati nurani yang tidak dimiliki oleh robot. Oleh karena itu, AI dalam sistem peradilan kelak juga juga perlu memperhatikan sifat hakim yang tecermin dalam lambang hakim yang dikenal dengan “Panca Dharma Hakim.”
Sifat tersebut antara lain kartika, cakra, candra, sari dan tirta. Kartika berarti hakim perlu memiliki sifat percaya dan takwa kepada thuan, sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Cakra mensyaratkan hakim mampu memusnahkan segala kebathilan, kezaliman dan ketidakadilan. Candra adalah sifat bijaksana dan berwibawa. Sari adalah sifat berbudi luhur dan berkelakuan tidak tercela, sedangkan tirta adalah sifat jujur.
Kelima sifat tersebut mungkin masih tidak dimiliki oleh AI. Relevansi AI akan menggantikan hakim terus menghasilkan perdebatan. Pantaskah hak asasi manusia seorang manusia di depan hukum diadili oleh sebuah robot yang tidak memiliki perasaan?
Selain hakim, kehidupan seorang advokat juga bakal erancam. Dilansir dari bbc.com pada November 2017, terdapat kontes yang melibatkan 100 lebih advokat di London melawan platform AI yang bernama Case Cruncher Alpha. Baik manusia dan AI diberikan fakta dasar berupa ratusan kasus penjualan dari PPI (pembayaran asuransi perlindungan di Inggris) dan diminta untuk memprediksi apakah Ombudsman akan mengijinkan klaim asuransi tersebut. Secara keseluruhan, mereka mengajukan 775 prediksi. AI menang telak, dengan Case Cruncher mendapatkan tingkat akurasi 86,6%, dibandingkan dengan 66,3% untuk advokat.
Dalam keunggulan itu tentunya akan membawa dampak buruk bagi kehidupan advokat dan bertentangan apabila robot menggantikan advokat dalam suatu persidangan. Pertentangan tersebut dapat dilihat dalam Pasal 2 kode etik advokat di Indonesia yang menyebutkan Advokat Indonesia harus bertakwa kepada Tuhan, bersikap satria, jujur dalam mempertahankan keadilan dan kebenaran dilandasi moral yang tinggi, luhur dan mulia. Keadaan dan sifat tersebut tidak terdapat dalam sebuah kecerasan buatan karena hakikat AI adalah robot.
Diterapkannya AI tentunya akan mengubah banyak sekali regulasi regulasi yang ada dan harus membuat regulasi baru untuk menjadikan AI masuk dalam kegiatan peradilan di seluruh dunia. Selain itu kita juga tidak bisa membayangkan bahwa dalam suatu persidangan tanpa kehadiran fisik para pihak dan hanya terdapat tersangka sendiri.
Banyak ahli maupun artikel mengatakan bahwa nantinya AI akan membantu advokat dalam menangani sebuah kasus. Namun, pernyataan-penyataan itu tampaknya hanya untuk memendam rasa ketakutan semata saja. AI yang memiliki biaya yang murah, tentunya membuat perusahaan perusahaan tidak memerlukan advokat lagi untuk membantu proses hukumnya karena AI sendiri membawa data yang akurat dan biaya operasional yang murah dibanding seorang advokat.
kawanhukum.id merupakan platform User Generated Content (UGC) untuk mewadahi pemikiran pembaru dan pemerhati hukum Indonesia. Submit esaimu secara mandiri di sini ya.
PODCAST: Saat AI Memasuki Dunia Profesi Hukum
Baca juga: Artificial Intelligence dan Nasib Lulusan Sarjana Hukum
