Sepanjang 2022 setidaknya terdapat tiga kasus korupsi yang menyumbang kerugian negara terbesar. Kerugian tersebut di antaranya kasus korupsi ekspor CPO dengan perkiraan mencapai 18 triliun (kompas.com, 2022). Selanjutnya, korupsi pengadaan pesawat bombardir senilai 8,8 triliun (bisnis.tempo.co, 2022), serta korupsi penyelenggaraan pembiayaan ekspor nasional oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) (cnnindonesia.com, 2022).
Dari beberapa permasalahan di atas, meskipun skor CPI Indonesia mengalami kenaikan sebesar 1 angka, pemberantasan korupsi belum dapat dikatakan maksimal. Sebab, jumlah korupsi juga semakin naik dan penegakan masih harus bekerja lebih baik lagi.
Birokrat x Aparat Penegak Hukum
Sudah menjadi rahasia umum bahwa para birokrat, dari hulu ke hilir atau dari pusat hingga daerah, berlomba-lomba mengambil uang rakyat tanpa rasa manusiawi dan bersalah. Ini bukti nyata bahwa tekad pemerintah untuk menindak para pelaku korupsi bisa dikatakan masih sekadar wacana dan bualan.
Beberapa media saat ini memang sering sekali memberitakan sejumlah birokrat/pejabat negara terjaring OTT. Namun demikian, sangat sedikit media yang memberitakan berapa koruptor yang sudah di tahan atau dipenjara. Di sini, peran masyarakat untuk terus mengawal proses pemeriksaan terhadap pejabat yang didakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi (ICW, 2006).
