Pada saat Suharto berhenti dari jabatan sebagai Presiden, Habibie mengambil alih pimpinan. Habibie sering dianggap sebagai bagian dari Rezim Orde Baru, namun langkah-langkahnya sejalan dengan para Reformis.
Dalam tempo 517 hari, Habibie telah membangun pondasi terwujudnya demokrasi liberal di awal Reformasi, seperti pengesahan RUU Pers maupun menghapus pembatasan partai politik di Indonesia. Sebelumnya, di era Orde Baru, terdapat pembatasan terhadap pers, sedangkan UU Pers ini memberikan kebebasan terhadap kemungkinan intervensi penguasa. Selain itu, penghapusan batasan partai politik mendorong pendirian jumlah partai politik di Indonesia dalam jumlah yang cukup banyak.
Banyaknya jumlah partai politik di Indonesia justru kemudian melahirkan permasalahan-permasalahan baru terhadap demokrasi Indonesia. Banyak partai politik bermunculan dan berganti nama setiap lima tahun sekali. Sayangnya, fenomena ini tidak diikuti dengan basis politik yang kuat pada akar rumput. Lahirnya partai-partai politik baru setelah Reformasi yang awalnya dianggap sebagai babak baru suburnya demokrasi justru kemudian menjadi sebatas fragmentasi kepentingan elit.
Dalam praktiknya, fragmentasi ini masih tak lekang dengan tradisi patriarki dengan alasan sistem kekeluargaan. Demokrasi yang diidealkan sebagai sistem yang berdiri dengan kepemilikan tanggung jawab bersama justru dalam praktiknya di Indonesia menjadi fenomena kompleks karena melahirkan klientelisme politik. Demokrasi yang terinstitusi melalui partai politik justru menjadi jalan menuju korupsi dan menurunkan kualitas demokrasi Indonesia.
Lebih lanjut, tren ini menunjukkan bahwa partai-partai politik ternyata masih terjebak romantisme Orde Baru. Selain berkontribusi pada meningkatnya populisme Pancasila dan Islam, tidak ada satu pun partai politik yang memiliki manifesto terhadap keadilan sosial. Sebaliknya, mereka masih terlalu takut dicap sebagai ideologi kiri di tengan semakin tajamnya jurang ketimpangan sosial dan ekonomi. Ini adalah situasi yang cukup kontradiksi terhadap bekerja dan efektifnya partai politik yang sebetulnya dapat memfasilitasi rakyat untuk berpartisipasi dalam pemerintahan secara aktif.
Partai Politik: Kontradiksi Terhadap Demokratisasi?