Perlindungan hukum konsumen harus menjadi prioritas bagi pemerintah dan lembaga yang terkait. Peran pemerintah untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas proses bisnis properti sangat penting untuk melindungi konsumen. Pemerintah harus memastikan bahwa regulasi dan perizinan yang ada dapat memberikan perlindungan yang memadai bagi konsumen.
Kasus ini membutuhkan solusi yang tepat agar konsumen tidak dirugikan dan proses bisnis properti di Indonesia dapat berjalan dengan lebih transparan dan akuntabel. Pertama, Pemerintah harus memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam perizinan. Pemerintah perlu memastikan bahwa proses perizinan proyek properti dapat dilakukan secara transparan dan akuntabel. Upaya ini dapat dilakukan dengan meningkatkan keterbukaan informasi mengenai proses perizinan. Pemerintah juga harus memastikan setiap tahap perizinan dilakukan secara benar dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Selain itu, peningkatan pengawasan dan penegakan hukum yang ketat sangat penting untuk mencegah terjadinya kasus serupa di masa depan. Lembaga yang terkait dengan pengawasan dan penegakan hukum harus bekerja secara aktif dan efektif menyelesaikan kasus-kasus yang melibatkan konsumen.
Selanjutnya, perlindungan hukum konsumen harus menjadi prioritas pemerintah. Pemerintah perlu memastikan regulasi dan perizinan dapat memberikan perlindungan yang memadai bagi konsumen. Lembaga yang terkait dengan perlindungan konsumen, seperti Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) harus bekerja secara aktif menyelesaikan sengketa yang melibatkan konsumen.
