Korupsi sering didengungkan sebagai salah satu kejahatan luar biasa karena berdampak serius pada stabilitas dan kemakmuran negara. Korupsi harus mendapatkan perhatian serius semua elemen pemerintah dan masyarakat luas. Artinya, pelaku korupsi harus ditindak serius dan tegas agar memberikan efek jera pada para pelaku.
Menyoal diskon Pembebasan Bersyarat (PB) 23 napi koruptor pada 6 September 2022, ini semacam menjadi titik balik bahwa penegakan hukum bagi koruptor masih sangat kurang maksimal. Betapa tidak, mereka yang harusnya mendapatkan hukuman berat karena mengambil hak rakyat justru sebaliknya diberi diskon hukuman dan bahkan pembebasan bersyarat.
Pembebasan Bersyarat dan Produk Hukum yang Bermasalah
PB 23 napi koruptor tersebut tidak hanya mencitrakan penegakan dan pemberantasan korupsi di tanah air yang sangat kurang maksimal, tetapi juga problematik. Pemberian PB tersebut dapat dirujuk dalam serangkaian keputusan yang menjadi dasar Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen Pas) mengeluarkan kebijakan untuk mengeluarkan PB.
