Consulting

Apakah Pemerintah Pusat Dapat Mengambil Tindakan Pengisian Jabatan Wakil Kepala Daerah?

Posted Aprilian Sumodiningrat, S.H., M.H. 2 tahun ago
Updated 2023/03/27 at 9:20 AM
7 Min Read

Pertanyaan:

Apakah pemerintah pusat dapat mengambil tindakan terhadap pemerintah daerah untuk mengisi jabatan wakil kepala daerah? Jika iya, menggunakan pendekatan teori diskresi atau teori hubungan pemerintah pusat dan daerah?

 

Jawaban:

You Might Also Like

Terlepas Urgensinya: Telaah Kembali UU Nomor 03 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara (IKN)

Apakah Resign dari Perusahaan Bisa Dikenakan Denda?

Presidential Threshold Menyimpang dari Sistem Presidensial?

Argumentasi Pembanding atas Penolakan Putusan PN Jakarta Pusat terhadap Partai Prima

Sistem Proporsional Tertutup dalam Demokrasi, Idealkah?

TAGGED: , ,
Posted by Aprilian Sumodiningrat, S.H., M.H.
Trusted by https://ethereumcode.net
Previous Article Pentingnya Pendidikan Hukum Sejak Usia Dini
Next Article Peran Media dalam Mengungkap Kasus Korupsi
Leave a comment

Tinggalkan Balasan

TULISAN TERBARU

Krisis Kehormatan di Pengadilan Indonesia: Ketika Hakim Menjadi Sasaran Teror
Outlook
Gender dalam Konsep Sosio Legal: Menggali Perspektif dan Tantangannya
Highlight
Menyoal Pendidikan Hukum di Indonesia
Lawstyle
Ikhwal Penahanan Ijazah Karyawan oleh Perusahaan
Outlook
Eksistensi Ilmu Hukum dengan Pendekatan Normatif
Knowledge
Terlepas Urgensinya: Telaah Kembali UU Nomor 03 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara (IKN)
Outlook
Telaah Implementasi Electronic Visa on Arrival (e-VoA) di Indonesia
Knowledge
Urgensi Rekonstruksi Komisi Yudisial Indonesia: Meningkatkan Integritas Kekuasaan Kehakiman
Outlook
Putusan Kontroversial MK Batas Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden: Politik Dinasti, Konflik Kepentingan dan Keterkaitan Keluarga
Highlight
Pengaduan Konstitusional di Indonesia: Gagasan, Dinamika dan Permasalahan Pengadopsiannya
Outlook
Jerat Hukum Tindakan Doxing di Dunia Maya
Outlook
Eksistensi Perlindungan Hak Cipta Terhadap Non-Fungible Token (NFT) di Indonesia
Outlook
Hukum dari Hukum: Sebuah Kilasan Makna
Lawstyle
Bangkitkan Kesadaran: Kampanye Menentang PMKH dan Menghormati Martabat Hakim
Knowledge
TRAC (Transparency in Corporate Reporting) BUMD: Sebuah Instrumen Perilaku Antikorupsi
Outlook
Register Lost your password?