Penulis: APRILIAN

Pemilihan umum kepala daerah secara langsung di Indonesia merupakan realitas yang telah terjadi dan dilaksanakan sejak 2005. Pelaksanaan Pilkada langsung merupakan buah dari revisi undang-undang nomor 22/1999 tentang pemerintahan daerah yang kemudian direvisi dalam undang-undang nomor 32/2004. Secara singkat, pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan antitesa dari pelaksanaan pengisian jabatan yang dilakukan oleh DPRD berdasarkan UU Nomor 22/1999. Dalam periode Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pernah juga dilahirkan UU Nomor 22/2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang memiliki semangat untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilukada yang dilaksanakan oleh DPRD. Di dalam rezim hukum ini, pemilihan langsung dianggap menuai banyak bagai macam permasalahan…

Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 secara eksplisit mengatur hak memperoleh pekerjaan yang layak. Tentunya, pekerjaan yang dimaksud adalah pekerjaan dengan upah yang pantas serta tidak mengesampingkan aspek-aspek kemanusiaan. Hukum ketenagakerjaan menjadi perbincangan yang erat kaitannya dengan perut seseorang (kelangsungan hidup seseorang). Secara tidak langsung, ketenagakerjaan akan bersentuhan langsung dengan sistem ketenagakerjaan, sistem pengupahan, sistem hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh berikut kesejahteraan mereka. Permasalahan yang banyak terjadi terkait dengan hukum ketenagakerjaan adalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Pasal 1 ayat (25) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak…