Upaya pelemahan KPK kembali dilakukan oleh DPR, setelah pada rapat paripurna DPR menyetujui untuk merevisi UU KPK. Bahkan, Presiden RI Joko Widodo telah meminta Surat Presiden untuk mengirim wakil dari pemerintah yang sedang membahas revisi tersebut.
Tidak hanya lembaga legislatif dan eksekutif yang semakin sulit amarah rakyat. Nyatanya, rakyat itu sendiri terpecah dan belum ada satu suara menolak pelemahan bagi KPK. Mendukung dari demo bayaran di depan Gedung KPK untuk mendukung Ketua KPK baru dan pro terhadap revisi UU KPK, serta serangan terhadap KPK melalui media maya santer mendengarkan.
Serangan pelemahan terhadap KPK dilakukan oleh para buzzer media sosial terutama pada aplikasi Twitter. Serangan ini terlihat sangat politis di tengah-tengah keterpurukan KPK menangkal virus kejahatan pelemahan KPK. Bukan tanpa alasan, KPK sebagai lembaga yang dipercaya rakyat dalam memberantas korupsi, semakin dipermainkan hingga ingin ‘dibumi hanguskan’.
Isu yang sedang ramai dibahas mengenai masuknya radikalisme di tubuh KPK. KPK dianggap menampung kelompok Taliban dan Polisi India di dalam struktur KPK. Karyawan KPK tiba-tiba banyak bergaya pakaian ala hijrah.
Apakah Anda yang berjenggot dan berjilbab lebar radikal?
Anita Wahid – Puteri Gus Dur bersama rekan-rekannya dari Perempuan Indonesia Anti Korupsi sempat melakukan audiensi dengan Komisioner KPK. Dijelaskan pada acara tersebut, KPK bergerak cepat mengatasi masalah yang dikeluarkan ramai di masyarakat. Bahkan, KPK juga telah menerbitkan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang menjelaskan tentang tidak memverifikasi kelompok radikal pada tubuh KPK.
