RKUHP sedang hangat-hangatnya dibicarakan oleh berbagai kalangan di Indonesia. Perubahan zaman terjadi dengan cepat dan hukum perlu menyesuaikan dengan perkembangan tersebut. Namun, penyesuaian hukum yang diadopsi dalam RKUHP ini masih menyisakan kontroversi.
Saat ini, DPR selaku pihak yang terlibat dalam penyusunan RKUHP ini menjadi sorotan publik tentang kualitas produk legislasi yang tengah dibahas dan dihasilkan, dari UU MD3, UU KPK, hingga RKHUP. DPR dan kontroversi ini ibarat pasangan gula dan kopi yang saling melengkapi, menghilangkan padanan kata kontroversi pada DPR seperti menghilangkan gula pada kopi. Pahit Bro! seperti ada yang kurang. Bahkan, sudah ada gerakan aksi di berbagai daerah untuk menolak RKHUP ini.
Setidaknya ada lebih dari 10 pasal bermasalah pada RKUHP ini dan disini kami ulas 4 contoh pasal yang bermasalah tersebut:
1. Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden
Pada pasal 218 disebutkan bahwa “Barangsiapa yang menyerang kehormatan Presiden dan Wakil Presiden bisa dipidana maksimal 3,5 tahun dan denda maksimal 150 juta.” Ya, pasal ini ingin diaktifkan kembali setelah sebelumnya sempat dicabut oleh MK pada tahun 2006. Padahal, MK sudah membatalkan pasal penghinaan terhadap presiden, dikarenakan terlalu multitafsir dan rawan disalahgunakan oleh penguasa. Nah, MK saja sebagai pelindung konstitusi sudah menyatakan bahwa pasal tersebut tidak sesuai dengan UUD NRI tahun 1945. Lalu, mengapa dewan kita tercinta malah ingin memasukannya kembali?
2. Perluasan tentang Perzinahan
Pada KUHP saat ini yang dimaksud dengan perzinahan adalah hubungan seksual antara perempuan dan laki laki yang salah satunya dalam ikatan perkawinan. Pada pasal 417 ayat 1 RKUHP definisi tentang zina diperluas menjadi “Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang lain yang bukan suami atau istri dipidana karena perzinahan dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda kategori II.” Jadi, RKHUP ini menyebut bahwa hubungan seks di luar ikatan perkawinan akan bisa dikenakan pidana.
