Hari ini:Oktober 20, 2019

RKUHP dan Kontroversinya

RKUHP sedang hangat-hangatnya dibicarakan oleh berbagai kalangan di Indonesia. Perubahan zaman terjadi dengan cepat dan hukum perlu menyesuaikan dengan perkembangan tersebut. Namun, penyesuaian hukum yang diadopsi dalam RKUHP ini masih menyisakan kontroversi.

Saat ini, DPR selaku pihak yang terlibat dalam penyusunan RKUHP ini menjadi sorotan publik tentang kualitas produk legislasi yang tengah dibahas dan dihasilkan, dari UU MD3, UU KPK, hingga RKHUP. DPR dan kontroversi ini ibarat pasangan gula dan kopi yang saling melengkapi, menghilangkan padanan kata kontroversi pada DPR seperti menghilangkan gula pada kopi. Pahit Bro! seperti ada yang kurang. Bahkan, sudah ada gerakan aksi di berbagai daerah untuk menolak RKHUP ini.

Setidaknya ada lebih dari 10 pasal bermasalah pada RKUHP ini dan disini kami ulas 4 contoh pasal yang bermasalah tersebut:

1. Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden

Pada pasal 218 disebutkan bahwa “Barangsiapa yang menyerang kehormatan Presiden dan Wakil Presiden bisa dipidana maksimal 3,5 tahun dan denda maksimal 150 juta.” Ya, pasal ini ingin diaktifkan kembali setelah sebelumnya sempat dicabut oleh MK pada tahun 2006. Padahal, MK sudah membatalkan pasal penghinaan terhadap presiden, dikarenakan terlalu multitafsir dan rawan disalahgunakan oleh penguasa. Nah, MK saja sebagai pelindung konstitusi sudah menyatakan bahwa pasal tersebut tidak sesuai dengan UUD NRI tahun 1945. Lalu, mengapa dewan kita tercinta malah ingin memasukannya kembali?

2. Perluasan tentang Perzinahan

Pada KUHP saat ini yang dimaksud dengan perzinahan adalah hubungan seksual antara perempuan dan laki laki yang salah satunya dalam ikatan perkawinan. Pada pasal 417 ayat 1 RKUHP definisi tentang zina diperluas menjadi “Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang lain yang bukan suami atau istri dipidana karena perzinahan dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda kategori II.” Jadi, RKHUP ini menyebut bahwa hubungan seks di luar ikatan perkawinan akan bisa dikenakan pidana.

Perluasan pasal zina ini dikhawatirkan rentan disalahgunakan seperti yang dikatakan akademisi hukum pidana UNPAR. Contohnya pemerasan dalam hubungan seksual antara dua orang dewasa. Bukan tidak mungkin ada upaya salah satu pihak yang menekan dan mengancam untuk melaporkan. Jangan lupakan beberapa masyarakat yang tidak mencatatkan perkawinannya, sehingga kesulitan untuk menunjukan bukti perkawinannya. oleh karena itu pasal ini sangat rentan menjerat masyarakat.

3. Pemidanaan bagi Orang yang Menunjukan Alat Kontrasepsi

Pasal 414 RKHUP berbunyi “Setiap orang yang secara terang-terangan mempertunjukkan, menawarkan, menyiarkan tulisan, atau menunjukkan untuk dapat memperoleh alat pencegah kehamilan kepada anak dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori I (maksimal Rp1 juta).” Hanya petugas berwenang saja yang boleh menunjukan alat kontrasepsi, sedangkan orang tua, guru atau kerabat yang ingin melakukan edukasi seks misalnya, sangat rentan sekali terjerat pasal ini karena bukan merupakan pertugas berwenang.

4. Pengurangan Hukuman bagi Pelaku Korupsi

Selanjutnya keempat, mungkin ini akan sedikit mengguncang emosi kita. Pada aturan pelaku korupsi di KUHP, koruptor mendapatkan hukuman minimal 4 tahun penjara. Sedangkan pada pasal 604 RKHUP hukuman pelaku korupsi minimal hanya 2 tahun. Kalian ga salah baca kok, hukumannya lebih ringan 2 tahun daripada aturan sebelumnya. Hal ini kejanggalan yang luar biasa dilakukan oleh para anggota DPR. Sudah jelas jelas bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa. Bahkan, korupsi sudah hampir mendarah daging di indonesia ini. Eh, hukumannya malah dikurangi jadi minimal 2 tahun.

Sebenarnya, yang menjadi masalah penting lainnya selain bertambah banyaknya hal yang bisa dipidana di dalam RKHUP yang baru ini, yang tidak bisa dilupakan adalah seberapa banyak anggaran negara yang harus dikeluarkan untuk mengusut kasus kasus diatas bila RKHUP nanti disahkan. Berapa banyak orang-orang yang akan dipenjara nantinya, padahal tanpa mengkriminalisasi hal-hal diatas, lembaga permasyarakatan di Indonesia sudah mengalami kepenuhan. Bahkan, pada data tahun 2018 di Lapas Tarakan yang kapasitasnya hanya 155 diisi oleh hingga 966 orang. Hal ini menunjukan ada yang aneh di sistem pidana kita. Saya sendiri tak bisa membayangkan akan sepenuh apa lapas kita nanti setelah RKUHP ini disahkan, kita lihat saja nanti.

DPR sebagaimana singkatannya merupakan Dewan Perwakilan Rakyat, yang seharusnya bisa menyuarakan suara-suara rakyatnya. Saat DPR tak lagi menyuarakan dan mewakili rakyat, yang jadi pertanyaan adalah DPR mewakili siapa? Biarlah DPR sendiri yang menjawabnya nanti.

Share

Pemerhati hal hal sepele dan mahasiswa di fakultas hukum universitas jember.