Setiap pengadilan negeri di Indonesia memiliki staf keamanan atau satpam yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan pengadilan. Persyaratan utama untuk menjadi satpam di pengadilan negeri adalah memiliki sertifikat pelatihan. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Satuan Pengamanan. Persyaratan ini juga berlaku secara umum di seluruh Indonesia.
Sertifikat pelatihan satpam diperlukan untuk memastikan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup dalam menjalankan tugasnya. Sertifikat ini menunjukkan bahwa satpam telah mengikuti pelatihan dan memenuhi standar keamanan yang ditetapkan. Pelatihan yang diberikan dalam sertifikat pelatihan Satpam mencakup materi pelatihan tentang keamanan, pengetahuan tentang hukum, tata cara pengamanan, dan keterampilan bela diri. Biaya penerbitan sertifikat pelatihan Satpam sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif.
Selain sertifikat pelatihan, satpam di setiap pengadilan negeri di Indonesia juga harus memenuhi persyaratan umum seperti sehat jasmani dan rohani, berkelakuan baik, dan memiliki usia maksimal tertentu. Persyaratan administrasi lainnya meliputi surat lamaran, fotokopi ijazah terakhir dan transkrip nilai, fotokopi kartu tanda penduduk (KTP), pas foto warna terbaru, dan surat pengalaman kerja (bila ada).
Dalam menjalankan tugasnya, satpam harus memahami tugas dan tanggung jawabnya, serta menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan pengadilan. Satpam juga harus memahami tata cara pengamanan dan protokol keamanan yang berlaku di pengadilan. Saat terjadi situasi darurat, satpam harus mampu mengambil tindakan yang tepat dan efektif untuk mengatasi situasi tersebut. Oleh karena itu, sertifikat pelatihan satpam sangat penting untuk memastikan bahwa satpam memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup dalam menjalankan tugasnya.
Staf keamanan bersertifikat memiliki urgensi yang sangat penting di lingkungan pengadilan negeri. Berikut adalah beberapa urgensi dari mempekerjakan staf keamanan bersertifikat di lingkungan pengadilan negeri:
- Meningkatkan Keamanan: Staf keamanan yang bersertifikat memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menjaga keamanan di lingkungan Pengadilan Negeri. Mereka dapat mengidentifikasi potensi ancaman dan mengambil tindakan yang tepat untuk mencegahnya.
- Meningkatkan Profesionalisme: Staf keamanan yang bersertifikat telah mengikuti pelatihan dan ujian untuk mendapatkan sertifikasi. Hal ini menunjukkan bahwa mereka memiliki kemampuan dan pengetahuan yang memadai untuk menjalankan tugas keamanan dengan baik.
- Meningkatkan Kepercayaan Publik: Dengan mempekerjakan staff keamanan yang bersertifikat, pengadilan negeri dapat menunjukkan bahwa mereka serius dalam menjaga keamanan di lingkungan kerja. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengadilan negeri sebagai lembaga peradilan yang profesional dan aman.
- Mencegah Tindakan Kriminal: Staf keamanan yang bersertifikat dapat membantu mencegah tindakan kriminal di lingkungan pengadilan negeri. Mereka dapat melakukan patroli dan pengawasan untuk memastikan bahwa tidak ada tindakan kriminal yang terjadi di lingkungan kerja.
- Meningkatkan Kualitas Pelayanan: Dengan keamanan yang terjamin, pengadilan negeri dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Masyarakat akan merasa lebih nyaman dan aman ketika mengunjungi pengadilan negeri untuk mengurus urusan hukum.
Dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan pengadilan, satpam harus memiliki kemampuan yang memadai dalam menjalankan tugasnya. Dengan memiliki sertifikat pelatihan, satpam di setiap pengadilan negeri di Indonesia dapat memastikan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup dalam menjalankan tugasnya. Hal ini akan membantu satpam dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan pengadilan serta mengatasi situasi darurat dengan tindakan yang tepat dan efektif. Oleh karena itu, sertifikat pelatihan Satpam merupakan persyaratan yang sangat penting bagi staff keamanan di setiap pengadilan negeri di Indonesia.
