Beberapa hari lalu rakyat Indonesia dikejutkan dengan ditekennya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Tidak ada yang aneh dari Perpres tersebut jika dilihat dari judulnnya namun mengapa setelah di tekennya perpres tersebut menimbulkan polemik pada masyarakat?. Pasalnya dalam perpres tersebut terdapat lampiran tentang pembukaan investasi untuk minuman keras. Ialah pada lampiran III pasal 2 yang menyatakan semua bidang usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha yang dinyatakan tertutup untuk penanaman modal atau untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Namun, dalam lampiran III memuat mengenai pengaturan pembukaan investasi baru pada bidang usaha miras salinan perpres sebagai berikut:

Berikut adalah daftar bidang usaha minuman beralkohol beserta syaratnya dalam Perpres investasi miras:

  1. Bidang usaha: industri minuman keras mengandung alkohol persyaratannya:
    • Untuk penanaman modal baru dapat dilakukan pada Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Papua dengan memperhatikan budaya dan kearifan setempat.
    • Penanaman modal di luar huruf a, dapat ditetapkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal berdasarkan usulan gubernur.
  2.  Bidang usaha: industri minuman mengandung alkohol (anggur) persyaratannya:
    • Untuk penanaman modal baru dapat dilakukan pada Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Papua dengan memperhatikan budaya dan kearifan setempat.
    • Penanaman modal di luar huruf a, dapat ditetapkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal berdasarkan usulan gubernur.
  3. Bidang usaha: industri minuman mengandung malt persyaratannya:
    • Untuk penanaman modal baru dapat dilakukan pada Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Papua dengan memperhatikan budaya dan kearifan setempat.
    • Penanaman modal di luar huruf a, dapat ditetapkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal berdasarkan usulan gubernur.
  4. Bidang usaha: perdagangan eceran minuman keras atau alkohol persyaratan: Jaringan distribusi dan tempatnya khusus.
  5. Bidang usaha: perdagangan eceran kaki lima minuman keras atau alkohol persyaratannya: Jaringan distribusi dan tempatnya khusus.

Dalam segala kontroversial yang meluap dari kalangan masyarakat yang menentang dengan adanya Perpres yang mengatur mengenai investasi minuman keras terdapat fakta yang menarik dan membuat warga internet (warganet) terkaget-kaget pasalnya Wakil Presiden Ma’ruf Amin tidak mengetahui bahwa Presiden menteken Perpres tersebut. Banyak warganet yang meanalogikan hubungan antara dua orang nomor 1 dan 2 Indonesia itu diam-diam punya grup yang antara salah satu dari beliau tidak ada didalamnya. Hal ini sangat menarik untuk dilihat lebih dalam. Sebenarnya bagaimana sih hubungan antara Presiden dan Wakil Presiden dalam tugas atau kewajibannya yang harus dilakukan keduanya.

Hubungan antara Presiden dan Wakil Presiden dalam Tugas dan Wewenangnya

Sebelum masuk dalam pengaturan dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945 mengenai Presiden dan Wakil Presiden penulis menyampaikan bahwa Peraturan Presiden merupakan Peraturan Perundang-undangan yang ditetapakan oleh presiden sebagai perintah dalam menjalankan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan. Selanjutnya mari kita tilik bagaimana hubungan antara Presiden dan Wakil Presiden. Dalam UUDNRI 1945 pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa: “Dalam Melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.”

Dalam penjelasannya bahwa ketika Presiden dalam melakukan tugasnya memiliki kendala atau berhalangan dalam menjalankan tugasnya maka Wakil Presiden yang memiliki kewenangan untuk menggantikannya dalam waktu sementara. Disamping itu wakil presiden juga memiliki kemungkinan berposisi pada salah satu pejabat publik. Namun kedudukan Wakil Presiden juga tidak dapat dipisahkan dari Presiden itu senidiri karena merupakan satu kesatuan atau berpasangan dalam suatu jabatan yang secara langsung dipilih dalam pemilihan umum oleh rakyat.

Pada keadaan yang lain “Jika Presiden  mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya.” Sesuai yang terdapat pada Pasal 8 ayat (1) UUD NRI 1945. Selain dua  tugas diatas Wakil Presiden juga memiliki tugas lain dalam membantu tugas atau kewajiban Presiden dan menggantikan jabatan presiden sesuai terdapat dalam Pasal 8 ayat (1) UUD NRI 1945.

Terdapat juga tugas lain yang dimiliki oleh wakil presiden yaitu:

  1. Memperhatikan secara khusus, menampung masalah-masalah yang perlu penanganan menyangkut bidang tugas kesejahteraan rakyat; dan
  2. Melakukan pengawasan operasional pembangunan, dengan bantuan departemen-departemen, lembaga-lembaga non departemen , dalam hal ini inspektur jenderal dari departemen yang bersangkutan atau depti pengawasan dari lembaga non departemen yang bersankutan. ( Jamal,2006: 37).

Sedangkan bantuan yang dapat diberikan oleh Wakil Presiden kepada Presiden yaitu:

  1. Bantuan yang diberikan atas inisiatif wakil presiden sendiri
  2. Bantuan yang diberikan karena diminta oleh presiden
  3. Bantuan yang harus diberikan oleh wakil presiden karena ditetapkan dengan keputusan presiden, biasanya wakil presiden mempunyai tugas-tugas khusus dari presiden dengan surat keputusan presiden.

Presiden Jokowi Teken Perpres Investasi Modal, Wakil Presiden Ma-ruf Amin Tidak Tahu?

Dari beberapa penjelasan menurut UUD NRI 1945 dan dari literatur lain sebenanrnya tidak ada hal yang mengagetkan jika kita tinjau dari perspektif perundang-undangan, tidak ada frasa yang meyatakan bahwa presiden harus membuat perpres dengan melibatkan wakil presiden maupun oleh pertimbangan wakil presiden. Oleh karena itu, tidak ada beban tugas atau formil yang dimiliki oleh presiden dengan harus membahas perpres tersebut dengan wakil presiden. Penyusunan perpres seharusnya melibatkan menteri yang memiliki kapasitas didalamnya dan presiden berhak membentuk panitia antardepartemen dalam perumusan perpres tersebut. Sehingga memang tidak ada campur tangan secara langsung yang dimiliki oleh wakil presiden dalam pembuatan perpres tersebut kecuali dengan adanya alasan-alasan diatas seperti halnya presiden yang berhalangan maka kewenangannya dapat digantikan terlebih dahulu oleh wakil presiden.

Atau jika kita lihat dalam konteks kasus ini bahwa Wakil Presiden kita merupakan seorang Kiai yang ilmu agamanya sudah tidak di ragukan lagi. Sehingga mungkin saja ada pertimbangan yang dimiliki oleh presiden dalam mengikut sertakan wakil presiden dalam perancangan perpres tersebut.

Dari semua huru-hara yang terjadi diatas, pada tanggal 2 Maret 2021 lampiran III pada Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penanaman Modal sudah dicabut oleh Presiden dan dikonfirmasi atau diinfokannya melalui akun Instagram dari Presiden Jokowi sendiri.

Share.

mahasiswa pertengahan mecari lahan untuk menitipkan buah pikiran.

Leave A Reply