Vonis Hakim di Jawa Timur Mengkebiri HAM Indonesia

Pada tahun 2019 lalu Hakim Pengadilan Negeri di Jawa Timur telah menjatuhkan vonis hukuman kebiri kepada dua pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Vonis hukuman ini merupakan hukuman kebiri kimia pertama di Indonesia terhadap pelaku pidana.

Dalam hukum pidana di Indonesia, sanksi hukuman kebiri kimia hanya diperuntukkan terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Aturan hukuman kebiri kimia berawal dari diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016, kemudian telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016. Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, dalam Pasal 81 Ayat 7.

Usai terbentuknya regulasi aturan mengenai hukuman kebiri kimia dan vonis terhadap pelaku, terjadi pro dan kontra terhadap implementasi hukuman tersebut. Di satu sisi, hukuman kebiri diharapkan dapat mampu memberikan efek jera terhadap pelaku serta dapat mencegah dan mengurangi kejahatan seksual terhadap anak. Sedangkan di sisi lain, hukuman kebiri kimia dianggap merampas dan mengkebiri hak asasi manusia (HAM) itu sendiri kepada seorang warga negara, dalam hal ini terpidana kejahatan seksual terhadap anak.

Tentang HAM tidak bisa terlepas dari hukum. Karena HAM dan hukum merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Indonesia sendiri adalah negara hukum, sebagaimana tertuang pada Konstitusi Indonesia UUD NRI Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3).

Konstitusi merupakan basic law negara Indonesia yang kedudukannya lebih tinggi dari peraturan perundang-undangan yang ada. Dalam konstitusi juga diatur HAM, yang artinya mengenai HAM dijamin oleh peraturan perundang-undangan tertinggi. Selain konstitusi UUD NRI Tahun 1945, HAM juga diatur dalam peraturan perundangan-undangan yang yang ada di bawah UUD NRI Tahun 1945, yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut, UU No. 39/1999 tentang HAM).

Bila dilihat dari sudut pandang HAM Indonesia, sanksi hukuman kebiri kimia sepertinya bertentangan dengan HAM yang dimuat dalam hukum Indonesia. Setidaknya terdapat dua pasal dalam UUD NRI tahun 1945 yang bertentangan dengan hukuman kebiri kimia, yakni pasal 28 G ayat (2) dan pasal 28 B ayat (1) UUD NKRI tahun 1945.

Pasal 28G ayat (2) UUD NKRI Tahun 1945

Pasal ini berbunyi, “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.”

Dari bunyi Pasal 28 G ayat (2) tersebut, jelas hukuman kebiri bertentangan dengan konstitusi. Maksud atau tafsir dari Pasal 28 G ayat (2) UUD NRI tersebut adalah, tidak membenarkan adanya warga negara Indonesia dikenai penyiksaan, dan/atau tindakan yang tidak manusiawi yang merendahkan derajat martabat seseorang manusia atau warga negara. Dari tafsir pasal ini memiliki korelasi hukum dari pelaksanaan tindakan hukuman kebiri, jelas hukuman kebiri kimia termasuk dalam bentuk penyiksaan fisik/badan terhadap seseorang. Padahal bila mengacu dalam hukum pidana Indonesia tidak ada yang namanya hukuman fisik/badan terhadap terpidana. Pasal 10 KUHP selaku landasan hukum pidana di Indonesia menyebutkan hukuman pidana pokok hanya meliputi pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan.

Pasal 28B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

Pasal ini berbunyi, “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.”

Bayangkan saja jika seseorang terpidana telah menjalankan hukuman pokoknya kemudian seseorang tersebut ingin membentuk keluarga dan melanjutkan keturunannya sesuai dengan hak warga negara dalam pasal 28 B ayat (1) UUD NRI tahun 1945, namun terhalang oleh kebiri yang dialaminya.

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia merupakan turunan dari BAB XA UUD NRI tahun 1945. Sama halnya dengan UUD NRI tahun 1945, dalam UU No. 39/1999 tentang HAM ini bahkan lebih lengkap dan komprehensif untuk diperjelas mengenai tentang perlindungan hak asasi manusia setiap warga negara. Hukuman kebiri kimia bertentangan dengan UU No. 39/1999 tentang HAM bisa dilihat dalam isi pasal berikut ini:

  • Pasal 9 ayat (2), setiap orang berhak hidup bahagia, sejahtera lahir dan batin.
  • Pasal 10 ayat (1), setiap orang berhak membentuk keluarga dan keturunan.
  • Pasal 21, setiap orang berhak keutuhan pribadi baik rohani maupun jasmani dan karena itu tidak boleh dijadikan objek penelitian tanpa persetujuan dirinya.
  • Pasal 33 ayat (1), setiap orang berhak bebas dari penyiksaan.

Selain UUD NRI Tahun 1945 dan UU No. 39/1999 tentang HAM, peraturan perundang-undangan yang kaitannya bertentangan dengan hukuman kebiri kimia yakni Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Dalam UU No. 29/2004 tersebut, seseorang dokter/tenaga medis dilarang untuk melakukan tindakan medis tanpa persetujuan. Bila ketentuan ini dilanggar sama saja terdapat pelanggaran hak atas tindakan medis dan hak perlindungan atas integritas fisik dan mental seseorang.

Seperti pepatah mengatakan bahwa “nasi telah jadi bubur”, sama halnya juga seperti aturan mengenai hukuman kebiri kimia saat ini yang telah ada, dan tidak bisa dielakkan. Sebab, segala aturan dalam Undang-Undang telah memerintahkan, semua orang wajib tunduk melaksanakan perintah undang-undang.

Namun dalam hukum ketatanegaraan Indonesia mengenal dengan adanya judicial review (JR). JR adalah proses pengujian peraturan perundang-undangan yang lebih rendah terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang dilakukan oleh lembaga peradilan (MK/MA). Tujuan JR sendiri merupakan salah satu langkah untuk terciptanya keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum di Indonesia. Misalnya, jika terdapat undang-undang yang dianggap merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya, undang-undang tersebut sepantasnya dilakukan judicial review oleh pemohon agar terciptanya keadilan, dan kepastian hukum.

Dengan cara judicial review bisa menjadi langkah hukum sebagian warga negara yang kontra terhadap tindakan hukuman kebiri kimia dalam UU No. 17/2016 pasal 81 ayat 7 yang menganggap hukuman kebiri merupakan termasuk pelanggaran HAM dan bertentangan dengan konstitusi Indonesia (UUD NRI 1945), dan/atau lembaga Komnas HAM selaku lembaga negara ad hoc HAM bisa menjadikan langkah JR sebagai langkah untuk mengatasi pelanggaran HAM di Indonesia.


kawanhukum.id bersama Penghubung Komisi Yudisial Jawa Timur mengadakan lomba esai dalam rangka HUT KY ke-15. Lomba ini mengusung tema, Komisi Yudisial, Integritas Hakim dan Masa Depan Pengadilan di Indonesia. Partisipasi peserta adalah bagian dari usaha mewujudkan peradilan Indonesia yang bersih untuk penegakan hukum Indonesia yang lebih baik. Kirimkan tulisanmu sebelum 27 Agustus 2020!



Tinggalkan Balasan