kawanhukum.id – Kemajuan teknologi sangat membantu manusia, mulai dari kemudahan dalam berbagi informasi hingga melakukan transaksi. Kemajuan ini menjawab keresahan manusia dalam mengkonversi, menyimpan, melindungi, memproses, mengirimkan dan memanggil kembali informasi kapanpun dan dimanapun. Begitu juga dengan informasi palsu atau hoaks.
Penggunaan teknologi informasi harus dilakukan dengan bijak karena bila tidak maka akan akan menimbulkan peluang terjadinya disintegrasi pada negara kita. Hal itu dapat dibuktikan dengan marak nya kabar atau berita yang tidak dapat dipertangungjawabkan kebenaranya atau yang biasa kita sebut dengan hoaks atau informasi bohong yang terus berkembang dalam masyarakat. Penyebaran berita dilakukan melalui berbagai media sosial yang berbasis daring seperti WhatsApp, Facebook, Twitter, Line dan sebagainya.
Hoaks yang disebarkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dibuat seperti rangkaian fakta dengan sengaja untuk menyesatkan publik dengan tujuan menguntungkan diri sendiri maupun golongannya. Keberadaan hoaks sangat mengkhawatirkan bangsa karena dapat mempengaruhi pola pikir masayarakat luas yang dapat menciptakan kondisi saling benci, permusuhan, hilangnya rasa toleransi dan pada akhirnya akan menciptakan sebuah disintegrasi bangsa.
Sebenarnya kasus yang berkaitan dengan berita bohong sudah sejak dulu ada, namun dalam kurun waktu lima tahun terakhir kasus mengenai berita bohong tersebut terus mencuat di sosial media. Apalagi saat menjelang dilaksanakannya pemilihan Presiden republik Indonesia tahun 2019.
Banyak kabar bohong yang dapat kita analisa, mulai dari kasus kebohongan oleh aktivis organisasi sosial yang sejak muda memperjuangkan hak rakyat yakni Ratna Sarumpaet, kabar meninggalnya wanita bernama Margaretha Nainggolan dalam kerusuhan 22 Mei di depan Gedung Bawaslu, hingga berita tentang adanya polisi dari china yang bertugas di Indonesia dalam mengamankan demo pilpres.
Hal ini tentu menjadi pukulan telak bagi pemerintah yang kini tengah memerintah, karena banyak dari masyarakat yang langsung beropini bahwa hoaks merupakan berita yang benar adanya. Berita hoaks sangat membahayakan karena akibatnya memunculkan benih-benih disintegrasi pada negara. Bentuk disintegrasi tersebut berupa pemerintah kehilagan kepercayaan dari rakyat, permusuhan dan konflik antar suku, agama, ras, dan bahkan kerusuhan. Oleh karena itu siapapun pihak yang berusaha merusak integrasai bangsa harus dimintai pertanggungjawaban.
Atas pertimbangan terjaminnya stabilitas keamanan negara, pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang dalam suatu masyarakat yang demokratis. Maka, penegak hukum menggunakan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik agar terwujud keadilan, ketertiban umum, dan kepastian hukum.
Pada dasarnya undang-undang ITE muncul ke publik sabagai undang-undang yang disusun untuk mendukung perkembangan perekonomi di indonesia. Melalui ekonomi digital dan perdagangan di dunia maya (e-commerce) di indonesia, kemudian ditengah perjalanan muncul berbagai polemik dan kasus yang menjadi pro dan kontra terkait pasal yang ada dalam undang –undang ITE tersebut, dan hal ini membuat pemerintah berupaya melakukan revisi terhadap undang -undang ITE sehingga selaras dan dapat menjadi tameng hukum dalam berbagai kasus yang berkaitan dengan daring (dalam jaringan) salah satunya adalah hoaks.
Ditengah maraknya kasus berita bohong Undang–Undang ITE seolah menjadi ujung tombak bagi pemerintah dalam menawarkan solusi dan memecahkan berbagai masalah. Karena, pada dasarnya, stabilitas dan keamanan bangsa adalah poin utama dalam bernegara, sedangkan kasus yang ada tersebut bersifat merusak persatuan.
Keberadaan Undang-Undang ITE sebenarnya juga menimbulkan dilema dalam masyarakat. Hal ini dipicu oleh kekhawatiran dari masyarakat tentang akan adanya pembatasan kebebebasan masyarakat dalam berpendapat di media sosial oleh pemerintah. Sehingga akan menimbulkan kesan sifat otoriter dari pemerintah, misal ketika masyarakat mengkritisi pemerintah dan segala kebijakan nya, namun mereka akan di laporkan atas dasar pelanggaran undang-undang ITE dengan tuduhan pencemaran nama baik.
Sementara itu, disisi lain peran Undang-Undang ITE menjadi sangat vital setelah banyaknya muncul berbagai kasus yang mengancam keutuhan negara. Dimana, orang maupun golongan yang memiliki keinginan menyebarkan kebencian, permusuhan ataupun yang lainya bisa dicegah dan diatasi dengan adanya Undang-Undang ITE teserbut.
Setiap kebijakan pasti memiliki sisi positif maupun negatif seperti halnya keberadaan UU ITE yang membuat masyarakat dilema karena kemungkinan terjadinya tindakan otoriter dari pemerintah namun butuh untuk perlindungan dalam masyarakat. Untuk mengatasi masalah tersebut, kita sebagai masyarakat juga harus berperan aktif dalam pengawasan pelaksaanaan undang-undang tersebut agar penggunaanya dapat berjalan sebagaimana mestinya supaya undang-undang ITE dapat digunakan sebagaimana porsinya.
kawanhukum.id merupakan platform digital berbasis website yang mewadahi ide Gen Y dan Z tentang hukum Indonesia. Tulisan dapat berbentuk opini, esai ringan, atau tulisan ringan lainnya dari ide-idemu sendiri. Ingin tulisanmu juga diterbitkan di sini? Klik tautan ini.
