Coronavirus Disease 2019 atau yang dikenal dengan Covid-19 telah menggemparkan seluruh dunia, tak terkecuali di negara kita yaitu Indonesia. Bahkan pada bulan Maret 2020 World Health Organization (WHO) telah mengategorikan virus ini sebagai pandemi global. Kondisi ini secara tidak langsung telah memaksa masyarakat untuk menggunakan teknologi dalam berbagai sendi kehidupan. Kendati demikian penggunaan teknologi seperti pribahasa “pedang bermata dua”. Di satu sisi kehadiran teknologi membantu masyarakat untuk tetap menjalankan berbagai aktivitas tanpa terkendala dimensi ruang dan waktu. Namun seiring berjalannya waktu, teknologi juga akan melahirkan pergeseran konfigurasi bentuk kejahatan dari sistem konvensi ke ruang siber. Perbuatan kejahatan yang awalnya hanya kita rasakan di dunia nyata akhirnya mulai terbawa ke dunia digital.

Salah satu kejahatan dalam dunia digital yang meningkat saat pandemi ini yaitu Kekerasan Berbasis Gender Online (yang selanjutnya disebut KBGO). KBGO merupakan suatu tindakan kekerasan yang memiliki niatan atau maksud melecehkan korban berdasarkan gender atau seksual dengan difasilitasi oleh teknologi digital. Dalam sambutannya pada kegiatan webinar yang digelar Kedutaan Besar Inggris di Jakarta (16/12/2020), Bintang Puspayoga selaku Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berpendapat bahwa pembatasan pergerakan, isolasi secara fisik, serta peningkatan intensitas stres selama pandemi menjadi penyebab kekerasan berbasis gender meningkat berlipat ganda.

Dilansir dari SAFEnet (Southeast Asia Freedom of Expression Network), tindakan KBGO seperti penyebaran konten intim non-konsensual (NCII) dan eksibisionisme digital merupakan hal yang paling banyak terjadi. Sesuai aduan terkait tindakan NCII yang masuk kepada SAFEnet pada bulan Maret hingga bulan Juni 2020, telah mencapai 169 kasus. Sedangkan pada tahun sebelumnya yakni 2019 hanya terdapat 45 aduan. Dapat terlihat telah terjadi peningkatan yang sangat signifikan yakni sebesar 400% dari jumlah aduan di tahun 2019. Komnas Perempuan juga telah menerima laporan peningkatan KBGO dari para korban sebanyak 97 kasus (2017), 97 kasus (2018), 281 kasus (2019), dan 659 kasus telah terjadi sampai Oktober 2020

Refleksi Peraturan Hukum Indonesia Terkait Tindak KBGO

Beberapa data tersebut menunjukkan adanya urgensi permasalahan KBGO di era digital saat ini yang memunculkan cul pertanyaan di tengah keresahan masyarakat. Seperti, “Apakah peraturan hukum di Indonesia saat ini sudah mampu memberikan keadilan dan perlindungan bagi korban KBGO?” Jika kita berbicara mengenai KBGO di Indonesia, maka secara garis besar akan mengacu kepada peraturan hukum :

Pertama, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam KUHP, kekerasan seksual terbatas hanya pada dua bentuk yakni perkosaan dan pencabulan, dimana hal tersebut belum mampu mencakup berbagai bentuk kekerasan seksual yang ada saat ini. Ketiadaan rumusan spesifik dari bentuk kekerasan seksual dalam KUHP menjadi penyebab timbulnya kebingungan (kekacauan) dalam masyarakat mengenai aturan apa yang harus diterapkan, sehingga mendorong terjadinya ketiadaan hukuman (impunitas) terhadap pelaku kekerasan seksual. Selain itu, dalam penerapannya KUHP lebih cenderung digunakan untuk kasus kekerasan seksual yang bersifat fisik (nyata) dan tidak digunakan dalam kasus yang bersifat digital seperti KBGO.

Kedua, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. UU ini diwarnai oleh kontroversi, terutama pada ketentuan Pasal 1 ayat (1) mengenai definisi pornografi. Definisi dan batasan-batasan pelanggaran pornografi dalam UU tersebut tidak memiliki pakem atau batasan yang jelas. Terbukanya penggunaan definisi pornografi yang multitafsir tersebut menimbulkan persoalan yang muncul pada tahap teoritis dan berimplikasi pada tahap praktis. Hal ini berimpilkasi pada munculnya ketidakpastian hukum bagi korban KBGO, pada akhirnya penerapan undang-undang tersebut tidak memenuhi rasa keadilan di masyarakat.

Regulasi hukum terakhir yang paling sering digunakan dalam kasus KBGO yakni Pasal 27 ayat (1) juncto Pasal 45 UU ITE. Pasal ini menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik dengan muatan yang melanggar kesusilaan dikenakan pidana. Walaupun banyak korban KBGO yang terbantu oleh Pasal 27 ayat (1) juncto Pasal 45 UU ITE, namun pada kenyataannya tak sedikit juga korban yang merasa dirugikan lantaran pasal tersebut disalahgunakan dan malah menjadi boomerang bagi para korban, karena berbalik menyerang korban yang seharusnya dilindungi. Terjadinya hal tersebut diakibatkan karena tidak terdefinisikan secara jelas mengenai kasus kekerasan seksual yang melatarbelakangi dalam pelanggaran pasal tersebut. Ketentuan pasal tersebut hanya mensyaratkan pada adanya unsur subjektif tindak pidana yang berupa bentuk kesengajaan dan tanpa hak. Padahal, seharusnya tidak hanya mempertimbangkan masalah pendistribusian informasi elektronik asusila semata, akan tetapi juga harus mendalami soal motif penyebarluasan informasi.

Berdasarkan hasil analisis yang sudah dipaparkan di atas, peraturan hukum di Indonesia saat ini masih belum mampu mengakomodasi secara baik tindak KBGO. Hal ini dikarenakan masih terbatasnya jenis kekerasan seksual, maupun karena tidak adanya kepastian hukum yang akhirnya melahirkan rasa ketidakadilan dan tidak terlindunginya hak-hak para korban. Dalam proses terciptanya rasa keadilan, keamanan serta ketenteraman yang merupakan harapan dari setiap masyarakat diperlukan suatu aturan hukum yang mampu menjadi payung dalam mengatasi permasalahan tersebut. Hadirnya Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) merupakan sebuah terobosan dalam bentuk produk hukum untuk memberi jaminan perlindungan dan kepastian hukum bagi korban kekerasan seksual dalam jangkauan yang lebih sempurna.

RUU PKS dibentuk berdasarkan pada pendekatan yang lebih sering dikenal sebagai Feminist Jurisprudence. Teori hukum yang berperspektif pada perempuan dengan menggunakan metode penggalian apa yang dibutuhkan, apa yang diinginkan oleh perempuan dan pertimbangan segala pengalaman konkret dan unik dari perempuan. Definisi kekerasan seksual dalam RUU PKS pun telah memuat relasi kuasa, relasi gender, paksaan bahkan tipu muslihat. Bahkan sembilan jenis kekerasan seksual yang diakomodasi dalam RUU PKS sangat komprehensif dan memadai untuk dapat menutupi kekosongan hukum di dalam KUHP yang hanya mengatur soal perkosaan dan pencabulan. Sebab RUU PKS merupakan ketentuan khusus (lex specialist) dari KUHP. Dengan demikian korban KBGO dapat menggunakan jenis kekerasan seksual yang sesuai yakni pelecehan seksual ataupun eksploitasi seksual.

Peran lain dari urgensi dibutuhkannya RUU PKS juga akan mampu melindungi hak-hak bagi para korban yang selama ini diabaikan dan tidak diatur secara spesifik dalam KUHP, UU Pornografi maupun UU ITE. Hak korban sendiri diatur dalam Pasal 22 RUU PKS yang meliputi hak atas penanganan, hak atas perlindungan, dan hak atas pemulihan. Mengingat sebagian besar bahkan hampir semua korban kekerasan seksual mengalami kondisi terluka baik secara fisik maupun psikis, maka Pasal 39 RUU PKS merumuskan bahwa korban berhak memperoleh layanan pendampingan meliputi layanan pengaduan, kesehatan, penguatan psikologis, psikososial dan rehabilitasi sosial, pendampingan hukum dan layanan pemberdayaan ekonomi. Sebagai bentuk penghapusan stereotip peradilan (judicial stereotyping) terhadap korban, Pasal 63 RUU PKS juga merumuskan sejumlah larangan bagi para penyidik, penuntut umum, hakim maupun advokat  dalam memberikan pertanyaan yang membuat korban merasa terpojok ataupun menyalahkan korban dalam proses peradilan pidana. Hal tersebut juga menjadi sekian dari alasan yang menguatkan pengesahan dari RUU PKS.

Kesimpulan

Kasus tindak Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) kian mengalami peningkatan seiring masifnya penggunaan teknologi di masa pandemi Covid-19. Sebagai negara demokrasi konstitusional yang seharusnya hadir dalam penjaminan hak-hak asasi manusia dan hak sebagai warga negara, namun ironisnya  peraturan hukum yang  ada seperti KUHP, UU Pornografi dan UU ITE masih belum mampu memadai secara maksimal bagi korban KBGO. Berangkat dari beberapa permasalahan itulah penulis meyakini diperlukannya suatu hukum nasional yang mampu mengakomodir permasalahan tersebut. Hadirnya RUU PKS menjadi jawaban dari sebuah perwujudan keadilan dan perlindungan bagi korban kekerasan seksual dalam jangkauan yang lebih komprehensif ketimbang undang-undang yang sudah ada sebelumnya. Oleh sebab itu, penulis mengajak pembaca sekalian sebagai warga negara yang cerdas, jangan sampai lelah untuk terus mengawal kinerja pemerintah dalam hal ini adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk terus mengawal proses Rancangan Undang-Undang hingga berhasil disahkan menjadi Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Mari berjuang bersama tuk membawa perubahan yang lebih baik!

kawanhukum.id merupakan platform digital berbasis website yang mewadahi ide Gen Y dan Z tentang hukum Indonesia. Ingin informasi lomba, webinar, call for papers atau acara kalian lainnya juga diterbitkan di sini? Klik tautan ini.

Share.

Leave A Reply