Urgensi Pengesahan RUU PKS sebagai Kewajiban Negara dalam Perlindungan Masyarakat terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual



Pasal 28 huruf G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwasanya setiap orang memiliki hak untuk melindungi kehormatan dan martabat diri pribadi, bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat dirinya. Perilaku penyiksaan dan perendahan martabat manusia sering kali terjadi melalui tindakan kekerasan seksual. Menurut data Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), pada tahun 2018 terdapat sebanyak 206 kasus kekerasan seksual terjadi di Indonesia, angka ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2017 dimana kekerasan seksual terjadi sebanyak 81 kasus. Kekerasan Seksual merupakan pelanggaran hak asasi, dikatakan sebagai pelanggaran hak asasi karena pelaku kekerasan seksual secara langsung dan tidak langsung mengancam hak pada diri seseorang untuk aman berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang menjadi upaya perlindungan yang ia lakukan terhadap kehormatan dan martabatnya.

Pelanggaran hak asasi melalui kekerasan seksual ini marak memakan korban kaum perempuan baik kategori anak-anak maupun dewasa, hal ini dapat dilihat dari tingginya angka kasus kekerasan seksual yang diberikan oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) bahwasanya pada tahun 2018 sebanyak 406.178 kasus dan terjadi peningkatan hingga mencapai 431.471 kasus. Salah satu kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia ialah kasus pelecehan seksual terhadap murid Jakarta International School (JIS) pada tahun 2015 yang dilakukan oleh guru pengajar JIS. Hakim Pengadilan Negeri menyatakan bahwasanya pelaku pelecehan seksual tersebut secara sah dan terbukti melakukan tindak pidana pelecehan seksual sebagaimana di atur dalam Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun, pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi, hakim menyatakan bahwasanya pelaku tersebut tidak terbukti bersalah dan dibebaskan dari hukuman. Sehingga kasus ini naik sampai tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung yang membatalkan putusan Pengadilan Tinggi serta mengadili sendiri dengan amar putusan bahwasanya pelaku pelecehan tersebut terbukti melakukan tindak pidana dan di jerat Undang-Undang Perlindungan Anak juncto KUHP.

Sejak tahun 1946, Hukum Positif Indonesia telah mengatur mengenai tindakan kekerasan seksual yang tercantum dalam Pasal 281-303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).  Umumnya, sanksi pidana yang diberikan bagi tindak pidana kekerasan seksual berupa pidana penjaran dan/atau pidana denda. Kekerasan seksual merupakan salah satu tindak pidana, dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila tindakan tersebut memenuhi unsur tindak pidana, yaitu adanya kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) dan perbuatan yang melawan hukum. Tindak pidana kekerasan seksual merupakan perbuatan yang melanggar aturan hukum pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dilakukan dengan kesengajaan. Artinya, bahwa pelaku menghendaki tindakan kekerasan seksual tersebut dimana ia telah mengetahui benar tindakan dan akibat dari tindakan tersebut, namun ia tetap melakukannya.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak dijelaskan secara eksplisit definisi kekerasan seksual. Apabila ditarik dari seluruh aturan hukum pada Pasal 281-303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bahwa yang dapat dikatakan kekerasan seksual ialah perbuatan dimana seseorang melakukan persetubuhan atau pencabulan dengan seseorang yang telah atau belum melangsungkan perkawinan dengan atau tanpa ancaman, kekerasan, dan dalam keadaan tidak berdaya. Namun, pada saat ini definisi kekerasan seksual tidak dapat dibatasi dengan aturan hukum pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hal ini disebabkan oleh karena beberapa tindakan yang telah dapat dikatakan sebagai kekerasan seksual. Seperti menghina dan/atau merendahkan bagian tubuh seseorang, menjadikan gambar seseorang menjadi obyek pemenuhan hasrat seksual seseorang yang lain, menjadikan tubuh seseorang sebagai objek tontonan sendiri maupun individu, yang mana mengakibatkan gangguan psikis pada seseorang yang dijadikan sebagai objek.

Apabila berbagai tindakan tersebut terjadi, apakah korban dapat melakukan pengaduan terhadap pihak yang berwenang untuk membawa tindakan tersebut ke ranah hukum dengan mendasarkan aturan hukum pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)?

Hal ini tentunya menjadi urgensi bagi pemerintah, khususnya Lembaga Legislatif dan Eksekutif untuk membuat dan memberlakukan suatu aturan hukum khusus mengenai penghapusan kekerasan seksual untuk mencegah, melindungi, bahkan memperbaiki akibat yang telah menimpa korban, pelaku, maupun pihak lain yang dirugikan akibat tindakan kekerasan seksual.

Sejak tahun 2012, aturan hukum mengenai penghapusan kekerasan seksual telah diperjuangkan oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Rancangan Undang-Undang (RUU) tersebut masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR RI. Namun, hingga saat ini RUU Penghapusan Kekerasan Seksual tidak kunjung disahkan, bahkan diletakkan pada program kerja tahun 2019-2024. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual memberikan definisi kekerasan seksual secara eksplisit, dimana kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara terpaksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam kehendak bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual pun menjelaskan lebih lanjut apa yang dikategorikan sebagai kekerasan seksual, antara lain pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, perkosaan, pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual, dan/atau penyiksaan seksual. Dari definisi tersebut, dapat dikatakan bahwasanya kekerasan seksual tidak terbatas hanya pada terjadinya persetubuhan dua orang atau lebih. Apabila seseorang merendahkan atau menghina bagian tertentu dari tubuh seseorang yang lain, mencoba meraba, menyentuh, atau memegang bagian tertentu dari tubuh seseorang atau yang lebih dikenal dengan istilah “gerepe” dimana dilakukan tanpa persetujuan atau kehendak dari kedua belah pihak tersebut, tindakan-tindakan tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai kekerasan seksual dan hal ini telah marak terjadi para era globalisasi ini.

Seperti yang telah dijelaskan dalam Pasal 4 Ayat (2) RUU Penghapusan Kekerasan Seksual bahwasanya upaya pencegahan, penanganan, perlindungan, pemulihan korban, dan penindakan pelaku menjadi kewajiban negara dalam melaksanakan upaya penghapusan kekerasan seksual di Indonesia. Dimana negara tidak hanya memberikan perlindungan kepada korban, namun juga kepada keluarga korban dan saksi yang memberikan keterangan mengenai terjadinya kekerasan seksual terhadap korban. Masyarakat sekitar pun diberikan hak untuk berpartisipasi dalam penghapusan kekerasan seksual, seperti dengan cara memberikan informasi apabila terjadi suatu insiden kekerasan seksual di dalam atau luar lingkungan tempat tinggal mereka. Oleh sebab itu, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ini sungguh kompleks karena menyangkut dan melibatkan semua pihak, tidak hanya pelaku dan korban.

Ketentuan pidana kekerasan seksual yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tetap berlaku, terkecuali apabila ada hal yang lain yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka merujuk pada RUU Penghapusan Kekerasan Seksual apabila telah disahkan menjadi Undang-Undang. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual memberikan pidana pokok berupa pidana penjara dan rehabilitasi khusus, serta pidana tambahan berupa ganti rugi, kerja sosial, pembinaan khusus, pencabutan hak asuh, pencabutan hak politik, dan/ atau jabatan atau profesi, serta perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana kekerasan seksual.

Oleh sebab itu, pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual merupakan urgensi Pemerintah khususnya Lembaga Legislatif bersama dengan Lembaga Eksekutif untuk membahas dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual menjadi Undang-Undang di Indonesia.


kawanhukum.id merupakan platform digital berbasis website yang mewadahi ide Gen Y dan Z tentang hukum Indonesia. Ingin informasi lomba, webinar, call for papers atau acara kalian lainnya juga diterbitkan di sini? Klik tautan ini.

 



Tinggalkan Balasan