Kejahatan korupsi merupakan tindak pidana yang sangat serius sehingga dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa karena dampak yang ditimbulkannya tidak hanya merugikan keuangan negara, menganggu stabilitas dan keamanan masyarakat, melemahkan nilai-nilai demokrasi, etika, keadilan dan kepastian hukum, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat luas, bahkan dapat merusak nilai-nilai demokrasi, sopan santun dan kepastian hukum.
Istilah “gratifikasi” menjadi bagian yang baru dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Salah satu bentuk kejahatan korupsi yang belakangan menjadi tren adalah gratifikasi dan gratifikasi yang belakangan banyak berkembang adalah gratifikasi seksual.
Pemberian yang bertujuan sebagai ungkapan rasa terima kasih dan kasih sayang saja tentunya tidaklah dilarang, akan tetapi apabila perbuatan memberikan hadiah tersebut dilakukan dengan maksud dan tujuan tertentu seperti untuk dapat mempengaruhi keputusan atau kebijakan dari pejabat yang diberi hadiah, maka pemberian tersebut tidaklah dibenarkan karena dilandasi oleh keinginan dan iktikad tidak baik dalam hal ini untuk memperoleh keuntungan dari pejabat atau pemeriksa yang akan mempengaruhi integritas, independensi dan objektivitasnya, dari pejabat dan penyelenggara Negara yang menerima hadiah.
Pemberian berupa hadiah kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dapat berpotensi menjadi pelanggaran jabatan dan dapat merugikan keuangan negara apabila pemberian tersebut berhubungan dengan kopetensinya sebagai seseorang yang memiliki jabatan dan kedudukan.
Sebagaimana Pasal 12B ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan, “setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajibannya atau tugasnya,…”.
Kemudian, dalam penjelasan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan, yang dimaksud dengan gratifikasi dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, gratifikasi yang diterima tersebut baik di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
Unsur tindak pidana gratifikasi pada Pasal 12B, yaitu:
- Unsur perbuatannya (subjek hukumnya): pegawai negeri atau penyelenggara negara
- Unsur perbuatan menerima
- Unsur objek gratifikasi
- Unsur yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya.
Dalam penjelasan Pasal 12B ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yang meliputi:
- pemberian hadiah berupa uang tunai
- pemberian hadiah berupa barang berharga
- berbagai macam diskon dari diskon tiket pesawat, belanja dan lainnya
- hadiah beruapa bonus
- pinjaman bunga 0%
- tiket gratis perjalanan wisata
- hadiah berupa fasilitas gratis berbagai macam penginapan dari hotel sampai villa
- berobat gratis dan fasilitas lainnya
Dalam perkembangan gratifikasi pemberian hadiah tidak hanya berupa barang berharga atau uang tunai dapat juga disediakan dalam jenis layanan seksual. Berbicara mengenai gratifikasi dalam bentuk layanan seksual Indonesia belum mengaturnya secara tegas dalam Undang-undang Pemerantasan Tindak Pidana Korupsi. Pelaku gratifikasi seksual sampai saat ini sulit terungkap, bahkan Mahkamah Konstitusi pun sudah banyak mengantongi laporan mengenai gratifikasi seksual yang sampai saat ini belum terpecahkan.
KPK pun di desak agar segera membuat aturan khusus mengenai gratifikasi dalam bentuk pelayanan seksual. Sampai saat ini gratifikasi seksual pembuktiannya tergolong sulit karena melibatkan golongan elit dan bersifat tertutup.
Pemberian berupa pelayanan seks yang memiliki nilai kesenangan dan kenikmatan seks yang kemudian disebut dengan gratifikasi seks. Sebagaimana pada frasa “fasilitas lainnya” dalam Pasal 12B tidak memberikan definisi maupun menguraikan penjelasan mengenai fasilitas lainnya. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima kepuasan atau kenikmatan pelayanan seks dimungkinkan dapat mempegaruhi tugas dan kewajbannya sebagai aparatur negara. Gratifikasi seks di Indonesia belum ada aturan yang jelas dan tegas, sehingga menimbulkan kekosongan hukum. Keadaan tersebut menyebabkan tidak terpenuhinya kepastian hukum.
Permasalahan yang ditimbulkan oleh gratifikasi seks tidak hanya permasalahan sosial dan moral tetapi jika dibiarkan secara terus menerus maka akibat yang ditimbulkan juga meliputi permasalahan materiil. Pengaturan pemberian atau gratifikasi seks sebagai langkah preventif, karena pemberian dalam bentuk pelayanan seks atau gratifikasi seks akan menjadi suatu kebiasaan yang bersifat negatif dan dapat berpotensi menjadi tindak pidana korupsi dikemudian hari.
Pemberian berupa pelayanan seks kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dapat berpotensi menjadi pelanggaran jabatan dan dapat menimbulkan pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk menyalahgunakan wewenang yang tindakannya tersebut tidak untuk kepentingan umum (bertentangan dengan kepentingan umum), tindakannya tersebut untuk kepentingan umum tetapi tidak sesuai dengan peraturan dan tidak sesuai prosedur (unprosedural) yang menimbulkan kerugian negara atau diduga dapat merugikan keuangan negara.
Pemberian dalam bentuk pelayanan seks sebagai objek dari pemberian hadiah adalah salah satu sumber penyebab timbulnya konflik kepentingan. Konflik kepentingan yang tidak ditangani dengan baik dapat berpotensi mendorong terjadinya tindak pidana korupsi. Konflik kepentingan adalah situasi dimana seseorang pegawai negeri atau penyelenggara negara yang mendapatkan kekuasaan dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi atas setiap penggunaan wewenang yang dimilikinya sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya.
Gratifikasi seks jika ditinjau dari segi moral maka tindakan tersebut melecehkan martabat perempuan. Oleh sebab itu perlu adanya kebijakan hukum terhadap gratifikasi seks yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara dilakukan dengan kebijakan yang rasional, bahwa dampak yang ditimbulkan harus diminimalisasikan dengan adanya upaya preventif. Sebagaimana hukum pidana tidak hanya menghukum tetapi menanggulangi kejahatan.
Singapura memberikan pengertian yang luas dan terbuka mengenai gratifikasi sebagaimana di Indonesia juga memberikan pengertian yang luas dan terbuka. Namun, di Singapura gratifikasi dalam bentuk pelayanan seks yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara Singapura dapat dikenakan sanksi. Seperti halnya kasus Peter Lim dan Tey Tsun yang dijatuhi hukuman karena gratifikasi seks. Sehingga dapat dihindari adanya ketidakpastian hukum yang menimbulkan celah bagi pelaku gratifikasi seks. Oleh sebab itu perlu adanya kebijakan formulasi mengenai gratifikasi seks, sebagaimana ancaman dampak yang ditimbulkan gratifikasi seks dapat merusak nilai-nilai dan norma yang sudah hidup di masyarakat.
Aturan hukum merupakan suatu unsur yang valid, oleh karenanya hukum seharusnya mampu menghindari permasalahan yang dapat mengacaukan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pembaharuan hukum pidana untuk mewujudkan tujuan hukum yaitu kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiable terhadap tindakan kesewenang-wenangan, yang berarti bahwa seseorang dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Oleh sebab itu masyarakat membutuhkan kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat menjadi tertib, sehingga tanpa adanya kepastian hukum akan menimbulkan keresahan.
Pada perkembangan zaman yang semakin maju ini gratifikasi juga mengalami perkembangan yaitu munculnya gratifikasi seksual. Di Indonesia gratifikasi seksual belum diatur secara khusus. Sehubung dengan itu untuk mengatasi kekaburan norma dalam hal gratifikasi seksual, pemerintah Indonesia perlu melakukan perbandingan hukum dengan negara Singapura. Meskipun Singapura tidak memiliki aturan khusus mengenai gratifikasi seksual namun Singapura tetap bisa memidanakan pelaku gratifikasi seksual.
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.