Hoax banyak diperbincangkan dan dipersoalkan pada akhir-akhir ini dan akan tetap berlanjut sampai hari-hari berikunya. Hoax banyak dikenal sebagai berita bohong yang disebarluaskan ke masyarakat yang seakan-akan itu berita benar padahal sumber dari berita tersebut tidak jelas, hoax pada dasarnya merupakan tindak pidana, pelaku penyebaran hoax dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan undang-undang yang berlaku, meskipun pemerintah telah membuat peraturan bahwa pelaku tindak pidana hoax dapat dijatuhi hukuman pidana tidak dipungkiri penyebaran hoax bukan malah berkurang namun justru semakin merajalela.

Di zaman yang serba modern sekarang ini, berita hoax begitu sangat mudahnya menyebar dan sampai di telinga masyarakat. Media sosial sangat berperan penting dalam penyebaran berita hoax. Hal ini dikarenakan hampir seluruh masyarakat Indosesia menggunakan media sosial. Tidak dapat dihindarkan lagi bahwa media sosial menjadi begitu penting bagi masyarakat bahkan sudah menjadi kebutuhan. Hal tersebut yang di manfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk mempengaruh i cara berfikir masyarakat yang bertujuan untuk mengadu domba dan memecah belah masyarakat.

Dalam beberapa bulan terakhir, kita sering membaca berbagai berita, isu, momen politik yang menyita perhatian. Terutama yang paling menyita perhatian adalah pemilihan presiden dan wakil presiden dalam pesta demokrasi di Negeri ini. Begitu menggelitik memang menyaksikan, membaca berbagai berita di media. Banyak aksi luar biasa yang dilakukan oleh masing-masing massa pedukung dari kedua capres atau cawapres.

Pada tanggal 21-22 Mei 2019 adalah titik puncaknya dimana aksi demontrasi yang berujung kerusuhan dengan merusak fasilitas umum, membakar mobil yang ada di sekitar lokasi demonstrasi, bentrok dengan aparat keamanan dan sebagainya yang terjadi di depan kantor Bawaslu yang kemudian berimbas ke beberapa daerah yang ada di Indonesia. Banyak korban berjatuhan dalam kerusuhan. Ketakutan, kecemasan, kegelisahan melanda masyarakat, hoax, ujaran kebencian, provokasi begitu merajalela.

Pesta demokrasi tahun ini benar-benar sangat berbeda dari pesta demokari yang terjadi sebelumnya. Sangat menguras energi, tenaga, pikiran penyelenggara dan aparat keamanan negara. Bingung saya dibuat oleh semuan ini, bahkan tidak hanya saya kita semua pun dibuat bingung oleh semua ini.

Setidaknya 8 korban tewas dalam aksi kerusuhan, menyisakan duka yang sangat mendalam bagi seluruh rakyat Indonesia terutama keluarga dan sanak saudara dari korban tewas. Aksi yang mengatas namakan “people power” yang kemudian berganti menjadi “gerakan kedaulatan rakyat” seharusnya tidak dilaksanakan, karena menurut saya aksi tersebut bukan merupakan people power karena pada dasarnya people power adalah gerakan yang dilakukan untuk menjatuhkan pemerintah karena ekonomi hancur,politik hancur, dan sebagainya.

Namun sebaliknya gerakan kerusuhan pada tanggal 21-22 Mei 2019 tersebut menurut saya hanya tidak terima atas kekalahan dalam pemilu. Dan banyak berita tersebar mengatakan bahwa provokator dalam aksi kerusuhan tersebut merupakan orang bayaran yang dibayar oknum tertentu untuk melakukan provokasi kepada masyarakat. Namun tidak banyak juga masa kerusuhan yang tidak dibayar tetapi kemungkinan besar massa tersebut adalah pendukung dari yang tidak menerima kekalahan tersebut.

Untuk menghindari penyebaran hoax, pemerintah melakukan kebijakan dengan membatasi media sosial. Hal itu perlu dilakukan sebab takutnya terjedi kerusuhan yang akan menyebar di berbagai daerah karena berita- berita tidak benar akan sumbernya, berita-berita provokasi yang begitu gampanya masuk di tengah-tengah masyarakat masyarakat melalui media sosial karena media social sangat riskan terjadi penyebaran berita bohong yang dapat memprovokasi masyarakat.

Kilas balik pada bulan Mei 1998, terjadi kerusuhan yang sama dan kemudian berlanjut “chaos” dan terjadi pergantian kekuasaan dari persiden sebelumnya yang dipegan oleh presiden shoeharto berganti ke tangan presiden B.J. Habibie yang sepertinya ingin diulang oknum tertentu dengan megatasnamakan gerakan people power.

Padahal polisi dan TNI sudah jauh-jauh hari menyatakan kepada masyarakat untuk tidak usah tuun kejalan, karena dikhawatirkan banyak terosis dan penyusup yang hadir dalam aks tersebit yangi tersebut yang merencanakan adanya martir yang ingin membuat “chaos.” Oleh sebab itu, massa yang masih nekat turun ke jalan pada tanggal 21 dan 22 mei sebenarnya telah mengetahui resiko yang akan dialami karena aksiya itu. Resiko yang dialami yakni  meskipun tertembak matipurn mereka belum tentu diberi gelas “martir.”

Sudah banyak CCTV yang tersebar di Jakarta yang menyebabkan para penegak hokum dapat mudah melihat pergerakan para perusuh, ambulan  yang mengankut mereka dan beberapa ambulan sudah disita oleh pihak kepolisian, hal ini bisa dikatakan menjadi alasan institusi perusuh dan kalau penyelidikan yang dilakukan membuktikan bersalah, bisa saja izin dibekukan.

Akan tetapi, menghukum pelaku belum tentu memberikan refek baik bagi negara, karena bisa jadi pedukung lilalitasnya belum tentu menerima dan para penyusup dapat melakukan sebuah kerusuhan yang baru.

Sebenarnya para perusuh, perangncang gerakan kerusuhan, oknum yang membayar perusuh boleh dimaafkan apabila mereka mengakui segala kesalahan atas perbuatannya. Namun harus tetap melakukan pemantauan kepada mereka yang menjadi pelaku kerusuhan, perancang kerusuhan, maupun oknum yang membayar perusuh.

History sering di plesetkan sebagai His-story yang memiliki arti “kisah dia yang menang.” Mumpumg presiden yang terpilih di pemilu 2019 pemenangya meupakan pihak yang pro konstitusi, sebaiknya langkah pertama yang dilakukan adalah di akhir 2019 perlu dibuat undang-undang rekonsiliasi 1998 lanjut 2019, yang mana pihak yang dianggap bersalah dengan adanya bukti yang kuat dan cukup, mengakui kesalahan atas perbuatanya di sidang rekonsiliasi, dapat dimaafkan dengan membayar kerusakan yang ditimbulkannya tetapi dilarang berpolitik di kemudian hari.

Tulisan ini diterbitkan pada 12 Juni 2019, dan diperbarui pada 29 April 2021.

Share.

Leave A Reply