Untuk Menekan Tingkat Perkawinan Dini, Akses Pendidikan Indonesia Harus Merata

Perkawinan dini di Indonesia masih relatif tinggi. Tingginya jumlah perkawinan dini ini dapat dapat disebabkan oleh alasan ekonomi, adat istiadat, dan pendidikan yang tidak merata di Indonesia. Pernikanhan dini sendiri bukan lagi menjadi permasalahan yang hanya terjadi di desa, namun tingginya tingkat pernikahan dini juga terjadi di kota. Hal inilah yang menjadi permasalahan di Indonesia yang tidak disadari oleh masyarakat sehingga dalam hal ini perlu adayana solusi untuk menekan tingkat pernikahan dini di Indonesia.

Salah satu indikator maraknya pernikahan dini di Indonesia ialah karena ada sebuah aturan yang memperbolehkan menikah di usia dini. Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan diatur bahwa perempuan diperbolehkan menikah saat usianya sudah menginjak 16 tahun, sedangkan laki-laki pada usia 19 tahun. Dalam takaran usia boleh menikah, terjadi diskriminasi antara laki-laki dan perempuan karena terdapat perbedaan umur antara laki-laki dan perempuan.

Tolok ukur usia boleh menikah yang terdapat pada UU Perkawinan menjadi titik permasalahan yang perlu adanya tindak lanjut secepatnya oleh badan yang berwenang. Perlu digaris bawahi mengenai usia boleh menikah dengan usia dewasa adalah dua hal yang berbeda. Namun, masyarakat Indonesia sendiri masih tidak mengetahui hal tersebut. Sehinga, para anak yang sudah berusia 16 tahun (perempuan) atau 19 tahun (laki-laki) diperbolehkan menikah oleh para walinya.

Bahkan jika tidak diperbolehkan menikah dikarenakan usianya masih di bawah usia yang tertera dalam UU Perkawinan, seseorang tetap diperbolehkan menikah asalkan ada dispensasi pernikahan yang diajukan ke pengadilan agama atas izin orang tua atau wali. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan. Sehingga, hal tersebut perlu dipertannyakan mengenai seorang anak yang boleh menikah dan dengan adanya hal tersebut maka terjadi dualisme hukum antara Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindugan Anak.

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 mengabulkan uji materi Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang mengenai batas usia perkawinan yang menyebabkan diskriminasi gender dapat menimbulkan dampak bagi perempuan karena ditakutkan tidak tercapainya hak-hak untuk perempuan. Namun putusan tersebut sampai saat ini belum ada realisasi dan bahkan putusan tersebut masih dipertimbangkan dan diberikan jangka waktu 3 tahun. Untuk aturan mengenai usia boleh menikah masih tetap berpedoman pada Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 ayat 1. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kekosongan hukum karena belum adanya kepastian hukum.

Adanya pernikahan dini terutama bagi perempuan menimbulkan beberapa permasalahan terutama permasalahan kesehatan. Meningkatnya angka pernikahan dini ditakutkan berakibat pada kematian ibu dan anak, karena pada usia dini organ-organ dalam tubuh masih mengalami perkembangan. Disamping itu, peningkatan angka pernikahan usia dini ditakutkan akan berimbas pada peningkatan penduduk yang tinggi, sehingga kepadatan penduduk pun dapat terjadi.

Dari kepadatan penduduk yang terjadi, masalah atau efek samping akan muncul, seperti: permasalahan ekonomi, tingginya angka kriminal,  maraknya pembangunan, bencana alam, dan hal lain yang bisa menjadi potensi dampak kepadatan penduduk. Bukan hanya permasalahan kesehatan dan permasalahan tingkat penduduk saja, namun pernikahan dini juga menghambat adanya generasi muda yang berkompeten akibat terbengkalainya masalah pendidikan pada  anak.

“Sebagai istri kamu cukup bisa memasak, berhias/ berdandan, dan melahirkan”, masih sering kita dengar perspektif tersebut di kalangan masyarakat utamanya di desa. Pandangan tersebut memunculkan sentimen, “Pendidikan tinggi tidak perlu. Selagi bisa masak, berhias, dan melahirkan seorang perempuan pasti bisa mengelola rumah tangganya.” Menjadi tantangan kita bersama untuk mengolah perspektif masyarakat desa bahwa pendidikan tidak boleh dikesampingkan. Pendidikan diharapkan dapat menjadi solusi untuk menekan tingkat pernikahan dini. Pendidikan yang layak merupakan salah satu sarana untuk menunda adanya perkawinan. Dengan adanya pendidikan wajib belajar dan pendidikan yang layak, generasi yang tumbuh akan mempunyai karakter yang kompeten.

Peran pemerintah juga sangat dibutuhkan dalam dunia pendidikan. Pemerintah harus membuat aturan-aturan yang tegas tentang pendidikan yang layak. Sarana pendidikan dan aturan wajib belajar harus benar-benar tegas dan diterapkan, sehingga angka pernikahan dini dapat mengalami penurunan. Permasalahan pendidikan yang timbul seperti ada kesenjangan antara pendidikan di desa dan di kota belum teratasi. Oleh karenanya, pemerintah melalui kebijakannya dapat meratakan pendidikan hingga ke seluruh penjuru nusantara.

Bukan hanya pada pemerintah, namun orang tua juga harus ikut berperan dalam problem ini. orang tua diharapkan dapat selalu mendampingi dan memberi dukungan pada anaknya agar dapat menempuh pendidikan. Para orang tua juga harus memberikan pengertian sejak dini mengenai masalah-masalah apa saja yang dapat terjadi jika melakukan pernikahan dini.

Dari masyarakat juga harus ada pembenahan terutama mengenai perspektif masyarakat bahwa perempuan hanya menjadi ibu rumah tangga. Perspektif seperti itu harus diubah. Perempuan juga harus mendapatkan pendidikan yang layak dan mendapatkan pendidikan yang semestinya. Karena di masyarakat masih terdapat budaya untuk menikahkan anak-anak mereka karena faktor-faktor tertentu misalnya saja faktor ekonomi. Padahal pernikahan bukan sepenuhnya menjadi jalan keluar untuk mencegah masalah tersebut. Masalah ekonomi yang terjadi di masyarakat menjadi tugas pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Salah satunya dengan melakukan program pemerataan pendidikan di tiap-tiap daerah untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi yang ada.

Anak harus siap mental, spiritual, dan juga fisik untuk menjalankan pernikahan. Sehingga, dalam berumah tangga dapat meminimalisir permasalahan yang terjadi,  misalnya saja masalah kekerasan dalam rumah tangga karena anak tersebut belum bisa mengendalikan emosi dan mentalnya. Untuk mencapai mental, fisik, dan spiritual yang kuat akan terbentuk bila umur meraka sudah benar-benar siap, sedangkan kesiapan umur sendiri dapat diperoleh dengan melaksanakan pendidikan yang maksimal terlebih dahulu.

Mahkamah Konstitusi harus dengan segera menangani permasalahan ini dengan memberikan status pada Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017. Hingga saat ini putusan tersebut belum juga ada perkembangan. Mahkamah Konstitusi memberikan jangka waktu 3 tahun untuk memutuskan putusan tersebut. Padahal (dilansir dari CNN Pada 20 Maret 2018) presiden Joko Widodo sempat untuk segera mempelajari juga menindaklanjuti permasalahan perkawian anak ini, namun  sampai saat ini juga masih belum ada tanda-tanda perkembangan. Sehingga, Mahkamah Konstitusi diharapkan untuk benar-benar menindaklanjuti putusan tersebut agar permasalahan ini dapat terselesaikan.

kawanhukum.id merupakan platform User Generated Content (UGC) untuk mewadahi pemikiran pembaru dan pemerhati hukum Indonesia. Esai yang diterbitkan dari, oleh dan untuk generasi Y dan Z. Submit esaimu secara mandiri di sini ya.