Perkembangan informasi tidak luput dari perkembangan media cetak maupun media elektronik. Maka tak heran suatu Negara yang ramah akan demokrasi pasti mempunyai media yang terbuka, valid dan berimbang. Media sebagai corong informasi publik sekaligus menjadi sumber pendidikan bagi khalayak umum sehingga penting hal tersebut untuk kebutuhan di era demokrasi. Berbicara mengenai media maka pasti akan menyinggung terkait dengan kebebasan pers. Kebebasan pers merupakan aspek penting untuk menjaga obyektivitas dan independensi dalam dunia pers, sehingga berita yang di sampaikan kepada masyarakat luas memuat informasi yang sebenar-benarnya tanpa takut akan ancaman layaknya masa orde baru. Pers sendiri adalah istilah yang sudah sering didengar oleh semua orang. Secara hukum nasional dan hukum positif Indonesia, Pers di atur dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers (Undang-undang pers). Secara definisi yuridis pers di jelaskan dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang pers yaitu lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan mengunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia. Berdasarkan definisi tersebut maka jelas jika pers sebagai corong informasi untuk kepentingan umum. selain itu tubbs dan moss (1994;463) menjelaskan jika “jurnalists are repeatedly faced with balancing concerns with what is often called ‘the public’s right to know’ with concerns about an individual’s right to privacy,” para wartawan berulangkali menyambungkan apa yang disebut “hak publik untuk mengetahui” dengan hak individu akan privasi. Kemerdekaan pers adalah bagian dari kebebasan berekspresi di Indonesia yang dijamin secara konstitusional melalui Pasal 28E ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 yaitu “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat” dan Pasal 28 F Undang-undang Dasar 1945 yaitu “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”. Selain itu kemerdekaan pers dan berekspresi juga dijamin dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang lain seperti Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Undang-undang No 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik. Mukadimah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menegaskan dengan lantang pengakuan akan martabat manusia sebagai dasar bagi hak-hak lain. Hak-hak manusia itu tidak dapat di renggut, selalu sudah ada bersama dengan keberadaan manusia, tidak bergantung pada persetujuan orang lain termasuk negara, dan tidak dapat dicabut oleh orang atau badan manapun.

Terkadang pelanggaran terhadap prinsip dan kode etik jurnalis menjadi sengketa antara pers dengan pihak yang menjadi obyek pemberitaan. Disatu sisi pers sebagai representasi dari hak untuk mengeluarkan pendapat dan hak untuk memperoleh informasi. Namun, disisi lain sebagian masyarakat baik sebagai subyek penerima maupun sebagai subyek informasi menilai ada kalanya pers memberikan ketidakbenaran dalam pemberitahuan informasi berita yang disajikan pers. Meskipun telah terjadinya sengketa, namun undang-undang pers telah mengakomodir adanya hal tersebut pada pasal 15 huruf d undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang pers dengan menjelaskan dewan pers yang memiliki fungsi untuk pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan pers. Tidak hanya sengketa pers pelanggran penghalang-halangan terhadap jurnalistik yang bekerja berdasarkan kode etik pers pun sering terjadi. Tidak lama di Surabaya kasus pelanggran seperti itu terjadi yaitu terhadap salah satu jurnalis Tempo yang melakukan investigasi jurnalistik terhadap salah satu subyek berita yang akan di angkat. Tujuan untuk mendapatkan informasi yang berimbang dengan mengkonfirmasi justru malah dianiaya bahkan ada proses penyensoran terhadap alat-alat liputan. Akibat hal tersebut tersangka yang ditetapkan oleh Polda Jawa Timur dikenakan pasal 170 KUHP dan atau Pasal 351 KUHP dan atau Pasal 335 KUHP dan atau Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

Penyelesaian sengketa melalui dewan pers sebagai lembaga mediasi merupakan salah satu Alternative Dispute Resolution (ADR). Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini (hukum positif) pada prinsipnya kasus pidana tidak dapat diselesaikan diluar pengadilan. ADR biasanya digunakan untuk perkara-perkara perdata, tapi sering juga digunakan untuk menyelesaiakan perkara-perkara pidana tertentu, misal tindak pidana anak dan tipiring. ADR dalam kasus pidana tersebut juga bisa disebut dengan mediasi penal (penal mediation). Namun dalam pelanggaran pers menjadi penting diutamakan terhadap tindak pidana yang di atur di dalam undang-undang pers. Karena ketentuan-ketentuan dalam  Undang-undang Pers  telah dibuat dalam  kerangka  menjaga dan  penguatan  pers  sebagai  sendi  demokrasi dan  negara  berdasarkan  hukum,  maka  tata cara  yang  diatur  dalam  undang-undang  pers harus  didahulukan (primat/prevail) dari  pada ketentuan-ketentuan hukum lain. Selain itu dalam undang-undang Pers Nomor 40 Tahun 1999, kemerdekaan pers ditempatkan sebagai sebuah upaya untuk melindungi hak asasi warga negara dalam memperoleh informasi.

Kebebasan berbicara dan kebebasan pers berada di bawah payung ‘kebebasan berekspresi’. Kebebasan berekspresi berkaitan dengan komunikasi, yang selalu melibatkan dua sisi dan oleh karena itu membutuhkan dua jenis hak perlindungan: hak untuk berekspresi dan hak untuk mendengar ungkapan itu. Menurut Alexander, hak penonton untuk mendengar ungkapan adalah bahkan lebih penting daripada hak pembicara untuk mengekspresikannya. Bentuk komunikasi yang paling jelas adalah bahasa, ekspresi, informasi melalui kata-kata, baik lisan maupun tulisan. Namun, informasi juga dapat diekspresikan dalam simbol non-verbal, visual, musik, atau dengan perasaan. Suatu bentuk ekspresi tertentu yang menjadi pusat dari banyak hal perdebatan tentang kebebasan berekspresi adalah persuasi. Ini mengacu pada upaya untuk mengubah posisi penerima ekspresi. Sering kali persuasi dianggap sebagai argumen yang mencoba meyakinkan pendengar tentang manfaatnya posisi pembicara, tetapi mungkin terselubung dalam cerita, praktik ritual, atau praktik artistik. Persuasi adalah contoh khas dari suatu “gagasan” mungkin ingin melindungi. Definisi negara tentang jenis gagasan yang layak dilindungi juga dapat memengaruhi jumlah perlindungan yang diberikan kepada tertentu media. Secara fundamental norm Undang-undang pers dibentuk untuk melindungi kebebasan berekspresi seperti pada pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 yang mana dijelaskan “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. Dasar pemikiran tersebut kemudian dijadikan sebagai landasan dalam membentuk undang-undang tentang pers. Oleh karena sangatlah penting dalam kebebasan pers adalah bagian dari kebebasan berekspresi yang harus dilindungi, dihormati dan dipenuhi. Dalam hal ini secara mendasar undang-undang pers dibentuk dalam rangka menjaga dan menguatkan pers bebas sebagai sendi demokrasi dan negara berdasarkan hukum, maka tata cara yang diatur dalam undang-undang tentang pers harus didahulukan (primaat prevail) dari pada ketentuan hukum lain, apalagi ketentuan pemidanaan.

Dalam penegakan hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch, Setidaknya terdapat tiga hal yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Dalam penegakan hukum ketiganya harus dijalankan secara selaras (kompromi). berkaitan dengan penegakan tindak pidana pers dalam salah satu putusan kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1608K/Pid/2005 memberikan salah satu prinsip untuk mengutamakan dan mendahulukan Undang-undang pers dalam penegakan hukum pidana pers di Indonesia dan kemudian prinsip ini dienal dengan prinsip primaat prevail.

Dasar pemikiran dinyatakannya Undang-undang pers sebagai primaat prevail oleh hakim dapat dilihat dari dasar pertimbangan hukumnya (ratiodecidendi  atau reasoning) hakim dalam memutus perkara kasasi  Nomor 1608K/Pid/2005. Karena ratiodecidendi  atau reasoning merupakan ajuan atau referensi untuk membangun argumentasi hukum atau legal reasoning dalam rangka memecahkan isu hukum yang terjadi. Kebebasan berbicara dan kebebasan pers berada di bawah payung ‘kebebasan berekspresi’. Kebebasan berekspresi berkaitan dengan komunikasi, yang selalu melibatkan dua sisi dan oleh karena itu membutuhkan dua jenis hak perlindungan: hak untuk berekspresi dan hak untuk mendengar ungkapan itu. Menurut Alexander, hak penonton untuk mendengar ungkapan adalah bahkan lebih penting daripada hak pembicara untuk mengekspresikannya.

Berdasarkan asas prefentif yaitu asas lex specialis derogate legi generalis maka peraturan yang lebih kusus akan menyampingkan aturan yang lebih umum. dalam konteks ini jika adanya suatu pelangaran tindak pidana maka jika di kaitkan dengan asas tersebut maka Undang-undang pers lah yang sifatnya kusus dengan mengesampingkan KUHP yang bersifat umum. majelis hakim kasasi, dalam pertimbangan hukum atau ratio legis-nya menyatakan bahwa : “secara filosofi berdasarkan pasal 3,4 dan 6 UU No.40 tahun 1999 (undang-undang pers), pers nasioanal telah ditempatkan  sebagai pilar keempat demokrasi meskipun Undang-undang pers belum mampu memberikan perlindungan terhadap kebebasan pers, terutama ketika terjadi delik pers karena tidak ada ketentuan pidana dalam Undang-undang tersebut dan diberlakukan ketentuan KUHP, agar perlindungan hukum terhadap pers bukan merupakan impian, maka diperlukan improvisasi dalam penegakan hukum dalam delik pers dengan menciptakan yurisprudensi yang mampu mengakomodasi dan menempatkan undang-undang pers sebagai lex specialist”

Kasus penganiayaan terhadap salah satu jurnalis Tempo yang sedang bertugas untuk melakukan peliputan adalah suatu pelangaran terhadap kebebasan pers maka bentuk penganiayaan yang dilakukan adalah tindak pidana pers. Maka tepat jika dalam penerapan hukum yang dilakukan oleh penyidik dengan mengunakan pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yaitu “Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah)”.

Tindakan berekspresi dapat berupa kekerasan dan merusak secara sewenang-wenang, dan tampaknya tidak mungkin bahwa siapa pun akan mempertahankan bahwa sebagai kelas mereka harus kebal dari hukum pembatasan (Scanlon 1972: 207). ‘Prinsip kerugian’ Mill, penjelasannya tentang kebebasan berekspresi oleh Scanlon, dan gagasan Guinn dan Habermas tentang menyeimbangkan kepentingan kebebasan berekspresi dan kepentingan sosial penting lainnya adalah alat analisis yang penting untuk memeriksa batasan pers kebebasan – tidak hanya untuk menganalisis kasus, tetapi juga untuk memeriksa kembali hukum dan kebijakan. Intinya, kebebasan pers harus dilindungi mempromosikan masyarakat demokratis dan menghormati hak asasi manusia. Dari sini semakin jelas jika undang-undang pers sebagai primaat prevail dalam kasus tindak pidana pers adalah untuk menjaga keseimbangan kepentingan pihak pers.

 


kawanhukum.id merupakan platform digital berbasis website yang mewadahi ide Gen Y dan Z tentang hukum Indonesia. Ingin informasi lomba, webinar, call for papers atau acara kalian lainnya juga diterbitkan di sini? Klik tautan ini.

Share.

menjadi salah satu volunteer pengabdi bantuan hukum di YLBHI-LBH Surabaya sejak tahun 2019

Leave A Reply