Negara harus bertanggung jawab dalam menjamin standar kesejahteraan hidup minimum bagi setiap warga negaranya (welfare state). Negara yang direpresentasikan melalui pemerintah memiliki kuasa secara penuh untuk mengeluarkan regulasi yang mengikat bagi seluruh rakyatnya. Kekuasaan tersebut haruslah bertujuan hanya demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Sejalan dengan pendapat Jeremy Bentham yang mengemukakan bahwa sesuatu yang dapat menimbulkan kebahagiaan ekstra adalah sesuatu yang baik dan sesuatu yang menimbulkan sakit adalah buruk. Menurutnya, aksi-aksi pemerintah harus selalu diarahkan untuk meningkatkan kebahagian sebanyak mungkin orang.
Pendapat Jeremy Bentham tersebut merupakan ide dasar dari konsep negara kesejahteraan (welfare state) yang mempromosikan gagasan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin the greatest happiness of the greatest number of their citizens.
Menurut Bentham, proposisi the greatest happiness of the greatest numberakan berperan penting bagi para legislator dalam mengeluarkan suatu produk legislasi agar menciptakan kebahagiaan yang optimal bagi seluruh masyarakat dengan jalan menciptakan identitas kepentingan antar anggota masyarakat. Sehingga negara memiliki porsi yang paling besar dalam upaya pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat, khususnya masyarakat kluster pekerja.
Salah satu upaya negara untuk mewujudkan negara kesejahteraan adalah dengan menghadirkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker). UU yang digadang-gadang dapat mengembangkan perekonomian Indonesia ini dilatarbelakangi oleh keinginan negara untuk membuka lapangan kerja sebesar-besarnya bagi para pekerja di Indonesia. Bahkan, BPS (Badan Pusat Statistik) telah mencatatkan bahwa jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 8,75 juta per Februari 2021. Akan tetapi, realitas yang ada (das sein), berbanding terbalik dengan apa yang diharapkan (das sollen).
UU Ciptaker khususnya pada kluster ketenagakerjaan justru memudahkan pengusaha atau perusahaan untuk dapat melakukan PHK kepada pekerja dengan berbagai alasan. PHK merupakan satu hal yang fundamental dalam ketenagakerjaan, sebab PHK merupakan tanda hilangnya mata pencaharian seseorang. Penulis memandang terdapat urgensi untuk meneliti fenomena PHK dalam UU Cipta Kerja ditinjau dari konsep negara kesejahteraan. Tulisan ini diharapkan menjadi pertimbangan untuk dilakukannya perbaikan hukum oleh pemerintah, khususnya UU Cipta Kerja kluster Ketenagakerjaan. Sehingga, dengan adanya perbaikan hukum tersebut kesejahteraan pekerja/buruh menjadi terjaga.
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.