COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis Virus Korona yang baru ditemukan. COVID-19 adalah wabah bagi seluruh negara di dunia karena tidak hanya menyerang kesehatan manusia selain itu perekonomian negara-negara menjadi melemah. Tren kenaikan kasus pasien positif dan jumlah korban yang meninggal akibat COVID-19 pun terus bertambah.

Virus ini mengakibatkan segala aspek kehidupan menjadi berubah untuk membatasi segala aktivitas masyarakat diluar rumah melalui kebijakan physical distancing, sehingga sebagian besar kegiatan masyarakat umum yang membutuhkan komunikasi dialihkan secara daring.

Akibat COVID-19 Terhadap Bidang Hukum

Aturan pelaksanaan penegakan hukum selama masa wabah COVID-19 diterbitkan melalui Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 yang memerintahkan agar sistem kerja disesuaikan dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan SEMA tersebut, aparatur penegak hukum dihimbau untuk dapat melaksankan tugasnya dalam aktivitas penegakan hukum secara jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Namun apabila terdapat perkara yang mendesak dan harus segera disidangkan, proses persidangan dapat dilaksanakan dengan mentaati protokol kesehatan. Oleh karena itu, wabah COVID-19 telah mengubah model dan sistem beracara di persidangan. Selain itu, pandemi melahirkan spekulasi tentang peran KY dalam pengawasan perilaku hakim di era disrupsi.

Teknologi, Proses Peradilan dan Pengawasan Perilaku Hakim

Kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan sendiri ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.”

Dalam masa wabah COVID-19, pengguna teknologi informasi semakin bertambah. Tak terkecuali aspek peradilan, semua pejabat dan aparat penegak hukum diwajibkan untuk bekerja menggunakannya. perbedaan tingkat pemahaman sarana teknologi informasi muncul menjadi persoalan.

Praktik persidangan pun juga perlu disesuaikan agar sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Ketersediaan teknologi informasi harus dimanfaatkan secara optimal kepada seluruh peserta sidang. Fitur-fitur yang disediakan lembaga peradilan seperti e-court, e-litigasi dan video conference dapat dimanfaatkan sebagai sarana dalam proses persidangan.

Selama pandemi COVID-19, proses peradilan beralih secara daring. Proses penegakan hukum juga mengalami hambatan karena belum seluruhnya aparat penegak hukum cepat beradaptasi dalam mempergunakan sarana teknologi hukum yang berakibat menghambat aktivitas penegakan hukum. Adanya daluwarsa penuntutan pidana atas suatu tindak pidana dalam Pasal 78 KUHP dan jangka waktu proses penahanan sekitar 90 hari dalam peradilan yang menurut Pasal 26 ayat 1 dan ayat 2 KUHAP, membuat aparat penegak hukum harus bertindak secara cepat.

Pada masa pandemi, proses pemeriksaan berubah menjadi secara tidak langsung atau sesuai dengan protokol pencegahan dalam masa wabah COVID-19. Proses persidangan dalam pemeriksaan oleh hakim akan memberikan kemudahan dalam mengadili tanpa harus adanya tatap muka dengan terdakwa dan saksi, bahkan penasihat hukum.

Proses persidangan telah dimudahkan karena menggunakan sarana teknologi informasi. Salah satunya ialah teleconference agar mempermudah komunikasi dalam persidanganNamun, perlu diperiksa kelayakan akses internet di suatu daerah yang menjadi kompetensi pengadilan dalam melaksanakan pengadilan secara elektronik (e-court) agar tak menjadi kendala dalam proses pemeriksaan bagi hakim.

Teknologi di bidang hukum berguna untuk merespon tuntutan perkembangan zaman yang serba digital. Pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan penggunaan teknologi hukum. MA dan MK telah menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi informasi.

Khusus MA, beragam aplikasi menggunakan perangkat teknologi digunakan, seperti aplikasi Sistem Informasi Pengawasan (SIWAS) untuk pengawasan hakim dan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) untuk penelusuran perkara. MA telah mewujudkan persidangan elektronik melalui PMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang aplikasi e-court dan PMA Nomor 1 Tahun 2019 yang menambah satu fitur baru bernama e-litigation.

Kini pemberian dokumen replik, duplik, putusan, atau pemeriksaan saksi dan ahli sudah bisa dilakukan secara elektronik. Namun hanya perkara dengan klasifikasi gugatan, gugatan sederhana, dan bantahan permohonan saja.

Di masa pandemi ini, pengawasan KY terhadap hakim tetap harus berjalan sebagai sebuah tindakan penegakan hukum. KY adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.”

Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004, wewenang KY adalah (1) menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, (2) menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) bersama MA, (3) menjaga dan menegakkan KEPPH. Selain itu. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 menjelaskan lebih lanjut mengenai tugas KY.

Dalam melaksanakan wewenangnya, KY bertugas untuk melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim, serta memproses laporan terkait pelanggaran KEPPH. Salah satu tugas dan wewenang KY ialah melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perlaku hakim dan menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran KEPPH.

Di masa pandemi ini, tugas dan wewenang KY dalam melakukan pengawasan perilaku hakim disesuaikan dengan memanfaatan teknologi informasi untuk memudahkan mendapatkan alat bukti atas perilaku hakim yang dianggap bermasalah. KY akan dipermudah dalam  mendapatkan bukti pada saat melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran KEPPH.

Layanan sistem daring yang disediakan oleh KY akan mempermudah laporan masyarakat dan akan lebih mudah untuk diorganisir. Layanan pelaporan dapat ditindaklanjuti melalui website www.pelaporan.komisiyudisial.go.id. Beberapa hal yang diatur ialah tentang tata cara pelaporan, persyaratan laporan, peraturan terkait dengan KEPPH, alur penanganan laporan, dan menu layanan pelaporan online perilaku hakim yang diduga melanggar KEPPH.

Pemerintah telah melakuan respon cepat dalam upaya reformasi lembaga peradilan agar mampu mengatasi hambatan penegakan hukum selama pandemi COVID-19 dan mampu menyesuaikan perkembangan di era digital melalui pemanfaatan teknologi hukum.

Pemanfaatan Artificial Intelligence

Pengertian kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) menurut KBBI adalah program komputer dalam meniru kecerdasan manusia, seperti mengambil keputusan, menyediakan dasar penalaran, dan karakteristik manusia lainnya.

Di Indonesia, teknologi AI belum diatur secara khusus. Namun dalam pendekatan hukum berkaitan dengan sistem elektronik, penyelenggaraan AI sesuai pada UU ITE. AI dapat dimasukkan sebagai sistem elektronik, yaitu serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi dalam mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.

Kemajuan teknologi di era revolusi industri 4.0 telah mengubah bidang hukum. Menurut Hakim Aedit Abdullah dari Mahkamah Agung Singapura, di Singapura, dengan adanya AI, ada teknologi hukum berbasis internet. Dimungkinkan suatu saat para pihak yang berperkara tidak lagi membutuhkan advokat.

Dengan teknologi big data yang mampu menganalisis kompleksitas informasi, AI juga diprediksikan mampu membantu peran hakim dalam memutus perkara. Selain itu peran hakim dan lawyer dalam proses peradilan untuk membaca UU, mengumpulkan barang bukti, membuat kesimpulan, dan memberikan jawaban yang akurat berdasarkan barang bukti yang ada dapat dibantu oleh AI.

AI adalah model algoritma canggih yang sudah banyak digunakan untuk mempermudah berbagai aspek kehidupan termasuk juga sistem peradilan pada berbagai negara, seperti algoritma prediksi dan algoritma penilaian risiko.

Pendekatan yang digunakan adalah relatif logis karena sangat bergantung pada jenis dan kualitas data yang diberikan. Sehingga fungsinya masih sebatas dalam membantu hakim. Hal ini didasarkan fakta bahwa tidak pernah ada dua atau lebih kasus hukum yang benar-benar identik.

Peran AI dalam memutus perkara hukum tidak bisa menggantikan fungsi hakim sepenuhnya. Putusan hakim tidak hanya memerlukan sisi logika dan pengetahuan hukum, akan tetapi juga membutuhkan sentuhan nilai-nilai keadilan dengan tetap berpedoman pada norma, etika.

Dalam menghasilkan keputusan hukum memerlukan kemampuan pemilihan aturan yang sesuai, pertimbangan konsekuensi sosial dan efek jangka panjang yang mana AI tidak dapat memenuhinya. Pemecahan masalah hukum adalah pilihan yang humanistis untuk mencapai keseimbangan antara perkara dengan fakta-fakta yang tidak jelas atau aturan yang kabur. Sedangkan dalam pengawasan perilaku hakim, penulis pun menyimpulkan AI pun tidak dapat membantu secara pasti untuk menemukan  ketidakadilan putusan hakim yang berakibat ketidakpuasan bagi para pencari keadilan.

Tantangan Komisi Yudisial di Masa Depan

Era disrupsi mengakibatkan digitalisasi persidangan yang mengakibatkan ancaman dalam menegakkan pilar-pilah  peradilan yang berintegritas. Segala aktivitas penegakan kode etik dan perilaku hakim juga beralih secara digital. Sehingga muncul ancaman dalam pengawasan perilaku hakim apabila teknologi informasi dan komunikasi belum dimanfaatkan secara optimal.

Peran KY harus dapat dioptimalkan melalui sarana teknologi informasi dan komunikasi untuk merespon tantangan yang akan mempengaruhi kinerjanya hakim dalam menegakkan kode etik dan perilaku hakim.

KY sebagai lembaga pengawas penegak hukum harus mendapat perhatian secara seksama. Kegiatan pengawasan juga semakin terbatas karena persidangan berubah secara daring.

KY tetap harus diperbolehkan untuk secara leluasa mengawal proses persidangan secara langsung kepada hakim, termasuk pemberian rekomendasi kepada hakim yang diikuti dengan pengawalan pelaksanaan rekomendasi. Termasuk pengawasan terhadap putusan hasil Majelis Kehormatan Hakim (MKH).

Perlunya memeriksa secara berkelanjutan dalam pemberian rekomendasi terhadap sanksi yang diputuskan agar tercipta akuntabilitas peradilan. Selain itu wewenang penyadapan KY perlu ditambahkan agar model pengawasan menjadi secara preventif dengan menggunakan sarana teknologi informasi e-recording.


kawanhukum.id bersama Penghubung Komisi Yudisial Jawa Timur mengadakan lomba esai dalam rangka HUT KY ke-15. Lomba ini mengusung tema, Komisi Yudisial, Integritas Hakim dan Masa Depan Pengadilan di Indonesia. Partisipasi peserta adalah bagian dari usaha mewujudkan peradilan Indonesia yang bersih untuk penegakan hukum Indonesia yang lebih baik. Kirimkan tulisanmu paling lambat 27 Agustus 2020!

Share.

Leave A Reply