Teknologi dalam Sistem Peradilan dan Pengaruhnya Terhadap Peran Hakim di Indonesia

Tidak dapat dipungkiri lagi, peradaban manusia akan selalu berubah. Contoh sederhananya adalah ketika dahulu manusia berkomunikasi jarak jauh menggunakan surat, sekarang dapat dengan mudah dengan teknologi online. Saat ini, kita hidup di zaman digital dan lazimnya orang menyebut dengan revolusi industri 4.0. Pada era ini, segala bidang kehidupan dituntut agar menerapkan konsep modern atau digitalisasi. Digitalisasi dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi waktu, seperti ketika sekarang ini akibat adanya pandemi COVID-19 yang menyebabkan interaksi dalam masyarakat terbatas, teknologi pun hadir menjadi solusi untuk membantu manusia dalam keterbatasan, terlebih lagi dalam bidang hukum.

E-Court dan Sistem Peradilan di Indonesia

Sebelum pandemi COVID-19 menyerang Indonesia, teknologi sudah mulai diterapkan dalam sistem peradilan di Indonesia. Ada sistem E-Court yang diatur dalam PERMA No.1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik guna mewujudkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan. Substansi dalam E-Court adalah pendaftaran perkara, pembayaran biaya perkara online, panggilan sidang dan pemberitahuan putusan kepada para pihak secara elektronik, serta persidangan secara elektronik.

Sebelum pandemi ini, masyarakat juga masih dapat memilih apakah ingin menggunakan sistem E-Court  atau dengan sistem peradilan seperti biasa (offline). Namun, semenjak maraknya wabah COVID-19 ini, masyarakat serta sistem kerja peradilan harus mulai terbiasa dengan menerapkan E-Court.

Pengalaman yang berbeda adalah proses peradilan yang dilakukan secara virtual dimana yang sebelumnya dilakukan di ruang sidang pengadilan. Seperti sekarang ini, hakim dan aparatur peradilan tetap bekerja di kantor namun dengan giliran, lalu sidang tetap berada di ruang sidang dengan protokol Kesehatan seperti mengukur suhu badan, menggunakan masker, menyediakan hand sanitizer, membatasi jumlah dan jarak, dan dapat memanfaatkan video conference dengan terdakwa yang berada di Lembaga Pemasyarakatan (selanjutnya dapat dilihat di SEMA No.1 Tahun 2020).

Dengan teknologi, masyarakat pencari keadilan tetap dapat memperjuangkan haknya dengan cara virtual. Kekurangan dari perubahan proses peradilan ini berdampak pada masyarakat yang masih kurang memahami tentang teknologi tersebut, selain itu keterbatasan alat atau prasarana dalam praktek persidangan.

Artificial Intelligence dan Masa Depan Peradilan

Selain itu, teknologi juga menghadirkan kecerdasan buatan (artificial intelligence). Kecerdasan manusia juga ditiru oleh teknologi sehingga terdapat dalam mesin yang diprogramkan untuk berpikir serta bertingkah laku seperti manusia. Kecerdasan buatan ini mulai terapkan dalam industri, tak lain lagi dalam hukum. Di masa depan, peran hakim di dunia khususnya di Indonesia mungkin saja digantikan oleh kecerdasan buatan (artificial intelligence).

Saat ini, kecerdasan buatan belum menggantikan hakim dalam menangani suatu perkara. Melainkan, kecerdasan buatan hanya sebatas dalam membantu hakim, karena keputusan hukum yang dibuat oleh hakim adalah pilihan yang humanistis agar tercipta suatu keadilan, serta akan menjadi cukup sulit bagi kecerdasan buatan untuk menyeimbangkan suatu kasus dengan kasus yang lainnya karena tidak ada kasus yang identik.

Dalam konteks saat ini, apabila kecerdasan buatan harus menggantikan hakim, teknologi ini harus melalui persyaratan menjadi seorang hakim peradilan umum yang diatur dalam Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang berisikan tentang syarat untuk menjadi hakim pengadilan adalah harus WNI, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, lulus pendidikan hakim, berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela, dan lain-lain. Kecuali, UU tersebut diganti dan mengizinkan kecerdasan buatan (artificial intelligence) menggantikan posisi hakim. Karena nanti pada akhirnya manusia tidak dapat menolak dari adanya kemajuan teknologi yang semakin berkembang.

Digitalisasi dan Tantangan Pengawasan Hakim

Komisi Yudisial merupakan lembaga yang mengusulkan pengangkatan hakim agung, menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Di tengah disrupsi dan perkembangan teknologi, Komisi Yudisial dan lembaga peradilan di Indonesia mulai memperluas menggunakan teknologi tersebut dari meningkatkan komunikasi kepada masyarakat atau para mitra nya hingga dari tata cara persidangan.

Penggunaan teknologi di lingkup peradilan sebenarnya bertujuan untuk keadilan, seperti yang dikemukakan oleh Dory Reiling dipercaya dapat mencegah praktik korupsi di lingkungan peradilan karena dengan penggunaan teknologi informasi maka akan mendukung dan memastikan tata kelola administrasi dan proses peradilan yang baik serta transparan.

Namun, sekarang ini, masih banyak sekali daerah di Indonesia yang masih belum mendapatkan akses internet serta kurang masifnya penerapan teknologi di daerah tersebut, sehingga sedikit mengetahui adanya proses peradilan yang berbasis E-Court. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk meningkatkan jaringan internet atau dengan cara penyuluhan seperti sosialisasi yang bersifat edukatif yang memanfaatkan komunikasi timbal balik antara pemberi materi seperti para aparat hukum atau pemerintah dengan masyarakat.

Sosialisasi ini dapat dilakukan oleh lembaga-lembaga yang disponsori negara dan materi di dalamnya ditanamkan mengenai berlakunya hukum adalah merupakan tradisi dan moral yang harus dikenal dalam pergaulan dan kehidupan sehari-hari sekaligus ketika ada UU yang baru diterbitkan, pemerintah seharusnya juga mensosialisasikannya kepada masyarakat, khususnya masyarakat kecil yang sulit untuk menjangkau internet, khususnya menjelaskan bahwa jika ada suatu pelanggaran terkait dengan UU tersebut maka akan dijelaskan juga sanksinya. Kemudian agar di masa depan nanti agar hukum semakin disadari dan dikenal oleh masyarakat luas maka perlu juga ketegasan para petugas aparat hukum dalam menghadapi pelanggaran-pelanggaran hukum pada umumnya.

Dengan digitalisasi proses persidangan, peradilan yang adil pun tetap dapat terwujud apabila hakim dan para aparat hukum tetap berpegang teguh kepada peraturan yang berlaku alias tidak korupsi atau menerima suap, profesionalisme hakim dalam menjatuhkan suatu putusan sehingga akan selalu terciptanya peradilan yang bersih dan positif demi mewujudkan tata perilaku hakim dan aparat hukum yang transparan, profesional, efektif, efisien dan akuntabel.


kawanhukum.id bersama Penghubung Komisi Yudisial Jawa Timur mengadakan lomba esai dalam rangka HUT KY ke-15. Lomba ini mengusung tema, Komisi Yudisial, Integritas Hakim dan Masa Depan Pengadilan di Indonesia. Partisipasi peserta adalah bagian dari usaha mewujudkan peradilan Indonesia yang bersih untuk penegakan hukum Indonesia yang lebih baik. Kirimkan tulisanmu sebelum 27 Agustus 2020!

 



Tinggalkan Balasan