Demokrasi secara istilah berarti ‘demos‘ yang berarti rakyat dan ‘kratos‘ yang berarti pemerintahan. Secara bahasa demokrasi berarti pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi merupakan bentuk dari pemerintahan politik yang kekuasaan pemerintahnya berasal dari rakyat. Istilah demokrasi berasal dari negara Yunani (demokratia) yang berarti kekuasaan rakyat. Hal ini merujuk pada sistem politik di Yunani kuno pada pertengahan abad ke-5 dan ke-4 SM, khususnya kota Athena yang merupakan pusat dari kekuatan politik Yunani kuno pada pertengahan tahun 508 SM.
Macam-Macam Demokrasi
Macam-macam demokrasi bisa kita lihat dari fokus perhatiannya, dan penyaluran kehendak rakyatnya. Model demokrasi berlandaskan fokus perhatian :
1. Demokrasi formal. Sistem ini tidak mengurangi kesenjangan ekonomi sedikitpun, dan sangat fokus pada sektor politik.
2. Demokrasi material. Sistem ini tidak mengurangi kesenjangan politik sedikitpun, dan sangat fokus pada bidang ekonomi.
3. Demokrasi gabungan. Sistem tersebut adalah kolaborasi antara demokrasi material dan formal.
Ciri-Ciri Pemerintahan Demokrasi
Istilah demokrasi diperkenalkan pertama kali oleh Aristoteles sebagai suatu bentuk pemerintahan, yaitu suatu bentuk pemerintahan yang menggariskan bahwa kekuasaan berada ditangan banyak orang (rakyat). Ciri-ciri pemerintahan demokrasi sebagai berikut :
1. Adanya keterlibatan warga negara (rakyat) dalam pengambilan keputusan politik baik secara langsung maupun tidak langsung (perwakilan)
2. Adanya persamaan hak bagi seluruh warga negara dalam segala bidang
3. Adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara
4. Adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat
7 Prinsip Demokrasi
1. Negara berdasarkan konstitusi
Prinsip ini terkait dengan UUD (Undang-undang dasar) atau semua hukum yang ditetapkan. Konstitusi dijadikan landasan dalam berbangsa dan bernegara.
2. Peradilan yang tidak memihak dan bebas
Dalam hal ini, pemerintah tidak ikut campur tangan dalam peradilan sistem pemerintahan menganut peradilan bebas. Netralitas sangat diperlakukan, sehingga bisa melihat permasalahan dengan tepat dan jernih. Sehingga hakim mampu bekerja dengan baik dalam menemukan keadilan.
3. Kebebasan berpendapat dan berserikat
Setiap warga negara bebas untuk membentuk organisasi atau berserikat, sekaligus tidak membatasi haknya untuk mengeluarkan pendapat. Namun, pendapat itu tentu harus disampaikan dengan bijak.
4. Pergantian pemerintahan secara berkala
Agar kekuasaan tidak disalahgunakan, maka perlu adanya pergantian pemerintahan dengan berkala. Sehingga meminimalisir kemungkinan terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pemilihan umum harus digelar dengan jujur dan adil.
5. Penegakan hukum dan kedudukan yang sama di depan hukum
Kebenaran dan keadilan tidak akan tercipta tanpa ada penegakan hukum. Penerapan hukum tidak boleh pandang bulu atau berat sebelah, oleh karena setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Jadi, setiap pelanggaran hukum harus mendapatkan sanksi yang tegas.
6. Jaminan atas hak asasi manusia
Sistem demokrasi dikatakan berhasil diterapkan, kalau dibarengi dengan perlindungan HAM. Karena hak dasar ini adalah hak setiap manusia. Sehingga negara juga harus menghargainya, dengan tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap HAM.
7. Kebebasan pers
Pers menjadi media penyaluran aspirasi warga negara, sehingga bisa memberikan kritik dan saran kepada pemerintah sebagai pembuat kebijakan publik. Fungsi lainnya adalah sebagai sarana sosialisasi segala program pemerintah. Sehingga terjalin komunikasi antara warga negara dengan pemerintah.
Dampak Pandemi COVID-19 dengan Jalannya Demokrasi di Indonesia
Tantangan dari demokrasi di Indonesia sebagai akibat dari adanya pandemi corona virus disease 2019 atau disebut COVID-19, yang saat ini menyebar dengan cepat dan luas, secara tidak langsung telah menguji bagaimanakah prinsip-prinsip yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tantangan tersebut terutama berkaitan dengan adanya relasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang teraktualisasi dan kebijakannya yang wajib dipatuhi untuk menanggulangi/menekan pandemi COVID-19. Disebut demikian, sebab dalam negara kesatuan, prinsip-prinsip yang bersifat relasi kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah adalah saling berbagi kekuasaan, dan bukan pemisahan kekuasaan seperti negara federal. Oleh karena itu, otonomi yang dimiliki oleh pemerintah daerah bukanlah otonomi penuh seperti pada negara federal, jika pada kenyataannya pemerintah daerah terkesan memiliki otonomi penuh, inilah yang perlu dikoreksi untuk diluruskan.
Ujian bagi kapabilitas dan kualitas pimpinan pemerintah pusat dan daerah, sejak tahun 2004 negara Indonesia telah menerapkan sistem pilpres secara langsung dan pada tahun 2005 kita telah menjalankan pilkada secara langsung. Oleh karena itu, otonomi yang dimiliki pemerintah daerah bukanlah otonomi penuh seperti pada negara federal. Jika mengikuti teoritis, tidak berlebihan apabila dikatakan dengan kehadiran pandemi COVID-19 ini secara jelas akan memberikan ujian bagi kapabilitas dan kualitas para calon pemimpin bagi pemerintah dan untuk rakyat sendiri. Juga politisasi COVID-19 untuk pencitraan politik jelang pilpres pada tahun 2024 mendatang. Tantangan demokrasi akibat dari COVID-19 ini terkesan berlebihan dan cenderung prematur. Tetapi sebagai suatu upaya antisipasi, layak dipertimbangkan. Namun dilihat dari segi pemilu jelang pilpres, ialah kontestasi yang dapat digunakan untuk mendapatkan kekuasaan. Oleh sebab itu, berbagai cara akan digunakan, terutama politisasi yang berhubungan dengan COVID-19 untuk pencitraan politik.
Kemudian tantangan politisasi kebijakan pembatasan sosial untuk menekan hak menyampaikan aspirasi di ruang publik. Seperti diketahui, bahwa kebijakan ini antara lain melarang warga masyarakat untuk berkumpul di ruang publik dengan tujuan untuk mencegah penularan COVID-19. Dengan begitu selama periode pemberlakuan kebijakan pembatasan sosial, tidak memungkinkan lagi bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi di ruang publik.
Bahaya politisasi program bantuan sosial COVID-19 untuk mobilisasi dukungan jelang kontestasi Pilkada serentak 2020, kekhawatiran ini cukup beralasan, mengingat praktik politik uang dalam penyelenggaraan pilkada sudah menjadi rahasia umum. Lebih dari itu, bila disimak sejumlah kasus korupsi kepala daerah, utamanya yang ditangani oleh KPK, juga mengindikasikan adanya keterkaitan dengan penyalahgunaan anggaran negara. Khususnya dana bantuan sosial, untuk kepentingan pilkada. Oleh karena itu bila tidak dikelola dengan tepat dan ketat, tidak kecil kemungkinan kecenderungan yang sama pun akan berlaku dalam pelaksanaan program bantuan sosial COVID-19.
Jadi dengan adanya pemahaman diatas, diharapkan agar segenap bangsa dapat membangun perspektif optimistik dan juga dapat merangsang sensivitas dari pihak-pihak terkait yang berwajib untuk melakukan refleksi atas konsep dasar praktik demokrasi di tanah air sejauh ini. Dan juga dengan adanya pandemi COVID-19 ini, pemerintah dan seluruh warga negara dapat bekerja sama dalam melawan COVID-19. Komitmen “NKRI harga mati” dan “daulat rakyat” yang diamanahkan melalui Pilpres, Pileg, dan Pilkada tidak hanya berhenti pada tingkat wacana, tetapi juga terwujud dalam bentuk kenyataan.
kawanhukum.id merupakan platform User Generated Content (UGC) untuk mewadahi pemikiran pembaru dan pemerhati hukum Indonesia. Esai yang diterbitkan dari, oleh dan untuk generasi Y dan Z. Submit esaimu secara mandiri di sini ya.
