Tak Hanya Urus Pidana, Begini Tugas Jaksa di Bidang Perdata dan TUN

Dinamika sosial di Indonesia semakin berkembang, bermuara pada lahirnya perubahan progresif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perubahan dalam kehidupan hukum berimplikasi pada perlunya akomodasi peraturan perundang-undangan, pembentukan lembaga baru dan berbagai pengembangan. Kejaksaan Republik Indonesia sebagai salah satu lembaga penegak hukum, melakukan berbagai upaya mengoptimalisasikan kinerja baik secara teknis dan manajerial demi memenuhi good governance.

Keberadaan Kejaksaan RI selaku pelayan masyarakat, kerap diasosiasikan hanya sebagai lembaga penuntut umum dan lembaga penyidikan tindak pidana. Hal tersebut tergambar dengan pemberitaan di media mengenai kinerja Kejaksaan yang cenderung mengarah ke kasus pidana. Oleh karenanya, sebagian besar masyarakat menyalahartikan kelembagaan Kejaksaan yang dianggap hanya bertugas dalam perkara pidana saja. Keadaan ini menjadi dikesampingkannya tugas dan fungsi Kejaksaan di bidang lain, di antaranya bidang Perdata dan Tata Usaha (DATUN).

Sifat dari hukum perdata cenderung fleksibel, dibandingkan dengan hukum pidana yang lebih kaku. Pencapaian kinerja Kejaksaan mengalami peningkatan positif, baik dari sisi penanganan kasus hingga kuantitas keuangan negara yang mampu diselamatkan. Demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah melakukan upaya percepatan pembangunan proyek strategis nasional. Maka, untuk mencegah berbagai penyimpangan yang ada, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Pada Inpres tersebut, diharapkan Kejaksaan memberikan pendampingan atau pertimbangan hukum yang diperlukan.

Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara memiliki peranan utama dalam melakukan tindakan preventif terhadap potensi penyimpangan dalam pelaksanaan proyek strategis nasional. Penyimpangan hukum dapat diminimalisir dengan memanfaatkan Jaksa Pengacara Negara (JPN) secara maksimal. JPN, sebutan Jaksa di bidang DATUN, berperan dan bertindak pada di dalam maupun luar pengadilan, untuk dan atas nama negara ataupun pemerintah. Hal ini diatur melalui Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Ruang lingkup tugas dan kewenangan Kejaksaan pada bidang DATUN juga diakomodasi Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI, tepatnya pada Pasal 24 ayat (1) dan (2). Tugas dan kewenangan DATUN meliputi bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum, penegakan hukum serta tindakan hukum lain.

Bantuan Hukum

Bantuan Hukum merupakan tugas JPN dalam perkara perdata dan tata usaha negara sebagai penggugat maupun tergugat yang dilakukan secara litigasi maupun non-litigasi. Selanjutnya, JPN dapat memberikan Pertimbangan Hukum dalam bentuk pendapat hukum (legal opinion) dan/atau pendampingan hukum (legal assistance) hingga audit hukum (legal audit). Tugas dan kewenangan untuk memberikan Pertimbangan Hukum diatur pada Pasal 34 UU Kejaksaan RI. Lalu, Tindakan Hukum lain ialah tugas JPN untuk bertindak sebagai mediator atau fasilitator dalam hal sengketa atau perselisihan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain diberikan atas dasar permintaan dari lembaga negara, instansi pemerintah di pusat maupun di daerah, lalu BUMN serta BUMD. Definisi negara atau pemerintah dinyatakan dalam Pasal 30 ayat (2) UU Kejaksaan RI. Sedangkan, akomodasi BUMN dan BUMD berkaitan dengan tugas dan fungsi DATUN dalam hal menyelamatkan dan memulihkan keuangan negara, dimana seperti apa yang dijelaskan pada Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Pelayanan Hukum

Selain itu, tugas dan kewenangan Kejaksaan di bidang DATUN ialah pelayanan hukum, di mana JPN dapat memberikan penjelasan tentang masalah hukum perdata dan tata usaha negara kepada masyarakat yang membutuhkan dan memintanya. Terdapat pula penegakan hukum, tugas JPN untuk mengajukan gugatan atau permohonan kepada pengadilan di bidang perdata. Penegakan Hukum merupakan upaya memelihara ketertiban hukum, kepastian hukum, dan melindungi kepentingan negara dan pemerintah serta hak-hak keperdataan masyarakat. Beberapa kewenangan tersebut berupa pembatalan perkawinan, pembubaran perseroan terbatas, hingga pernyataan pailit.

Sebagaimana penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa tugas bidang Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan ialah mewakili kepentingan pemerintah atau negara sesuai dengan asas Legitima Persona Standi in Judicio. Kedudukan bidang DATUN pada Kejaksaan kerap kali dianggap menimbulkan conflict of interest dengan tugas Kejaksaan di bidang penyidikan dan penuntutan. Namun, nyatanya secara normatif, pertentangan itu tak dapat terjadi, karena bidang perdata dan pidana memiliki ruang lingkup yuridis normatif yang berbeda.


kawanhukum.id merupakan platform digital berbasis website yang mewadahi ide Gen Y dan Z tentang hukum Indonesia. Tulisan dapat berbentuk opini, esai ringan, atau tulisan ringan lainnya dari ide-idemu sendiri. Ingin tulisanmu juga diterbitkan di sini? Klik tautan ini.



Lebih akrab dengan sapaan Shofi Hoo. Lahir di kota terpencil tak membuat hatinya kecil. Lahir di daerah tertinggal tak membuat semangatnya pudar. Bangga menjadi minoritas yang terbuang, terpinggirkan, tersisihkan.

Tinggalkan Balasan