Pada hari Senin, 5 Juli 2021 lalu Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menangani perkara jaksa Pinangki memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung. JPU berpandangan bahwa tuntutan JPU telah dipenuhi dalam putusan pengadilan tinggi. Sehingga tidak ada alasan untuk mengajukan permohonan kasasi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 253 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Lantas mengapa publik berharap ada upaya kasasi oleh JPU? Apakah dimungkinkan upaya kasasi jika pada tingkat banding tuntutan JPU telah terpenuhi?

Sebelumnya pada Tingkat Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat Pinangki Sirna Malasari terbukti bersalah melakukan tiga tindak pidana. Pertama, Pinangki terbukti secara sah dan melawan hukum menerima suap sebesar USD 500.000 atau sekitar Rp.7,1 miliar yang diatur pada Pasal 5 ayat 2 Jo Pasal 5 ayat (1) huruf a UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kedua, pinangki terbukti melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan total USD 375.229 atau sekitar Rp. 5,25 miliar pada Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Ketiga, Pinangki dinyatakan terbukti melakukan permufakatan jahat pada Pasal 15 Jo Pasal 5 ayat (1) huruf a UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 88 KUHP.

Pada proses penuntutan, JPU menuntut 4 Tahun penjara dan denda Rp. 500 Juta. Hingga pada akhir putusan majelis hakim memutus ultra petita yakni 10 Tahun penjara dan denda Rp. 600 Juta. Tidak puas dengan putusan tersebut Pinangki dan penasihat hukumnya pun mengajukan permohonan Banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat. Dan pada putusannya yang menjadi kontroversial yakni 4 Tahun dan denda Rp. 600 Juta dengan berbagai alasan yang meringankan seperti memiliki balita dan berstatus sebagai ibu, mengaku bersalah, dan menyesali perbuatan, serta mengikhlaskan dipecat sebagai jaksa.

Dapatkah Upaya Kasasi Dilakukan Bila Putusan Banding Telah Memenuhi Tuntutan JPU?

Kembali ke topik awal sejatinya apakah dalam hukum formil KUHAP diperbolehkan JPU melakukan upaya hukum bila tuntutannya sudah terpenuhi ataupun lebih dari tuntutan (Ultra Petita)?.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut mari kita lihat kembali pada KUHAP BAB XVII tentang Upaya Hukum Biasa. Jika dikorelasikan dengan kasus ini maka merujuk pada Pasal 253 huruf a KUHAP, “apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya” berarti putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup untuk menerapkan peraturan hukum. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan atau onvoldoende gemotiveerd. Sehingga putusan yang dikategorikan onvoldoende gemotiveerd dapat diajukan permohonan kasasi sebagai keberatan Pemohon. Pada intinya segala bentuk pertimbangan hakim yang tidak memuat pertimbangan dari JPU bisa saja dilakukan upaya hukum.

Di dalam KUHAP, tidak ada pasal yang menyatakan melarang apabila tuntutan telah terpenuhi JPU melakukan upaya hukum. Sehingga dalam hal ini upaya hukum bersifat subjektif. Terkecuali pada putusan bebas tidak dapat dilakukan upaya hukum berdasar pasal 244 KUHP.

Pada pokoknya JPU yang menangani perkara Pinangki bisa saja melakukan kasasi namun memutuskan untuk tidak melakukannya dengan dalih telah sesuai dengan tuntutan. Meski demikian tidak ada peraturan perundang-undangan yang melarang untuk melakukan upaya hukum meski tuntutan telah terpenuhi. Menurut penulis sendiri, terlepas dari asumsi sesama jaksa, target utama dari JPU adalah tuntutannya. Terlepas lebih atau pas putusannya dimungkinkan tidak dilakukan upaya hukum. Namun, jika lebih rendah besar kemungkinan adanya upaya hukum, Upaya Hukum semestinya dilakukan oleh JPU mengingat kasus ini menjadi sorotan publik dan secara sosial masyarakat berharap adanya upaya kasasi terlepas dari terpenuhinya tuntutan. Dan terakhir korupsi sebagai extra ordinary crime/ kejahatan luar biasa haruslah ditanamkan sejak dini, apalagi sebagai profesi hukum yang menekankan etika profesi hukum di tengah upaya pemerintah yang sedang gencar mengkampanyekan anti korupsi.

Share.

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Berproses di Criminal Law Disscussion FH UII.

Leave A Reply