Rasanya belum lama publik bergejolak hebat menolak pemberlakuan Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 (UU KPK) sebagai revisi kedua atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang KPK. Gejolak tersebut menyeruak sekitar  September 2019 lalu, momentum yang dikenal dengan sebutan “Reformasi Dikorupsi” tersebut. Tentu menjadi salah satu bukti betapa massifnya penolakan publik hampir di seluruh penjuru Nusantara atas akan diberlakukannya beberapa undang-undang kontroversial salah satunya ialah UU KPK.

Beberapa waktu setelahnya, banyak pihak mulai mengajukan permohonan uji formil dan materil terhadap UU KPK kepada Mahkamah Konstitusi. Terhitung ada sebanyak tujuh permohonan yang masing-masing secara holistik kompak menolak eksistensi UU KPK karena berbagai alasan. Setelah melalui proses persidangan yang panjang, tepat pada hari Selasa, 4 Mei 2020. Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan atas ketujuh permohonan tersebut, yang mana menolak seluruh pengujian formil dan mengabulkan sebagian pengujian materiil atas UU KPK.

Adapun dalam ketujuh putusan tersebut, sebetulnya banyak sekali kajian hukum yang dapat ditelaah lebih mendalam. Serta akan berkonsekuensi sangat signifikan dalam pembentukan hukum ke depan di Indonesia. Penulis mencoba untuk mengambil satu kajian hukum yakni ditolaknya pengujian materiil atas pengaturan Surat Perintah Penghentian Penyidikan  (SP3) sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) UU KPK.

Sejatinya pengaturan SP3 telah diatur hukum acara pidana, mengingat SP3 telah diatur dalam  Pasal 109 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Adapun SP3 dapat dikeluarkan manakala telah memenuhi salah satu dari ketiga alasan dilakukannya penghentian penyidikan yakni; 1) tidak terdapat cukup bukti (minimal dua alat bukti); 2) peristiwa yang disidik ternyata bukan merupakan tindak pidana; dan 3) penyidikan dihentikan demi hukum (nebis in idem, daluwarsa perkara pidana, tersangka meninggal dunia).

Dalam Pasal 40 ayat (1) UU KPK diatur mengenai limitasi penyidikan dan penuntutan yang tidak selesai dalam janga waktu paling lama dua tahun, maka KPK dapat menghentikannya melalui dikeluarkannya SP3. Limitasi tersebut memang menuai pro maupun kontra, mengingat formulasi norma tersebut lahir bukan tanpa sebab, malahan didasarkan pada argumentasi kemanusiaan.

Sengkarut Pengaturan SP3 dalam UU KPK

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, dasar terpenting dalam formulasi SP3 dalam UU KPK ialah alasan kemanusiaan. Dikarenakan proses penyidikan dilakukan oleh manusia dan tidak terlepas dari adanya faktor kesalahan manusia (human eror). Melalui SP3 aspek human eror tersebut dapat dievalusasi sekaligus dikoreksi. Kemudian akibat yang ditimbulkan manakala penyidikan terus berlanjut tanpa memperhatikan hak tersangka tentu akan berakibat pada tidak terpenuhinya kepastian hukum bagi tersangka.

Di samping argumentasi pro terhadap formulasi SP3 dalam UU KPK. Perlu diketahui bahwa terdapat beberapa argumentasi yang secara asas dan konseptual perlu dijadikan telaah bersama mengenai eksistensi SP3 yang ada dalam UU KPK saat ini. Pertama, faktor human eror dalam penegakan hukum memang merupakan suatu realitas di lapangan. Oleh karena itu, SP3 secara konseptual berfungsi sebagai screening system dalam memfilter suatu perkara apakah akan lanjut ke proses penyidikan atau tidak.

Fungsi screening system ini bukan hanya untuk mengkoreksi adanya faktor human eror di lapangan, melainkan juga berguna untuk mencegah diprosesnya berbagai laporan yang sejatinya bukan merupakan kejahatan serius. Sehingga pendekatan semacam ini sangatlah relevan dengan isu overcapacity Lapas di Indonesia serta merupakan suatu langkah komprehensif dalam hal pendekatan penegakan hukum pidana yang tidak bertumpu pada pemikiran positivisme yang terlampau kuat.

Kedua, adanya persoalan secara asas hukum yakni penyimpangan antara formulasi SP3 dalam UU KPK dengan SP3 dalam KUHAP. Pijakan pemberlakuan asas “lex speciali derogat legi generali” yang mendasarkan formulasi SP3 dalam UU KPK dinilai tidak bersesuaian dengan doktrin serta pandangan filsafat hukum yang mana mensyaratkan adanya keadaan darurat pengaturan secara spesial agar formulasi unsur spesial tersebut menjadi logik dan koheren dengan ajaran sistem hukum pidana materiil maupun formil.

Sayangnya, pengaturan SP3 dalam UU KPK justru berlainan secara signifikan dengan pengaturan SP3 dalam KUHAP. Dalam hal limitasi waktu penyidikan serta adanya kejanggalan formulasi Pasal 40 ayat (1) dikarenakan menggunakan frasa “dapat” yang bersifat fakultatif, daripada menggunakan frasa “wajib atau harus” yang bersifat imperatif. Maka menjadi pertanyaan kembali mengenai kepastian hukum seperti apa yang hendak diwujudkan dalam pengaturan SP3 ini.

Menilik SP3 Pasca Putusan MK

Putusan MK atas ketujuh permohonan sebagaimana telah penulis singgung di atas, juga memohonkan mengenai uji materi atas Pasal 40 ayat (1) UU KPK. Dalam permohonan yang tercatat dalam register dengan Nomor 70/PUU-XVII/2019 dimohonkan secara jelas mengenai pemberian kewenangan SP3 dalam UU KPK. Dalam Amar Putusan MK terkait uji materiil Pasal 40 ayat (1), MK menyatakan bahwa Pasal 40 ayat (1) UU KPK inkonstitusional bersyarat, sepanjang tidak dimaknai “tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak diterbitkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)”.

Amar putusan tersebut dinilai tidak siginifikan apabila disesuaikan dengan dalil yang dimohonkan oleh para Pemohon yang mendasarkan pada adanya kontradiksi formulasi pengaturan SP3 dalam UU KPK dengan SP3 dalam KUHAP, sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya. Dikuatkannya eksistensi pengaturan SP3 oleh MK tersebut, justru menyebabkan model SP3 di KPK menjadi lebih sederhana dan ringan daripada penggunaan kewenangan SP3 pada lembaga penegak hukum yang lain. Mengingat lembaga penegak hukum selain KPK tunduk pada ketentuan SP3 dalam Pasal 109 KUHAP.

Terlebih lagi melihat pertimbangan hukum dalam Putusan MK tersebut, yang mendasarkan pada realitas bahwa KPK merupakan lembaga khusus yang menangani tindak pidana korupsi yang notabenenya merupakan extra ordinary crme. Akan tetapi menjadi sangat kontradiktif dengan Amar Putusan yang diputuskan yang hanya menambahkan ketentuan limitasi waktu dua tahun terhitung sejak dikeluarkannya SPDP. Secara logis dan koheren, seharusnya KPK sebagai lembaga anti rasuah yang menangani tindak pidana korupsi yang tergolong sebagai extra ordinary crime, seharusnya diberikan persyaratan yang jauh lebih ketat daripada prosedur SP3 oleh lembaga penegak hukum lain yang bertumpu pada KUHAP.

Secara objektif kritik atas pengaturan SP3 dalam UU KPK ini ialah bertumpu pada ukuran penghentian penyidikan yang mendasarkan pada limitasi waktu semata, yang mana seharusnya bertumpu pada ukuran yang telah diatur dalam KUHAP. Secara konseptual upaya memperkuat screening system melalui SP3 tentu merupakan langkah yang tepat dan logis. Akan tetapi, perlu diingat tumpuannya bukan mengarah pada limitasi waktu semata.

Mengingat perkara tipikor yang memiliki tingkat kerumitan yang jauh lebih tinggi. Apakah tidak berlebihan membebankan masa penyidikan paling lama dua tahun pada seluruh jajaran pegawai KPK saat ini? Terlebih di tengah isu adanya pemberedelan puluhan jajaran pegawai KPK yang sedang bertugas. Perlu diingat, terdapat upaya hukum yang sah dalam mengawasi penerbitan SP3 yakni upaya hukum Pra Peradilan. Sehingga, mari kita lihat bersama ke depan implementasi SP3 pasca Putusan MK ini apakah akan mengarah pada capaian strategis KPK dalam memberantas tindak pidana korupsi, atau malah menjadi langkah destruktif dalam usaha pemberantasan korupsi di Indonesia.

Share.

Mahasiswa hukum semester akhir FH UII yang suka diskusi seputar hukum pidana dan perkembangannya. Pernah belajar dan berproses di Study Club Criminal Law Discussion FH UII.

Leave A Reply