Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau lebih dikenal sebagai UU ITE merupakan produk hukum yang telah disusun rancangannya sejak Maret 2008 dan secara resmi disahkan sebagai peraturan perundang-undangan pada April 2008. Pada awalnya, UU ITE dibuat sebagai upaya menjamin kepastian hukum terhadap informasi dan transaksi elektronik dan untuk mengatur internet sebagai tempat yang ramah dan aman, namun hal yang terjadi malah bertolak belakang dari nilai ideal pembuatan UU ITE tersebut. Hal tersebut dikarenakan sejak awal memulai debutnya UU ITE dinilai sangat kontroversial sebab diduga telah bertolak belakang dengan salah satu adagium hukum yang berbunyi “Ubi Societas Ibi Justicia” yang berarti “dimana ada masyarakat dan kehidupan disana ada hukum (keadilan)”, dikarenakan menurut fakta yang beredar di lapangan telah terjadi menjamurnya kasus dari berbagai pihak yang melakukan praktik saling lapor dengan didasarkan UU ITE untuk menjerat pihak yang bersebrangan dengan dirinya, hal ini terjadi karena dalam UU ITE tersebut mengandung pasal-pasal yang dinilai multitafsir dan ­disebut sebagai “pasal karet” yang dinilai sulit untuk menjadi alat pencipta keadilan tetapi mudah menjadi alat pembungkam bagi masyarakat.

Menurut data yang dilansir dari Southeast Asia Freedom of Expression Network atau SAFEnet, sepanjang debutnya sejak tahun 2008 hingga tahun 2019 telah tercatat 285 kasus pemidanaan dengan jeratan UU ITE, kemudian angka tersebut terus bertambah dengan pesat pada tahun 2020 karena Pandemi Covid-19 yang memaksa hal-hal yang normalnya terjadi diluar jaringan (offline) menjadi di dalam jaringan (online). Di samping itu, Pandemi Covid-19 juga mendorong tinginya intensitas penggunaan media sosial pada kehidupan sehari-hari yang menyebabkan media sosial bertransformasi  menjadi wadah politik yang menghapus batas-batas kesopanan dalam berekspresi dan menjadikan wadah tersebut sangat rawan terhadap jeratan UU ITE. Sifat anonimitas dalam media sosial atau di dunia maya merupakan salah satu faktor yang membuat orang berlomba-lomba untuk menggunakan UU ITE dalam menyerang pihak yang tidak mereka sukai tanpa perlu merasa bertanggungjawab terhadap hal yang telah dia perbuat. Telah tercatat kurang lebih sebanyak 326 total akumulasi kasus terkait UU ITE sejak 2008-2020 dan mayoritas pelapor melaporkan pihak lain dengan jeratan pasal tentang ujaran kebencian dan pasal tentang pencemaran nama baik.

“Pasal Karet” merupakan senjata paling ampuh yang terkandung didalam UU ITE, khususnya pasal pencemaran nama baik, seluruh lapisan Penduduk Indonesia tak hanya rakyat yang awam, pejabat pemerintahan pun menggunakan senjata ini untuk membungkam lawan bicaranya jika dirinya tak terima dikritik ataupun memiliki perbedaan persepsi. Data SAFEnet menyebutkan bahwa 38 persen pelapor UU ITE adalah pejabat publik yang juga mencakup Kepala Daerah, Kepala Instansi, Menteri dan Aparat Keamanan, lalu disusul dengan pelapor awam sebanyak 29 persen, kemudian kalangan profesi sebanyak 27 persen, dan kalangan pengusaha atau wiraswasta sebanyak 5 persen. Sementara mayoritas terlapor adalah warga sipil atau warga awam, jurnalis atau media, aktivis, akademisi (dosen hingga guru), politikus, pesohor (artis hingga musisi), penulis, dan budayawan.

Berikut adalah riwayat korban jeratan kasus terkait dengan UU ITE di Indonesia diantaranya :

  1. Dhani Ahmad Prasetyo atau lebih dikenal dengan nama Ahmad Dhani seorang musisi sekaligus politikus baru, dia divonis satu tahun penjara terkait kasus pencemaran nama baik dengan ujaran “idiot” pada saat menghadiri deklarasi #2019GantiPresiden pada 2018 silam. Ahmad Dhani dijatuhi dengan pasal 45 ayat 3 juncto Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik;
  2. Penyidik Senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan dilaporkan terkait kasus dugaan pencemaran nama baik melalui media elektronik oleh Direktur Penyidikan KPK Brigjen Pol Aris Budiman ke Polda Metro Jaya Jakarta;
  3. Seorang guru yang bernama Herrybertus Johan Julius Calame dilaporkan oleh Antonius Sanjaya Klabeni dengan tuduhan penghinaan dan jeratan Pasal 27 Ayat 3 UU ITE pada 29 September 2020 silam;
  4. Mustika Tahir seorang aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dilaporkan oleh Andi Khairil Syam dan dijerat Pasal 310-311 KUHP dan Pasal 27 Ayat 3 UU ITE;
  5. Nur Arafah seorang siswa yang berdomisili di Bogor dilaporkan oleh Felly Fandini karena diduga telah melakukan pencemaran nama baik atas unggahannya di media sosial Facebook pada 10 Juli 2020 silam;
  6. Bondan Prakoso seorang musisi fenomenal tanah air beserta rekannya Bagus Satrio dilaporkan ke Polres Denpasar oleh pemilik kafe Aka Saka di Bali yang bernama Jerry Filmon karena diduga telah melakukan penghinaan kafe Aka Saka melalui media sosial Twitter miliknya;
  7. Prita Mulyasari seorang Ibu Rumah Tangga yang berdomisili di Tangerang didakwa dengan dakwaan melanggar Pasal 27 Ayat (3) UU ITE, Pasal 310 Ayat (2) KUHP dan Pasal 331 Ayat (1) KUHP karena dianggap mencemarkan nama Rumah Sakit Omni Internasional;
  8. Feri Yanto alias Feri Yanto Pendekar Bluebird yang berprofesi sebagai supir taksi ditangkap oleh pihak kepolisian Jakarta Barat dan ditetapkan sebagai tersangka kasus penghasutan melalui media sosial miliknya.

Beberapa uraian tersebut hanya sedikit dibandingkan sekian banyaknya laporan ataupun kasus terkait Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini. Jika pemerintah tidak segera menemukan titik terang terkait penyalahgunaan UU ITE ini, maka dengan ringannya masyarakat dapat menggunakan hukum sebagai senjata (praktik saling lapor) dan korban yang akan berjatuhan akibat dari praktik saling lapor tersebut semakin banyak dan mungkin keadilan akan sulit ditegakkan di masa yang akan datang.

Dorongan untuk merevisi bahkan menghapus Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini telah lama menggema di tengah publik. Pada tahun 2016 silam UU ITE telah direvisi namun revisi tersebut belum membawa perbaikan terhadap produk hukum tersebut. Hingga puncaknya pada 15 Februari 2021 ketika memimpin Rapat Pimpinan TNI/POLRI di Istana Negara, Presiden Joko Widodo memberikan pernyataan bahwa “Kalau Undang-Undang ITE tidak bisa memberikan rasa keadilan, saya akan minta kepada DPR untuk bersama-sama merevisi Undang-undang ini, Undang-Undang ITE ini” diteruskan dengan Pembentukan Tim Kajian UU ITE yang dibentuk oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan HAM pada 22 Februari 2021 silam. Jika revisi kesekian kalinya terhadap UU ITE ini benar-benar terjadi, maka diharapkan UU ITE yang baru dapat menciptakan iklim demokrasi dan politik yang lebih sehat dan praktik saling lapor dalam kehidupan hukum di Indonesia dapat berkurang.

 

Daftar Pustaka :

Peraturan Perundang-undangan :

  1. UU Nomor 19 Tahun 2016
  2. UU Nomor 11 Tahun 2008

Artikel Internet :

BBC NEWS INDONESIA. (2019, June 11). Ahmad Dhani divonis satu tahun penjara dalam kasus ujaran idiot di Surabaya. Retrieved from BBC NEWS: https://www.google.com/amp/s/www.bbc.com/indonesia/indonesia-48590782.amp

Puspitasari, M. A. (2021, February 23). Para Pengkaji Revisi UU ITE. Retrieved from KORAN TEMPO: https://www.google.com/amp/s/koran.tempo.co/amp/berita-utama/462541/profil-anggota-tim-pengkaji-uu-ite

yoa/pmg. (2020, August 18). Senjata Makan Musuh Tuan di UU ITE. Retrieved from CNN INDONESIA: https://m.cnnindonesia.com/nasional/20200813164534-20-535485/senjata-makan-musuh-tuan-di-uu-ite

Video Interaktif :

PinterPolitik TV. “UU ITE Bukan Akar Masalah Demokrasi Kita?” Youtube, uploaded by PinterPolitik TV, 22 February 2021, https://youtu.be/RRlAh3q4vk8. Accessed 24 February 2021


kawanhukum.id merupakan platform digital berbasis website yang mewadahi ide Gen Y dan Z tentang hukum Indonesia. Ingin informasi lomba, webinar, call for papers atau acara kalian lainnya juga diterbitkan di sini? Klik tautan ini.

Share.

Leave A Reply