Jember, 23 September 2019 — Aliansi mahasiswa se-Jember yang dinamakan Cipayung Plus Jember mengadakan aksi demonstrasi di depan gedung DPRD Kabupaten Jember. Aliansi tersebut terdiri dari GMNI Jember, HMI Jember, KAMMI Jember, IMM Jember, dan aliansi BEM Fakultas se-Universitas di Jember. Aksi tersebut dilakukan dalam rangka menolak Regulasi ‘Ngawur’ yang terdiri dari revisi UU KPK, RKUHP, RUU Pemasyarakatan, dan RUU Pertanahan.
Aksi dimulai pada pukul 09.40 WIB bertempat di double way Universitas Jember (UNEJ). Pada pukul 09.00 WIB aksi massa mulai bergerak meninggalkan double way UNEJ menuju gedung DPRD. Sebelum itu, perwakilan aksi massa diberikan pengarahan oleh pihak Polres Jember untuk tidak bersikap anarkis dan mengedepankan negosiasi dengan DPRD.
Pada pukul 09.20 WIB aksi massa telah sampai di bundaran depan DPRD Kabupaten Jember untuk kemudian menyuarakan aspirasi mereka. Para pimpinan organisasi mahasiswa bergantian menyampaikan orasi-orasi mereka. Pukul 09.45 WIB aksi massa melanjutkan perjalanan ke halaman gedung DPRD Kabupaten Jember dan 10 menit kemudian diperbolehkan masuk ke halaman.
Dalam orasinya, salah satu pimpinan aksi menyinggung mengenai permasalahan RUU Pemasyarakatan sebagaimana telah diatur dalam pasal 7(C) RUU Pemasyarakatan. Ada pun pasal 7 poin C tersebut membahas tentang hak rekreasional bagi para tahanan. Salah satu perwakilan orator perempuan pun juga meminta agar DPR sesegera mungkin untuk mengesahkan salah satu PROLEGNAS yaitu RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.
Akhirnya perwakilan aksi massa dapat bertemu dengan DPRD Kabupaten Jember pada pukul 10.10 WIB. Perwakilan DPRD Kabupaten Jember pun keluar dan menyatakan bahwa sikap DPRD Kabupaten Jember mendukung aksi massa untuk menolak regulasi yang dianggap ‘ngawur‘ tersebut. Aksi tersebut berakhir tanpa adanya tindakan anarkis. Namun, perjuangan sejatinya tidak cukup sampai disini. Apakah ke depannya DPRD Kabupaten Jember benar-benar akan meneruskan dan mengawal aspirasi masyarakat tersebut sampai ke pusat? Maka dari itu, mahasiswa sebagai agent of change harus tetap mengawal aspirasi yang mereka perjuangkan saat ini hingga pihak pemerintah mendengar dan melaksanakan aspirasi rakyatnya.
