Proses menagih merupakan tindakan wajar yang dilakukan oleh kreditur dalam perjanjian hutang-piutang. Sebagai suatu hubungan hukum yang memiliki hak dan kewajiban di dalamnya, kreditur sebagai pihak yang memberikan pinjaman memang sudah sepatutnya dapat melakukan penagihan yang merupakan haknya. Sebaliknya, debitur selaku pihak yang otomatis telah mengikatkan diri dalam proses transaksi maka sudah berkewajiban untuk membayar tagihan dalam rangka untuk dapat melaksanakan prestasi. Sehingga apabila terjadi hal yang sebaliknya maka hal tersebut dikategorikan sebagai bentuk wanprestasi atau ingkar janji.

Dilansir oleh kompas.com dengan judul berita “Guru TK di Malang Laporkan 19 Aplikasi Pinjaman Online dan 84 telepon Debt Collector yang menerornya”, tersebut membuktikan bahwa masih terjadinya carut marut dalam proses penagihan piutang. Berdasarkan kronologis, korban berinisial S yang merupakan Guru TK di Kota Malang telah mengalami terror dari debt collector aplikasi pinjaman online (fintech).

Sebagai catatan, terdapat 5 aplikasi pinjaman online yang legal dari 24 aplikasi pinjaman online. Total utang yang harus dibayar oleh S berserta dengan bunga berjumlah Rp39.000.000 (akumulasi), namun untuk utang pokok berjumlah Rp26.000.000. Hingga artikel ini ditulis, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Malang telah membantu pelunasan utang pokok yang dimiliki oleh S.

Bila berkaca pada kasus diatas, lantas muncul pertanyaan apakah penagihan yang dilakukan oleh pinjaman online selaku kreditur merupakan perbuatan yang benar atau salah? Apabila ditinjau secara kacamata hukum, maka terdapat aspek perdata dan pidana yang perlu dipahami. Secara definitive, hutang-piutang adalah suatu perbuatan antara satu pihak atau lebih yang mengikatkan diri untuk dapat memberikan pinjaman berupa dana atau modal yang disebut sebagai kreditur, sedangkan pihak lainnya adalah debitur selaku penerima pinjaman modal.

Perjanjian Hutang Piutang Dalam Perspektif Perdata dan Pidana

Pasal 1233 KUHPdt mengatur bahwa perikatan lahir akan karena suatu persetujuan atau undang-undang. Dalam konteks kasus diatas, S (korban) dan Lembaga Pembiayaan dengan jejaring pinjaman online (Pinjol) telah melakukan perikatan berupa perjanjian hutang-piutang. Tujuan dari diadakannya suatu perjanjian tersebut tidak terlepas dari kepentingan atau kehendak oleh para pihak. Oleh karena itu, dalam rangka memastikan kepentingan para pihak untuk direalisasikan maka dibentuklah suatu perjanjian yang mengandung suatu klausul berupa prestasi-prestasi tertentu seperti memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat suatu, sebagaimana yang tercantum pada Pasal 1234 KUHPdt.

Mula-mulanya, hal yang dialami oleh S dan pihak Pinjol dapat diilustrasikan secara sederhana sebagai berikut. Pinjaman oleh (Pinjol) selaku kreditur memberikan pinjaman kredit (utang) beserta bunga dengan nominal yang telah disepakati, sedangkan pihak S selaku debitur wajib untuk membayar tagihan utang pokok dan bunganya beserta perbuatan tertentu. Sehubungan dengan kasus diatas, upaya penagihan yang dilakukan pihak Pinjol merupakan hak yang dimiliki oleh kreditur, sehingga debitur wajib membayar sebagaimana yang telah diperjanjikan sebelumnya.

Perlu diingat bahwa dalam suatu perjanjian memiliki hubungan hukum yang terikat dengan hak dan kewajiban di dalamnya. Lantas, menurut penulis tindakan yang dilakukan oleh Pinjol selaku kreditur sudah merupakan perbuatan yang benar, karena memang sesuai dengan hak yang dimilikinya dan S selaku debitur berkewajiban untuk memenuhinya.

Apabila tidak menunaikan kewajiban membayar tagihan sesuai dengan waktu dan telah jatuh tempo sebagaimana yang telah diperjanjikan, maka debitur dapat dikategorikan sebagai perbuatan mengingkari perjanjian yang telah disepakati atau disebut dengan wanprestasi. Pasal 1243 KUHPdt pun telah menyatakan bahwa “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”. Sehingga secara normatif yuridis, tindakan yang telah dilakukan oleh kreditur tersebut dibenarkan secara hukum dan justru apabila kreditur tidak melakukan penagihan dapat pula dikategorikan sebagai bentuk wanprestasi. Sebaliknya, apabila debitur tidak dapat membuktikan, maka debitur dapat dihukum sebagaimana yang diterangkan dalam Pasal 1244 KUHPdt. Namun seolah-olah isu ini menyalahkan pihak krediturnya, padahal telah dijelaskan sebelumnya bahwa penagihan merupakan hak yang dimiliki oleh kreditur.

Sementara, apabila ditinjau dari segi objektif permasalahan akan isu ini, bukan soal penagihannya, tetapi cara penagihannya yang dipersoalkan.  Contohnya, S selaku debitur telah menerima teror yang berulang dari pihak debt collector sebagai pihak ketiga yang melakukan penagihan kepada para debiturnya. Bahkan, sempat dikabarkan pula S sempat ingin untuk bunuh diri akibat tindakan tersebut. Problematika ini dapat terjadi karena kurangnya pemahaman terkait prosedur hukum yang berlaku dalam proses penagihan. Selain itu juga gagalnya upaya pengoptimalisasi instrumen hukum yang diberikan oleh undang-undang.

Langkah yang seharusnya dilakukan oleh pihak kreditur melalui debt-collector nya

Seharusnya pihak kreditur memberikan somasi terlebih dahulu sebagai surat teguran bagi pihak debitur untuk segera melakukan pembayaran. Instrumen hukum ini sering terlewat, bahkan disepelekan. Padahal, menurut pasal 1238 KUHPdt telah mengatur mengenai somasi sebagai suatu pernyataan lalai dengan surat perintah (somasi). Mekanisme somasi pada umumnya dilakukan 2 (dua) kali dengan intensi yang berbeda, seperti peringatan telah lalai dalam melaksanakan prestasi (kewajiban) pada somasi pertama dan somasi yang kedua bermaksud untuk mengambil tindakan eksekusi jaminan atau mengajukan upaya gugatan. Hendaknya juga, suatu perjanjian hutang piutang memiliki nilai ekonomis yang cenderung tinggi. Selain itu, lebih baik kreditur mengikatkan suatu jaminan pada benda yang dimiliki oleh kreditur, sebagai bagian dari perjanjian jaminan yang bersifat accesoir. Jaminan yang diberikan bisa dalam bentuk gadai, hak tanggungan atau fidusia yang menjadi instrumen pelunasan piutang yang dimiliki oleh kreditur.

Dengan demikian, dapat memberikan langkah solutif yang jauh efisien dan lebih harmonis, mengingat hubungan perjanjian hutang piutang dalam konteks perbankan adalah hubungan bank dengan nasabah. Kreditur sebagai penerima agunan perlu juga untuk memahami prosedural hukum dalam pelaksanaan pengikatan dan eksekusi jaminan, sebagaimana yang dapat dilihat pada  KUHPdt, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.

Apabila dikaitkan kembali pada konteks kasus yang menimpa S sebagai debitur selaku korban dari beberapa debt collector beserta lembaga pembiayaan dari pihak kreditur yang merupakan pinjaman online (Pinjol) tersebut tidak mengindahkan ketentuan hukum yang berlaku. Hal tersebut dapat mengakibatkan diberikannya saksi pidana yang salah satunya Pasal 368 KUHP tentang Perampasan dengan pidana penjara paling lama 9 Tahun atau Pasal 365 KUHP tentang Pencurian Dengan Kekerasan. Uraian atas kasus diatas telah memberikan contoh bahwa pelaksanaan perjanjian hutang piutang sering dilaksanakan secara emosional dari kedua belah pihak, sehingga menimbulkan polemik yang terjadi di tengah masyarakat. Sehingga melalui tulisan ini, penulis ingin menunjukkan bahwa dalam memahami kacamata hukum melalui hubungan hukum seperti perjanjian yaitu menyoal itikad baik (Good Will) harus dilakukan secara menyeluruh. Dalam artian lain, para pihak harus paham dan benar-benar melaksanakan substansi dalam kontrak atau perjanjian berdasarkan keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak sedari awal.

kawanhukum.id merupakan platform digital berbasis website yang mewadahi ide Gen Y dan Z tentang hukum Indonesia. Ingin informasi lomba, webinar, call for papers atau acara kalian lainnya juga diterbitkan di sini? Klik tautan ini.

Share.

Nama saya Muhammad Alfarizzi Nur, lahir di Bandar Lampung pada tanggal 19 November 1999. Merupakan seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan peminatan bidang ilmu hukum bisnis. Pada saat ini sedang melaksanakan tugas akhir berupa skripsi sebagai syarat kelulusan. Selain itu turut menekuni juga pada bidang penulisan berupa opini atau artikel hukum yang mengkaji isu-isu hukum tertentu yang berkembang di masyarakat. Memiliki cita-cita sebagai seorang Corporate Lawyer yang profesional dan mampu memberikan kontribusi terhadap pembangunan hukum nasional Indonesia.

Leave A Reply