Selayang Pandang Upaya Litigasi Perubahan Iklim di Indonesia



Ketika diwawancara oleh Rolling Stone, Elon Musk sempat menyatakan bahwa dua ancaman terbesar bagi umat manusia adalah kecerdasan buatan (AI) dan krisis iklim. Hal ini mengindikasikan seriusnya permasalahan krisis iklim bagi umat manusia. Sektor industri kelapa sawit saja, contohnya, telah menyumbang 11% deforestasi, 70% emisi gas rumah kaca, polusi udara, serta polusi air yang kemudian berdampak pada terjadinya pemanasan global sehingga terjadi krisis iklim. Banyak pihak—terutama masyarakat kecil—yang secara langsung maupun tidak langsung merasakan dampaknya. Apabila tidak dilakukan upaya pencegahan, dampak krisis iklim akan sangat terasa di masa depan dan berpotensi menghantarkan makhluk hidup kepada kepunahan. Berbagai instrumen hukum nasional yang berkaitan dengan perubahan iklim dibuat untuk mencegah terjadinya kerusakan yang semakin parah di masa depan, di antaranya adalah Pasal 28H UUD 1945, UU No. 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Perjanjian Paris, UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup hingga peraturan turunannya seperti PP No. 46 Tahun 2017 tentang Intrumen Ekonomi Lingkungan Hidup, P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, dan lain-lain.

Berbekal dari peraturan-peraturan tersebut, upaya mengantisipasi dampak perubahan iklim semakin giat dilakukan yang salah satu caranya adalah melalui mitigasi dan adaptasi. Menurut UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change), mitigasi merupakan upaya intervensi oleh manusia dalam rangka mengurangi sumber atau penambah gas rumah kaca (GRK) yang telah menimbulkan pemanasan global. Sedangkan adaptasi merupakan upaya dalam menghadapi perubahan iklim dengan melakukan penyesuaian yang tepat, bertindak untuk mengurangi berbagai pengaruh negatifnya, atau memanfaatkan dampak positifnya. Upaya mitigasi memiliki tujuan untuk meningkatkan kapasitas penyerapan karbon dan pengurangan emisi gas-gas rumah kaca (GRK) ke atmosfir yang berpotensi menipiskan lapisan ozon. Sedangkan, upaya adaptasi merupakan Tindakan penyesuaian sistem alam dan sosial untuk menghadapi dampak negatif dari perubahan iklim yang bertujuan untuk:

(1) mengurangi kerentanan sosial ekonomi,dan lingkungan yang bersumber dari peubahan iklim;

(2) meningkatkan daya tahan masyarakat dan ekosistem, dan

(3) meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.

Menurut Kementerian Lingkungan Hidup, tujuan jangka panjangnya adalah terintegrasinya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim ke dalam perencanaan pembangunan nasional dengan mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan ekologi. Selain itu, harus dapat selaras dan terintegrasi dengan usaha pemberantasan kemiskinan dan kegiatan pembangunan ekonomi karena masyarakat miskin merupakan golongan yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim. Upaya mitigasi dan adaptasi diimplementasikan oleh Pemerintah Indonesia melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan kemudian diterjemahkan dalam RPJMN 2004-2009 sampai RPJMN 2015-2019, serta dalam kebijakan-kebijakan pembangunan untuk mengantisipasi perubahan iklim. Sementara itu, upaya antisipasi perubahan iklim yang lebih spesifik dituangkan dalam dokumen Rencana Aksi Nasional Perubahan Iklim (RAN-PI) dan Indonesia Climate Change Sectoral Roadmap (ICCSR).

Sayangnya, berbagai upaya serta peraturan yang telah dikeluarkan, hingga saat ini dalam praktiknya belum dilaksanakan dengan baik. Persepsi para pemangku kekuasaan yang selama ini hanya melihat perubahan iklim sebagai permasalahan lingkungan hidup semata serta bertendensi melimpahkan seluruh tanggungjawab kepada Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjadi bertentangan dengan pernyataan UNDP bahwa seluruh kementerian dan Lembaga harus terlibat dalam upaya penanganan perubahan iklim karena isu ini berdampak terhadap semua sektor dan sendi kehidupan manusia. Terlebih, terdapat inkonsistensi peraturan yang kemudian malah memberikan karpet merah bagi para pelaku usaha untuk terus menghasilkan eksternalitas negatif dari industri yang dijalankannya.

Eksternalitas negatif yang dirasakan pihak terdampak akibat potensi perusakan lingkungan yang mengakibatkan perubahan iklim pun tidak jarang membuat mereka yang terdampak melayangkan gugatan ke pengadilan atau yang biasa disebut dengan litigasi perubahan iklim. Litigasi perubahan iklim merupakan istilah yang cukup umum digunakan yang mencakup perselisihan terkait dengan perubahan iklim—seperti langkah-langkah mitigasi dan adaptasi, maupun litigasi untuk mengkatalisasi perubahan sosial, hukum, dan kebijakan dalam isu perubahan iklim. Terdapat dua strategi yang umum digunakan dalam litigasi perubahan iklim. Pertama, strategic public climate change litigation yang memiliki tujuan untuk mempengaruhi kebijakan terkait perubahan iklim—umumnya dalam kasus ini pemerintah menjadi pihak tergugat. Kedua, strategic private climate litigation yang berdasakan pada kewajiban subjek hukum terhadap subjek hukum lainnya merupakan bagian dari litigasi privat. Hingga saat ini, strategi litigasi perubahan iklim melalui ranah privat menjadi salah satu strategi yang memiliki prospek. Terdapat dua alasan yang dikemukakan oleh Hinteregger. Pertama, pilihan untuk menggunakan gugatan melalui sektor privat berpotensi mendorong perhatian publik terhadap permasalahan perubahan iklim. Kedua, gugatan privat jauh lebih efisien karena telah dianggap menjadi ranah yang dapat dijangkau di seluruh penjuru dunia. Selain itu, gugatan privat mempunyai fungsi preventif dan remediasi, sehingga dalam konteks perubahan iklim, gugatan ini dapat mendorong korporasi untuk beradaptasi terhadap kebiasan untuk mengurangi emisi. Hal tersebut membuat litigasi perubahan iklim melalui ranah privat menjadi opsi yang banyak dipilih oleh publik.

Gugatan Warga Negara merupakan tuntutan atau klaim dari masyarakat terorganisir menyangkut kepentingan umum yang dilanggar oleh siapapun, atas pelanggaran kepentingan umum ini diperlukan control yang besifat fundamental dari warga negara melalui mekanisme Gugatan Warga Negara. Salah satu Gugatan Warga Negara terhadap dampak perubahan iklim yang paling menorehkan perhatian adalah kasus Komari cs V. Walikota Samarinda. Kota Samarinda mengalami banyak kejadian perubahan iklim yang signifikan dengan indicator seperti berubahnya pola curah hujan, cuaca ekstrem, banjir, dan kekeringan. Berdasarkan Trend Suhu Udara Rata-Rata yang dikeluarkan oleh BMKG Samarinda tahun 1982-2012, dalam kurun waktu 30 tahun suhu udara rata-rata Samarinda meningkat hingga 1ºC (26,5ºC-27,5ºC). Pembukaan tambang batu bara menghasilkan emisi gas rumah kaca yang menjadi simpanan baru emisi gas rumah kaca di atmosfer, yang menjadi tabungan bagi penyebab perubahan iklim dimasa akan datang. Hal ini karena pertambangan batubara merupakan salah satu sumber terbesar emisi metana ditambah dengan adanya akitivitas land clearing yang dilakukan sebelum kegiatan pertambangan batubara dimulai, yang mengakibatkan lepasnya emisi CO2 ke atmosfer. Hak konstitusional untuk mendapatkan lingkungan yang baik menjadi dasar gugatan warga Samarinda pada saat itu untuk menggugat.

Dengan mekanisme Gugatan Warga Negara, 19 (sembilan belas) warga Samarinda yang tergabung dalam GSM mengajukan gugatan terhadap Walikota Samarinda, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, Kementerian Lingkungan Hidup, dan DPRD Kota Samarinda. Warga Samarinda menggugat Pemerintah RI atas kelalaiannya dan tidak dipenuhinya kewajiban mereka dalam memberikan lingkungan yang baik dan sehat, yang dalam hal ini terkait dengan meningkatnya kerentanan Warga Samarinda dalam mengahadapi perubahan iklim dikarenakan banyaknya Izin Usaha Pertambangan yang beroperasi di wilayah Samarinda. Karena hal tersebut warga Samarinda mengalami bencana banjir dan kekeringan sekaligus, serta menurunnya tingkat kesehatan warga Samarinda. Tiga belas tuntutan diajukan warga Samarinda terhadap pemerintah yang di antaranya adalah segera untuk melakukan evaluasi terhadap izin-izin pertambangan yang telah dikeluarkan, pengawasan atas reklamasi pasca tambang, hingga pengembangan model adaptasi perubahan iklim bagi warga Samarinda. Gugatan yang diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri Samarinda tersebut diputus oleh Majelis Hakim dengan mengabulkan sebagian gugatan warga Samarinda, yaitu menyatakan para tergugat lalai dalam melaksanakan kewajibannya untuk menciptakan lingkungan hidup yang baik dan sehat yang mengakibatkan kerugian kepentingan umum bagi warga negara, khususnya warga kota Samarinda, menghukum para tergugat untuk mengatur kembali suatu kebijakan umum mengenai pertambangan batu bara.

Gugatan tersebut memberikan secercah harapan dalam terobosan hukum. Putusan No 55/Pdt.G/2013/PN.Smda, memperlihatkan bahwa Gugatan Warga Negara telah diakui dalam sistem peradilan di Indonesia dan memberikan perhatian khusus terhadap isu perubahan iklim. Keberpihakan Majelis Hakim terhadap isu lingkungan hidup juga menjadi bukti Walaupun masih terdapat banyak tantangan dalam litigasi perubahan iklim, prospek yang ada pun dapat memberikan harapan baru.

 

REFERENSI

Qodriyatun, Sri Nurhayati. “Upaya Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim”. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI (Vol. VIII, No. 01/I/P3DI/Januari/2016).

Sembiring, Zefanya A.  dan Baihaqie, Audi G.  “Litigasi Perubahan Iklim Privat di Indonesia: Prospek dan Permasalahannya”. Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, Vol. 7, No.1, 2020:Halaman 118-140.

Abood et al. “Relative Contributions of the Logging, Fiber, Oil Palm, and Mining Industries to Forest Loss in Indonesia”. Conservation Letters, 2015.

Badan Meteorologi dan Klimatologi, dan Geofisika Samarinda, Trend Suhu Udara Rata-Rata StaMet Temindung Samarinda Tahun 1982-2012.

Barthel, Mark, et al. Study on the Environmental Impact of Palm Oil Consumption and on Existing Sustainability Standards, https://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/palm_oil_study_kh0218208enn_new.pdf, diakses pada tanggal 28 Desember 2020.

Departemen Pekerjaan Umum. “Rencana Aksi Mitigasi dan Adaptasi terhadap Perubahan Iklim Bidang Pekerjaan Umum”. 2007. Diakses 28 Desember 2020 https://www.pu.go.id/assets/images/pdf/Ntc_071211143337.pdf.

Lexology. “Climate Change Litigation-What Is It and What To Expect?”. Diakses 28 Desember 2020 https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=03ba4171-3769-4b77-b355-c9cf63cccc24.

Rogers, Shelby. “Here Are Humanity’s Two Biggest Dangers, According to Elon Musk”. 2017. Diakses 28 Desember 2020 https://interestingengineering.com/here-are-humanitys-two-biggest-dangers-according-to-elon-musk.

Sanberg, Anders. “Will Climate Change Cause Humans To Go Extinct?”. 2019. Diakses 28 Desember 2020 https://theconversation.com/will-climate-change-cause-humans-to-go-extinct-117691.


kawanhukum.id merupakan platform digital berbasis website yang mewadahi ide Gen Y dan Z tentang hukum Indonesia. Ingin informasi lomba, webinar, call for papers atau acara kalian lainnya juga diterbitkan di sini? Klik tautan ini.

 



Tinggalkan Balasan