Seberapa Menakutkan Sih e-Court?

Dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19, pemerintah membuat kebijakan social distancing, warga dilarang berkumpul atau berkerumun di satu tempat ataupun jika terpaksa harus dengan jarak tertentu (1-3 meter). Dampak kebijakan ini pun merambat sampai proses peradilan yang selama COVID-19 dilaksanakan secara virtual atau e-Court.

Lalu, apakah peradilan daring di Indonesia dapat dijalankan secara efisien dan mampu memberikan keadilan yang utuh?

Kebutuhan Hukum dan Peradilan

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia selalu terhubung dengan manusia lainnya. Hal ini mengingat manusia selain sebagai makhluk individu juga berperan sebagai zoon politicon atau makhluk sosial. Sebab itulah yang membuat manusia tidak bisa terlepas dari hukum.

Hukum merupakan alat kontrol sosial yang bisa digunakan untuk melindungi kepentingan manusia, terutama hak-hak yang dimiliki tiap manusia. Dalam menjalani hubungan sosial, tidak jarang terjadi konflik. Peran hukum di sini adalah untuk mengatasi konflik tersebut sehingga dapat dicapai kebenaran dan keadilan bagi masing-masing pihak yang terlibat. Selain itu, hukum juga berperan untuk mencegah terjadinya konflik karena hukum memiliki sifat yang bukan hanya memaksa untuk dipatuhi namun juga bersifat mengatur.

Uraian singkat mengenai peran hukum di atas memberikan gambaran bahwa meskipun dalam masa pandemi COVID-19 sekalipun, hukum tetap diperlukan dan peradilan harus tetap berjalan.

Pandemi COVID-19 dan e-Court

Pada hakikatnya, semasa pandemi, hubungan sosial di dalam masyarakat tetap berjalan. Hanya saja, jarak fisik antarindividu yang dibatasi sehingga kemungkinan konflik masih tetap ada.

Lembaga peradilan di Indonesia dalam upaya mendukung kebijakan pemerintah dalam mencegah penyebaran COVID-19 menjalankan peradilannya secara daring melalui telekonferensi. Meskipun masih banyak yang mempertanyakan tentang kemampuan e-court dalam memberikan keadilan yang utuh seperti harapan masyarakat, seluruh warga Indonesia sudah sepatutnya mendukung adanya e-court.

Kehadiran peradilan secara daring merupakan suatu batu loncatan yang besar untuk menyongsong kemajuan peradilan di Indonesia yang menganut asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dengan adanya peradilan yang dilaksanakan secara daring juga membuktikan bahwa peradilan di Indonesia bisa mengikuti zaman dan beradaptasi dengan Era Revolusi Industri 4.0.

Perlu diketahui bahwa Indonesia telah memulai peradilan daring sejak sebelum terjadi pandemi COVID-19. Kebijakan tersebut dikeluarkan dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik yang disempurnakan dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tetang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Namun demikian, peraturan tersebut hanya untuk perkara peradilan di ranah perdata, perdata agama, tata usaha militer dan tata usaha negara. Hal ini berarti bahwa perkara peradilan elektronik dalam lingkup pidana belum ada payung hukum yang mengatur pelaksanannya.

Awalnya, kebijakan tentang pengadilan secara elektronik tersebut hanya mengatur peradilan daring sebatas layanan perkara administrasi. Namun, melalui kebijakan yang lebih baru pelaksanan peradilan secara online diperluas hingga pelaksanaan sidang secara daring yang dikenal sebagai e-litigation.

Peradilan Daring vs. Peradilan Konvensional

Dalam praktiknya, kebijakan e-litigation memiliki banyak kelebihan. Dengan persidangan yang dijalankan melalui elektronik selain bisa menjamin keamanan semua pihak dari penyebaran COVID-19, e-litigation juga membuat persidangan menjadi lebih sederhana, cepat, dan biaya ringan. Bisa dikatakan demikian karena dengan pelaksanaan peradilan secara online setiap orang yang terlibat dalam persidangan tidak melakukan kontak fisik ataupun berkumpul dalam suatu ruangan tertutup, tidak memerlukan transportasi untuk berangkat ke pengadilan sehingga lebih hemat biaya, tidak terpengaruh cuaca, tidak perlu petugas sumpah, tidak perlu protokol, dan panggilan sidang yang lebih cepat.

Sebaliknya, praktik persidangan konvensional di Indonesia sebelum pandemi tidak semulus ekspektasi. Masih banyak kekurangan mulai dari maraknya kasus KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) yang dilakukan oleh para penegak hukum sampai pelaksanaan persidangan yang tidak jarang terlambat beberapa jam lamanya sehingga membuat pihak pencari keadilan harus menunggu lama. Masalah-masalah tersebut diatasi dengan adanya peradilan secara daring.

Kebijakan e-court membuat komunikasi antara para penegak hukum dengan pihak pencari keadilan terbatas di media elektronik sehingga memperkecil kemungkinan adanya tawaran hubungan kerja sama melalui komunikasi di luar persidangan. Hal tersebut tentu saja sangat berpengaruh terhadap kualitas putusan yang akan diberikan oleh hakim.

Hakim, Perilaku Hakim, dan Keadilan Hukum

Hakim dalam melaksanakan amanahnya sebagi perpanjangan tangan Tuhan harus memberikan putusan keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa kepada masyarakat yang tidak lain merupakan makhluk ciptaan tuhan. Putusan hakim tersebut nantinya akan berpengaruh terhadap kehidupan pihak yang menerima putusan tersebut. Oleh karena itu, dalam memberikan putusan, hakim juga harus mengingat pertanggungjawaban putusannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Keluhuran hakim menjadi penting dan harus dijaga agar hakim tidak mudah goyah terhadap berbagai godaan duniawi dan tetap berpegang teguh terhadap amanahnya sebagai tempat menemukan keadilan bagi para pencarinya.

Komisi Yudisial dan e-Court

Demi mewujudkan kemerdekaan kekuasaan kehakiman serta putusan keadilan berkualitas,  dibentuklah Komisi Yudisial. Lembaga ini mempunyai beberapa wewenang utama seperti mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc yang berintegritas dalam rangka menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengadilan serta melaksanakan amanat UUD 1945 untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim.

Peran Komisi Yudisial melakukan pengawasan memiliki dua pengertian, yaitu mencegah dan menindak. Dalam pencegahan itu dilakukan melalui advokasi Hakim, pelatihan terkait kode etik, program deteksi dini, judicial education, dan lainnya. Untuk upaya yang sifatnya tindakan, KY melakukan pemantauan, menerima, atau menemukan sendiri adanya dugaan pelanggaran kode etik.

Seluruh tugas-tugas yang dilakukan KY akan menjadi lebih maksimal dengan adanya kehadiran e-court. Salah satu contohnya adalah KY akan menindaklanjuti pelanggaran kode etik hakim dengan lebih cepat apalagi dengan adanya video rekaman selama persidangan sehingga lebih praktis untuk menemukan bukti pelanggaran yang terjadi sehingga keadilan dapat ditegakkan.

Melalui pemaparan di atas, proses persidangan yang didigitalisasi serta derasnya arus perkembangan tekhnologi tidak harus ditakuti. Meskipun tentunya masih banyak tantangan yang terjadi dalam pelaksanannya, baik dari segi SDM maupun sarana prasarana yang belum cukup memadai tidak boleh dijadikan alasan Indonesia takut untuk maju dan mengikuti perkembangan zaman. Indonesia harus berani mengubah suatu tantangan menjadi peluang demi kemajuan Indonesia serta kesejahteraan hidup masyarakat lewat perlindungan hukum bagi setiap warga negara.


kawanhukum.id bersama Penghubung Komisi Yudisial Jawa Timur mengadakan lomba esai dalam rangka HUT KY ke-15. Lomba ini mengusung tema, Komisi Yudisial, Integritas Hakim dan Masa Depan Pengadilan di Indonesia. Partisipasi peserta adalah bagian dari usaha mewujudkan peradilan Indonesia yang bersih untuk penegakan hukum Indonesia yang lebih baik. Kirimkan tulisanmu sebelum 27 Agustus 2020!

 



Tinggalkan Balasan