Apa yang terbesit di dalam otak kita saat mendengar kata perempuan dan anak?
Makhluk yang perlu dilindungi dan disayangi tentunya. Namun, semua ekspektasi tersebut terkadang berbeda dengan apa yang ada di lapangan. Kekerasan seksual yang terjadi dimana–mana kerap melibatkan perempuan dan anak sebagai korban. Korban kekerasan seksual secara fisik terluka dan secara mental pasti tersakiti. Tidak sedikit korban dari kekerasan seksual berujung pada bunuh diri karena merasa dirinya sudah tidak suci sehingga tidak sanggup menanggung beban psikis yang ada. Luka fisik mungkin bisa sembuh dan tidak meninggalkan bekas, tetapi luka mental yang diterima dapat menimbulkan trauma yang mendalam bagi para korban kekerasan seksual.
Bisa dikatakan bahwa Indonesia masih tergolong memiliki angka cukup tinggi dalam hal kekerasan seksual. Keadaan ini perlu perhatian khusus. Kasus Yuyun, misalnya, di mana Yuyun harus mengalami kekerasan seksual berupa pemerkosaan yang dilakukan oleh 13 pemuda dan berakhir dengan kehilangan nyawanya. Hakim memvonis pelaku utama kasus ini dengan hukuman mati dan sisanya dengan hukuman penjara.
Bagaimana hukum bertindak?
Jika dilihat dari segi hukumnya, apa yang mereka lakukan akan dibayar dengan menghabiskan beberapa tahun di penjara dan denda yang telah ditentukan. Akan tetapi bagaimana dengan perasaan keluarga yang telah ditinggalkan? Tentunya mereka tidak menganggap bahwa penjara dan denda dapat membayar atau menggantikan anak mereka yang telah tiada. Mereka akan tetap kehilangan sosok seorang anak perempuan dalam keluarga.
Lalu bagaimana hukum dapat memberikan solusi terbaik terhadap keluarga korban? Tentunya solusi terbaik harus dicari terus oleh para penegak hukum hingga menemukan titik terang. Dari contoh di atas dapat diambil kesimpulan bahwa perempuan dan anak–anak sudah sepantasnya mendapatkan perlindungan yang kuat secara hukum dari pemerintah yang menjamin kenyamanan dan keamanan mereka.
Hukum yang ada sekarang mungkin sudah mampu mengatasi kekerasan seksual yang pernah terjadi, namun alangkah baiknya jika ada hukum khusus yang dibuat mengenai kekerasan seksual sehingga jika dikemudian hari ada kasus yang tidak dapat ditangani dengan hukum yang lama, diharapkan hukum yang mengatur khusus mengenai kekerasan seksual dapat menjerat si pelaku. Salah satu lembaga yang memberikan perhatian besar terhadap masalah kekerasan seksual ini adalah Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan).
RUU PKS di Indonesia merupakan Kebutuhan
Komnas Perempuan merupakan penggagas Rancangan Undang–Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). Lembaga ini menyatakan bahwa Indonesia mengalami darurat kekerasan seksual sehingga mendesak pemerintah untuk segera meresmikan RUU ini. Jika menjadi pemerintah, apa yang sebaiknya kita lakukan?
Meresmikan rancangan undang–undang tersebut secepat mungkin atau menyetujui sisi kontra pada RUU PKS ini?
Ya benar, RUU PKS menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat dan politikus. Ada yang mendukung ataupun menentang. RUU PKS ini dibuat dengan tujuan untuk memperkuat perlindungan, pencegahan, dan rehabilitasi terhadap korban kekerasan seksual. Jika kita melihat dari sisi logika manusia, tentunya kita menerima rancangan undang-undang tersebut tanpa berpikir panjang. RUU tersebut dirasa membawa dampak positif terhadap kaum perempuan dan anak–anak ke depannya. Namun pada kenyataannya, mengapa ada pihak yang menolak dengan RUU ini?
Apakah ada yang salah dengan meresmikan RUU PKS yang harapannya memberikan perlindungan maksimal kepada kaum wanita dan anak-anak? Atau mereka yang menolak RUU PKS ini adalah salah satu dari pelaku kekerasan seksual? Tentunya, kita tidak bisa main hakim sendiri dalam mengambil kesimpulan tanpa tahu apa yang sebenarnya diperdebatkan dan dipermasalahkan.
Penolakan Santer RUU PKS oleh PKS
Pihak yang menolak RUU PKS berasal dari berbagai lapisan masyarakat. Partai keadilan Sejahtera (PKS) menolak secara tegas mengenai Rancangan Undang–Undang Penghapusan Kekerasan Seksual pada DPR. PKS menganggap bahwa RUU PKS adalah rancangan undang–undang yang salah karena mempromosikan seks bebas dan perilaku menyimpang manusia. Istilah yang saat ini sering digunakan, yakni Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT).
PKS menjelaskan bahwa dalam pelaksanaannya, RUU ini akan mengkriminalisasi kasus pemerkosaan termasuk pemerkosaan di dalam hubungan pernikahan. PKS tidak secara eksplisit menyebutkan seks di luar nikah dalam RUU tersebut menandakan bahwa RUU tersebut secara tidak langsung mempromosikan seks bebas sekaligus memperbolehkan perilaku homoseksualitas ada di masyarakat.
Namun, pada hakikatnya, RUU PKS diciptakan dengan tujuan untuk mencakup masalah penghapusan kekerasan seksual. Maka, RUU ini tidak memiliki hubungan dengan seks tanpa kekerasan karena tidak relevan. Aturan mengenai hubungan di luar nikah pun juga telah diatur di dalam RUU yang lain sehingga tidak perlu dibahas kembali di RUU PKS.
Proses Pembuatan RUU PKS
Dalam proses pembuatan RUU ini, Komnas Perempuan telah melakukan perundingan dengan Konferensi Perempuan Ulama Indonesia, Muhammadiyah, NU, dan berbagai tokoh agama. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa jangan sampai ada pasal–pasal yang secara terang-terangan atau secara syariat menghalalkan yang diharamkan oleh agama secara pasti.
Ketua Komnas Perempuan menyampaikan bahwa isu seks bebas dan homoseksualitas adalah isu yang dibangun secara sepihak oleh pihak yang menentang RUU ini tanpa mengkonfirmasi kepada penggagas atau penyusun draf RUU. Namun, RUU PKS memang perlu mendapatkan perbaikan untuk beberapa pasalnya agar tidak memiliki arti ganda karena pada akhirnya nanti, penegak hukum pasti mengacu pada penafsiran yang tertulis di dalam peraturan sehingga dalam pembuatan RUU PKS harus dibuat secara hati–hati.
Pada akhirnya, RUU PKS bukanlah RUU yang hanya ditujukan pada perempuan dan anak–anak saja, melainkan perlindungan kekerasan seksual terhadap pria juga. Jangan lupa, RUU PKS diciptakan untuk memberikan dukungan dan perlindungan kepada korban kekerasan seksual. Dukungan tersebut berupa penyediaan layanan kesehatan dan bantuan hukum terhadap korban.
Melalui RUU ini, korban akan dikawal hingga tahap pemulihan sehingga menghindari trauma mental yang akan membawa dampak negatif dikemudian hari. RUU PKS diharapkan dapat memberikan keadilan setinggi–tingginya dan perbaikan penegakan hukum di Indonesia. Harapannya kita sebagai generasi yang mengerti hukum dengan baik harus dapat memerangi kekerasan seksual di kehidupan kita sehari–hari. Tidak boleh ada lagi korban di kemudian hari.
Respect for ourselves guides our morals; respect for other guides our manners
Laurence Sterne
Baca juga:
- Polemik Penerapan Hukuman Mati dan Hak Untuk Hidup
- UU TPKS: Terobosan Pemberantasan Kekerasan Seksual di Indonesia
- Kriminalisasi Pencemaran Nama Baik Atas Pernyataan di Media Sosial
- Putusan Bebas dan Recovery Asset dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi
- Tagih Hutang di Medsos Berujung Pidana
- Menelisik Implementasi Keadilan Restoratif Terhadap Kasus Tindak Pidana Korupsi
- Kriminalisasi Delik Suap Pejabat Publik Asing dan Pejabat Organisasi Internasional
- Hukuman Mati dalam Perspektif HAM: Islam, Barat dan Indonesia
- Kriminalisasi Perbuatan Persiapan dalam Tindak Pidana Korupsi
- Pengesahan RUU Perampasan Aset dalam Pemberantasan Korupsi
