Agustus 10, 2020

Romantisme BPIP dan Pancasila

Bagikan

kawanhukum.id – Perkembangan politik nasional kini tidak lepas dari polemik Pancasila dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Perdebatan tersebut dimulai dari pembahasan RUU HIP hingga menggelinding pada kontroversi RUU BPIP, mengarah pada romantisme BPIP dengan Pancasila.


Setiap negara pasti memiliki dinamika kebangsaannya sendiri. Dalam situasi terparah, dinamika tersebut dapat memicu timbulnya konflik berdarah. Sejarah telah menunjukkan buktinya. Perang saudara di Libya dapat kita jadikan contoh berharga.

Pemicu konflik berdarah tersebut bermacam-macam. Dapat ditarik benang merahnya bahwa negara-negara yang berkonflik tersebut sedang mengalami krisis identitas kebangsaan. Tanpa adanya identitas kebangsaan, kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tidak akan berjalan baik.

Sikap saling curiga, ingin menguasai, serta rendahnya toleransi merupakan sederet akibat dari penyakit tersebut. Identitas kebangsaan yang dimaksud bukanlah identitas yang hanya berdasarkan atas ras, suku, maupun agama.

Identitas kebangsaan tersebut harus diterima dan dijaga oleh segenap bangsa yang ada di dalamnya. Dengan demikian, identitas tersebut dapat menjadi pengendali konflik yang efektif. Oleh sebab itu, dalam mendirikan negara baru, pencarian dan pembentukan sebuah identitas merupakan langkah yang krusial.

Pancasila, Ideologi Sekaligus Identitas Kebangsaan

Bagi bangsa Indonesia, Pancasila merupakan ideologi negara sekaligus identitas kebangsaan. Oleh sebab itulah, proses pembentukan dan pengesahannya membutuhkan suatu konsensus dari seluruh rakyat Indonesia. Dengan persetujuan tersebut, Pancasila menjadi tali pemersatu bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sebagai ideologi negara, Pancasila sudah seharusnya mendapat porsi perhatian dari pemerintah. Tidak bisa dipungkiri, lima asas Pancasila tersebut  merupakan fondasi kuat bagi berdirinya negara ini. Bagaimana tidak, negara tercinta ini merupakan kumpulan dari berbagai etnis, suku, agama dan bahasa.

Berdirinya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sudah seharusnya disambut positif oleh segenap elemen masyarakat. Selain itu, menurut mantan anggota Dewan Pengarah BPIP, pembentukan badan tersebut tidak terlepas dari dinamika politik kenegaraan.

Dikutip dari detik.com (31/05/2018), Mahfud MD mengatakan bahwa ada gerakan-gerakan yang mengancam ideologi Pancasila. Ancaman tersebut berupa gerakan radikal yang berusaha untuk mengganti Pancasila dengan ideologi lain. Oleh sebab itu, BPIP memegang peranan yang sangat penting untuk melawan segala bentuk ancaman terhadap Pancasila. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila menjadi payung hukum bagi berdirinya lembaga baru ini.

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Berdasarkan Pasal 3, BPIP bertugas untuk membantu presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila. Selain itu, Pasal 4 juga menyebutkan bahwa salah satu fungsi BPIP adalah melakukan penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja serta program pembinaan ideologi Pancasila.

Dengan memerhatikan tugas dan fungsi tersebut, sudah seharusnya BPIP mendapat dukungan dari segenap elemen masyarakat. Akan tetapi, akhir-akhir ini banyak sekali serangan yang ditujukan kepada lembaga baru tersebut, bahkan sampai ada wacana untuk membubarkannya.

Sejak awal didirikan, lembaga ini dicurigai sebagai kaki tangan pemerintah untuk menghentikan pihak – pihak tertentu, yang dianggap menghalangi program pemerintah. Tidak sedikit juga yang mempertanyakan peran dan fungsinya. Bahkan, masalah gaji pengurusnya juga dijadikan bahan diskusi.

Selain itu, kekhawatiran tersebut terjadi lantaran lembaga baru ini muncul mendekati proses pemilihan umum. Berbagai spekulasi liar pun bermunculan. Salah satu kekhawatiran masyarakat adalah lembaga ini tidak akan dipertahankan apabila rezim pemerintahan telah berganti.

Sebagai lembaga yang baru berdiri, dinamika kepengurusan pasti akan terjadi. Ibarat seorang bayi, BPIP sedang berusaha untuk merangkak. Hal tersebut dapat kita cermati dari silih bergantinya pimpinan lembaga tersebut.

Akan tetapi, adanya dinamika tersebut seharusnya tidak menjadi alasan bagi kita untuk meragukan, apalagi mendukung wacana untuk membubarkan BPIP. Bagaimanapun, lembaga tersebut memegang peranan yang strategis dalam menjaga eksistensi Pancasila.

Di era digital seperti sekarang, segala informasi dapat kita peroleh dengan mudah, cepat dan murah. Berbagai faham radikal, bahkan terorisme dapat dengan mudah kita temukan. Jika hal itu dibiarkan, lambat laun identitas kebangsaan kita akan memudar, bahkan bisa menghilang.

Dengan segala pertimbangan tersebut, BPIP perlu mendapat payung hukum yang lebih kuat. Undang – undang adalah wadah yang tepat untuk mengaturnya.

Proses pembentukan undang – undang selalu diawali dengan penyusunan rancangan undang – undang. Sebagai lembaga yang terbentuk dari inisiatif pemerintah, proses penyusunan draf RUU BPIP sudah seharusnya dibuat oleh pihak eksekutif.

Berbagai penolakan yang merupakan respon atas RUU Haluan Idoelogi Pancasila (HIP), perlu disikapi secara jernih. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)  perlu mendengar semua aspirasi.

Hal tersebut penting dilakukan mengingat urgensi materi yang ada di dalamnya. Di dalam RUU tersebut, salah satu materinya mengatur tentang BPIP. RUU tersebut dapat menjadi jalan masuk bagi BPIP untuk mengukuhkan kedudukannya.

Dengan kedudukan yang kuat, BPIP tidak akan terpengaruh oleh adanya suksesi politik. Hal tersebut harus dilakukan dengan mengedepankan kepentingan jangka panjang. Selain itu, pemerintah harus membuka kesempatan bagi semua pihak untuk ikut terlibat dalam proses pembentukannya, mulai dari tahap perencanaan sampai pengundangan.

Walaupun masih terdapat kekurangan, bahkan terkadang menimbulkan kontroversi, kita tetap wajib mendukung BPIP dengan cara yang positif. Saran yang dapat saya sampaikan adalah pimpinan BPIP harus berhati-hati saat berbicara di hadapan media.

Segala kontroversi yang akhir-akhir ini terjadi salah satunya karena peran media. Oleh sebab itu, irit bicara dihadap media merupakan langkah preventif yang dapat dilakukan oleh pimpinan BPIP. Tentu sikap tersebut dilakukan dengan tetap menjalankan tugas dan fungsinya secara proporsional.

Sebagai warga negara yang baik, yang dapat kita lakukan adalah mendukung dan memberikan saran positif agar lembaga ini dapat bekerja secara efektif dan efisien. Bagaimanapun, Pancasila telah menjadi identitas kebangsaan kita semua. Mari kita jaga dan rawat bersama.


kawanhukum.id merupakan platform digital berbasis website yang mewadahi pemikiran pembaru dan pemerhati hukum Indonesia. Tulisan dapat berbentuk opini, esai ringan, atau tulisan ringan lainnya dari ide-idemu sendiri. Ingin idemu diterbitkan di sini?

Tinggalkan Balasan