Risiko Korupsi Pengadaan Publik (Public Procurement) di Masa Pandemi

Berbicara perihal korupsi, seakan tidak ada habisnya untuk dibahas. Selain memiliki dampak yang luas dan tersistim, korupsi sendiri telah berkembang pesat disegala sektor, termasuk diantaranya sektor pengadaan publik (Public Procurement).

Menurut riset UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) selama masa pandemi per tahun 2020 area paling rawan dikorupsi adalah pengadaan publik. Banyak sekali negara di dunia pada tahun 2020, untuk mengatasi penyebaran COVID-19 telah mengeluarkan ratusan miliar dolar tiap tahun dalam hal pengadaan publi. (unodc.com, 2020).

Data tersebut menjadi bukti nyata bahwa pengadaan publik merupakan lahan basah paling menguntungkan untuk dikorupsi, karena anggaran yang surplus dan tidak disesuaikan dengan kebutuhan. Sementara itu, penyebaran COVID-19 yang berlangsung selama kurang lebih empat tahun telah memperburuk citra KPK sebagai lembaga anti-korupsi independen yang khusus untuk menangani pemberantasan korupsi, ditambah dengan banyaknya aparat pemerintah yang mengabaikan ketentuan pengadaan publik untuk menanggulangi pandemi dengan cepat.

Di beberapa Negara Asia Tenggara, diperkirakan total pengeluaran darurat untuk mengatasi penyebaran COVID-19 dari bulan pertama tahun 2020 mencapai kurang lebih $60 miliar USD. Hal itu juga sejalan dengan sebuah studi UNODC tahun 2020, yang merilis bahwa dalam beberapa kasus, paket-paket darurat dicairkan dengan tingkat kepatuhan, akuntabilitas, dan uji tuntas yang tidak teratur, dan juga telah menciptakan peluang untuk tingkat korupsi baru.

Lebih lanjut, ketentuan pengadaan publik sebenarnya dapat merujuk pada ketentuan Pasal 9 Konvensi anti Korupsi Internasional (UNCAC), dimana negara anggota wajib untuk membentuk sistim pengadaan yang mengutamakan transparansi, persaingan serta kriteria yang objektif dan memilki fungsi untuk mencegah korupsi. Ketentuan tersebut termasuk di dalamnya distribusi informasi publik yang berkaitan langsung dengan prosedur dan kontrak pengadaan.

Di Indonesia kasus korupsi pengadaan publik yang paling menjadi perhatian adalah kasus korupsi yang dilakukan oleh mensos Juliari P Batubara dan kasus pengadaan masker KN95 yang dilakukan eks pejabat dinas kesehatan banten, dalam kasus tersebut mensos memangkas bantuan sosial yang diperuntukkan untuk masyarakat terdampak COVID-19 sebesar 10 ribu rupiah (antikorupsi.org, 2020).

Pengadaan Publik (Public Procurement) dan Tata kelola yang efektif

Menurut data di Bappenas, belanja pengadaan publik menyumbang hampir setengah dari seluruh belanja kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Sementara itu, pandemi telah berkontribusi pada proyeksi peningkatan signifikan dalam APBN Indonesia, dari $195 miliar USD pada tahun 2020 menjadi $196 pada tahun 2021, serta peningkatan belanja pengadaan pada periode yang sama (bappenas.go.id, 2021).

Berkaitan dengan hal tersebut, diperlukan adanya penguatan sistem pengadaan dan kinerja e-government sebagai pengontrol digital pengadaan publik. Di era saat ini kontrol melalui digital dianggap sebagai elemen penting dari strategi pencegahan korupsi di Indonesia, sekaligus untuk mendukung upaya tersebut, sebenarnya pemerintah juga telah berkomitmen untuk memperkuat reformasi birokrasi dan mempercepat transformasi digital, termasuk melalui One Data Indonesia, sebuah interface yang bertujuan untuk menyatukan platform tata kelola digitalnya.

Selain media diatas, juga diperlukan adanya pejabat yang berintegritas guna mengontrol proses pengadaan, dari mulai perencanaan hingga realisasi. Termasuk memperkuat KPK sebagai lembaga pemberantasan korupsi di Indonesia, sebagaimana amanat UNCAC dalam Pasal 6 dan 36.

Upaya Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengadaan Publik (Public Procurement)

Berdasarkan riset ICW (Indonesia Corruption Watch) sepanjang Pandemi COVID-19 masuk ke Indonesia, berbagai upaya pemerintah dalam memberikan akses secara terbuka dan transparan dirasa belum sepenuhnya dapat dikatakan berhasil. Walaupun sebenarnya pemerintah dalam menanggulangi kedaruratan tersebut telah membuat regulasi hukum yang khusus untuk menanggulangi bencana COVID-19 di tanah air. Namun sejauh ini belum juga berjalan secara efektif.

Agar kebijakan pemerintah dapat berjalan dengan efektif dan efisien, dalam menanggulangi COVID-19 dan pengadaan publik. Maka Indonesia dapat meniru kebijakan dari negara lain yang saat ini telah hampir bebas dari wabah pandemi, salah satunya Italia. Negara tersebut menerapkan kebijakantersentral mengenai pengadaan kepada lembaga nasionalnya. Sementara di Kolombia justru lebih terbuka dan transparan dimana negara tersebut, justru harus menyampaikan laporan secara real melalui platform e-procurement pemerintah terkait pengadaan publik selama pandemi.

Lebih jauh, jika dua kebijakan negara tersebut diterapkan di Indonesia, maka bukan tidak mungkin transparansi dan akuntabilitas terkait pengadaan publik selama pandemi dapat diawasi langsung oleh masyarakat luas. Akhirnya celah-celah korupsi semakin tertutup karena terdapat partisipasi publik dalam mengawasi alokasi dana pengadaan publik.

Sejalan dengan hal itu BNPB selaku lembaga yang menangani pengadaan dapat melakukan konsolidasi dengan LKPP dalam menyampaikan informasi ke publik secara administratif. Selain itu, kebijakan tersebut akan memudahkan lembaga pengawas keuangan seperti BPK dan BPKP dalam melakukan fungsi audit keuangan.

Di era digital seperti sekarang ini, hampir semua masyarakat memiliki gadget. Kondisi ini mempermudah pemeritah untuk melaporkan alokasi dana pengadaan publik melalui portal-portal online yang tersedia. Hal itu juga telah diterapkan di Portugal, dengan membuat dataset yang terbuka bagi masyarakat luas terkait dengan pengadaan selama pandemi. Dataset dari negara tersebut akan di update setiap minggu terkait datanya serta wajib menyampaikan kontrak kerja sama dengan pihak swasta menggunakan regulasi hukum kedaruratan.

Tidak hanya di Portugal, justru di Ukraina lebih transparan dan akuntabel dalam melaporkan keseluruhan pengadaan publik dari mulai pembayaran hingga pengiriman beserta nilainya dan pelaporannya lengkap serta di buka seluas-luasnya untuk publik. Beberapa kebijakan tersebut harusnya dapat menjadi contoh konkrit dalam menjamin transparansi alokasi dana pengadaan di Indonesia.

Baca juga: