Saat ini, usia Komisi Pemberantasan Korupsi hampir menginjak angka 17 tahun. Walaupun masih tergolong muda, sepak terjang KPK tidaklah bisa diremehkan. KPK telah menjadi ujung tombak pemberantasan korupsi di Indonesia. Lembaga independen ini menjadi harapan bagi masyarakat Indonesia untuk memimpin upaya pemberantasan korupsi. Sebagai lembaga berusia ‘remaja’, KPK benar-benar berhasil meyakinkan masyarakat bahwa lembaga yang lahir dari rahim reformasi ini telah sukses dalam upaya membersihkan perilaku KKN yang menggurita di tanah air.
Keadaan yang sangat disayangkan adalah ketika kepercayaan masyarakat kepada KPK harus dibayar mahal atas perbuatan para perwakilan rakyat di Senayan yang lagi-lagi berulah. Dikatakan lagi-lagi ialah karena telah berulang kali DPR mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (selanjutnya UU KPK). Akhirnya, usulan Badan Legislasi (Baleg) DPR disetujui secara resmi pada Kamis (05/09/2019) untuk merevisi UU KPK.
Apa yang menjadi masalah?
Usulan revisi UU KPK oleh DPR merupakan kedok pengebirian independensi KPK. Ketakutan itu bukan tanpa alasan, upaya pelemahan KPK oleh DPR dapat terlihat terang benderang pada pasal-pasal perubahan UU KPK yang semakin mengerdilkan kewenangan lembaga pemberantasan korupsi ini. Sebelum meneruskan tulisan ini, patut dipahami bahwa alasan penolakan revisi UU KPK bukan pada menolak untuk merevisinya, namun substansi pasal-pasal pada UU KPK yang akan ditambah dan dikurangilah yang menjadi momok bagi keberlangsungan KPK untuk bekerja secara optimal.
Perkembangan zaman memaksa negara Indonesia membentuk lembaga negara keempat di luar Trias Politica (eksekutif, legislatif, dan yudikatif). Itulah yang dikenal sebagai lembaga negara penunjang, KPK termuat di dalamnya. Walaupun tidak tercantum pada UUD NRI 1945, pada dasarnya original intent KPK memang ditujukan sebagai lembaga negara independen.
Hal ini menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus ketidakpercayaan masyarakat kepada lembaga kepolisian dan kejaksaan yang lalai dalam pemberantasan korupsi. Jelas tercantum pada konsideran Menimbang huruf b UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, yang menjelaskan bahwa lembaga pemerintah (eksekutif) belum berfungsi sebagaimana mestinya dalam pemberantasan korupsi. Ini yang menjadi dasar pijakan alasan dibentuknya KPK.
Mengapa kita perlu menolak revisi UU KPK?
Struktur normatif independensi KPK tercantum pada UUD NRI 1945 dan UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pada pasal 38 UU Kekuasaan Kehakiman menerangkan bahwa terdapat badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Isi pasal 38 pada UU Kekuasaan Kehakiman itu merupakan UU organik dari UUD NRI 1945. Persoalan badan lain yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman didasari pada pasal 24 ayat (3) UUD NRI 1945. Dalam hal ini, KPK berhak melakukan penyidikan dan penuntutan secara independen.
Patut disayangkan, apabila akhirnya draf RUU KPK disahkan, KPK dapat tidak lagi menjadi lembaga negara penunjang yang independen. Pasal 3 draf RUU KPK menginginkan agar KPK menjadi lembaga pemerintah pusat, setara dengan kepolisian dan kejaksaan yang mana mencederai original intent pembentukan KPK yang didasari atas ketidakpercayaan masyarakat kepada kepolisian dan kejaksaan yang selama ini gagal bekerja secara efektif dan efisien dalam memberantas korupsi.
Hingga tulisan ini dimuat, jagat media sosial ramai dengan tagar #SaveKPK ‘Kami Tetap Bekerja, Kami Tetap Berjuang’. Ada pun persoalan lebih lanjut yang dapat mengancam tugas KPK dalam draf RUU KPK dapat diakses di laman ini.
Korupsi bisa terjadi jika ada NIAT dan KESEMPATAN
Ceu Popong
