Pemilihan umum kepala daerah secara langsung di Indonesia merupakan realitas yang telah terjadi dan dilaksanakan sejak 2005. Pelaksanaan Pilkada langsung merupakan buah dari revisi undang-undang nomor 22/1999 tentang pemerintahan daerah yang kemudian direvisi dalam undang-undang nomor 32/2004. Secara singkat, pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan antitesa dari pelaksanaan pengisian jabatan yang dilakukan oleh DPRD berdasarkan UU Nomor 22/1999.

Dalam periode Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pernah juga dilahirkan UU Nomor 22/2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang memiliki semangat untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilukada yang dilaksanakan oleh DPRD. Di dalam rezim hukum ini, pemilihan langsung dianggap menuai banyak bagai macam permasalahan yang tidak sesuai dengan prinsip demokrasi. Namun di tahun yang sama, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kemudian juga menerbitkan Perppu yang membatalkan undang-undang tersebut, yaitu Perppu nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur bupati dan walikota (Perppu Pilkada). Meski terbitnya RUU Pilkada ketika itu merupakan inisiatif dari pemerintah, namun tetap tak menghentikan Presiden untuk menerbitkan Perppu yang kemudian membatalkannya. Perppu pilkada tersebut, kemudian menggantikan undang-undang nomor 22 tahun 2014, yang disahkan tepat di hari yang sama dengan diidamkannya uu 22/2014. Hal tersebut merupakan respon atas penolakan terhadap UU no 22/2014 yang banyak menggeliat di masyarakat ketika itu.

Setelah itu, pada tahun 2015 mulai diselenggarakan Pilkada serentak yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Pemberlakuan Pilkada serentak ini sebenarnya telah di desain pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014, sebelum kemudian dibatalkan oleh Perppu Nomor 1 Tahun 2014. Pemerintah dan DPR RI menghasilkan kesepakatan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, Pilkada serentak dilaksanakan dalam 7 gelombang hingga akhir tahun 2027. Di dalam undang-undang nomor 8 tahun, tujuan dilaksanakannya Pilkada serentak adalah untuk memaksimalkan efektivitas dan efisiensi dana penyelenggaraan, yang diperkirakan dapat menghemat kurang lebih 7 triliun anggaran dana. Pilkada serentak juga diharapkan dapat mempererat relasi pemerintah pusat dengan daerah, dalam hal kesatuan visi dan misi serta program pembangunan.

Setiap undang-undang, pasti memiliki dasar dan tujuan yang ideal untuk dilaksanakan, begitu pula di dalam penerapan Pilkada serentak ini, yang secara garis besar memiliki tujuan mulia. Akan tetapi, terlepas dari berbagai macam tujuan yang ideal, setidaknya terdapat beberapa permasalahan yang telah diakibatkan dalam penerapan Pilkada serentak dewasa ini. Berdasarkan riset yang dipublikasikan oleh lembaga ilmu pengetahuan Indonesia (LIPI) beberapa permasalahan yang muncul akibat Pilkada serentak ialah:

Pertama, Pilkada yang sejatinya memiliki semangat untuk menumbuhkan demokrasi lokal, pada kenyataannya dengan pemberlakuan Pilkada serentak tidak mendongkrak keinginan masyarakat untuk memiliki calon kepala daerah secara rasional. Setidaknya, terdapat 9 calon Bupati, calon walikota, dan calon gubernur yang berstatus tersangka korupsi pada tahun 2018 sedang ditangani oleh komisi pemberantasan korupsi (KPK).

Kedua, berkenaan dengan penyuburan demokrasi lokal melalui Pilkada, di dalam pergulatan isu lokal, seringkali masyarakat daerah tidak begitu mengerti isu apa yang perlu menjadi perhatian di wilayahnya, salah satu penyebabnya ialah sentralisasi pemberitaan media baik di media elektronik maupun cetak.  Seringkali, isu politik lokal di berbagai daerah sangat kurang terjangkau oleh masyarakat, yang seharusnya menjadi isu penting di dalam konstelasi politik lokal melalui Pilkada.

Ketiga, koalisi partai politik lokal yang sangat sering bersifat transaksional, sehingga partai politik digiring untuk membangun koalisi yang berdasarkan kepentingan politik jangka pendek pasca pemilu legislatif (DPRD). kecenderungan partai politik untuk berkoalisi dengan koalisi yang berbasiskan kepentingan, dan elektabilitas, bukan ideologi membuat politik lokal di Indonesia banyak diwarnai dengan koalisi transaksional, hal ini banyak terjadi pada Pilkada serentak 2015 dan 2018. Pemberlakuan Pilkada serentak akhirnya melanggengkan praktik politik uang yang banyak terjadi di level masyarakat, dan justru merambah ke pada elite dalam pemborongan partai koalisi yang cenderung pragmatis. politik transaksional semacam ini hanya akan menghasilkan pemerintahan yang korup.

Keempat, Pilkada serentak masih belum dapat bekerja secara optimal di tingkat lokal dalam mendorong mesin partai politik untuk bekerja dengan baik. Indikasi dari ini adalah ditandai dengan banyaknya calon calon kepala daerah yang hanya mengandalkan personal branding, serta jaringan jaringan pribadi untuk mencalonkan dirinya. Selain itu, semakin banyaknya fenomena calon tunggal di dalam pilkada serentak, yang menandakan bahwa mesin partai politik belum menjadi pilar demokrasi yang maksimal untuk menjembatani rekrutmen politik, dan sebagai pendidikan politik bagi publik.

Kelima, banyaknya suara rakyat yang terbuang di dalam pemilihan umum karena surat suara tidak sah. Dalam laporannya, terdapat di tahun 2015 rata-rata suara tidak sah mencapai 4%, dengan persentase paling tinggi adalah dari provinsi Bengkulu (7,06% suara tidak sah). Tingginya angka suara yang tidak sah ini dapat disebabkan karena memang pilihan masyarakat, bisa juga karena pemilih tidak sadar bahwa dia telah merusak surat suara, karenanya dibutuhkan desain sistem pemilihan yang lebih sederhana.

Apabila ditinjau dari segi efektivitas biaya penyelenggaraan, pelaksanaan Pilkada serentak di tahun 2015 yang digadang-gadang seharusnya dapat menghemat biaya, justru jauh dari unsur penghematan. Di dalam operasional penyelenggaraan Pilkada serentak, biaya paling besar banyak dikarenakan anggaran belanja gaji penyelenggara. Penyelenggaraan Pilkada serentak, di tahun 2015 belum dapat berjalan secara efisien karena tidak dilaksanakan dalam satu waktu, di setiap provinsi. Efisiensi penyelenggaraan Pilkada serentak dapat berjalan, apabila pemilihan gubernur bupati atau walikota dapat bersamaan, karena akan terjadi efisiensi di dalam honor untuk penyelenggara, serta efisiensi logistik Pilkada.

Setelah beberapa uraian mengenai perjalanan singkat terhadap pemberlakuan Pilkada serentak di tahun 2015, dan segala kekurangannya, pada tahun 2016 kemudian terbit kembali aturan baru mengenai Pilkada Serentak. Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Undang-undang nomor 10 tahun 2016 menjadi landasan baru yang mengatur terkait Pilkada serentak. Muatan dalam undang-undang ini kurang lebih memiliki kesamaan dengan undang-undang sebelumnya, yaitu mengenai Pilkada serentak. Dengan berlakunya undang-undang ini, seluruh peraturan pelaksana dari undang-undang nomor 8 tahun 2015, dan undang-undang nomor 1 tahun 2015 dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang nomor 10 tahun 2016.

Selanjutnya, dalam pasal 201 ayat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, diatur beberapa ketentuan mengenai timeline Pilkada serentak yang dilakukan di beberapa tahapan tahun. Pada pasal yang sama, di ayat 7 dan 8, diatur mengenai: ayat 7 pada intinya adalah mengatur tentang kepala daerah yang dihasilkan dari pemilihan tahun 2020, hanya menjabat sampai dengan tahun 2024 (empat tahun). Sedangkan di ayat 8, pemilihan kepala daerah di seluruh wilayah negara kesatuan republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024. Kemudian, apabila kita merujuk pada undang-undang pemilu nomor 7 tahun 2017, dan pasal 22E UUD NRI tahun 1945, maka pemilu nasional akan dilaksanakan 5 tahun sekali, yang akan jatuh di tahun 2024 pula. Hal ini menunjukkan, bahwa akan terdapat perbarengan pelaksanaan antara Pilkada serentak, dan pemilu serentak di tahun 2024. Berdasarkan hal tersebut, dapat dipastikan bahwa kualitas demokrasi yang diinginkan pada tingkat lokal, untuk dapat ditingkatkan akan semakin jauh dari kenyataan, pasalnya, pilkada dan pemilu seharusnya tidak dilaksanakan secara bersamaan.

Pelaksanaan pemilu dan Pilkada secara bersamaan, akan menyebabkan terjadinya coat-tail effect, yang akan cenderung lebih mensentralisasi isu dalam kerangka politik nasional, daripada mengedepankan isu isu yang seharusnya muncul di daerah untuk menggelorakan demokrasi lokal. Coat-tail effect, pada dasarnya merupakan konsep yang menjelaskan bahwa terdapat hubungan sebab akibat, antara partai pemenang pemilu legislatif ialah partai presiden dan wakil presiden terpilih berasal. Namun dalam konteks demokrasi lokal Indonesia, peneliti berkeyakinan, bahwa hubungan coat-tail effect ini akan dapat bersambung kepada Pilkada serentak, yang dilaksanakan berbarengan dengan pemilu serentak. Dengan terjadi demikian, maka keberlakuan Pilkada serentak yang dibarengkan dengan pemilu serentak akan mengaburkan, dan semakin mengubur semangat demokrasi lokal. Kemudian, hal itu juga akan diperparah dengan sentralisasi pemberitaan media yang sangat jarang mengorbitkan isu isu lokal dan kedaerahan.

Kesimpulan

Pemberlakuan Pemilihan Umum Serentak dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak secara bersamaan di tahun 2024 akan mereduksi paradigma dan pengertian dari Karakteristik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) itu sendiri yang seharusnya dipahami berbeda, dan berdiri sendiri selain dari rezim hukum Pemilihan Umum (Pemilu). Perbarengan waktu pelaksanaan Pilkada serentak dan Pemilu serentak, meski tidak sepenuhnya bersamaan, akan memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap kelangsungan demokrasi dan politik lokal di daerah. Begitu kuatnya arus politik dan isu nasional yang akan berpotensi semakin mengaburkan isu lokal kedaerahan, akan mengurangi atau bahkan mengubur semangat membangkitkan demokrasi lokal.

 

Referensi

Dini Suryani, Nyimas Latifah Letty Aziz, dan Ridho Imawan Hanafi, “Policy Paper: Menuju Pilkada Serentak Sebagai Bagian Pemilu Serentak Lokal,” Pusat Penelitian Politik, LIPI, 2018.

Linda Darmayanti, “Politik Hukum Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota,” Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2014.

Pangi Syarwi Chaniago, “Evaluasi Pilkada Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2015,” Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review 1, no. 2 (15 Juli 2016): hlm. 202, doi:10.15294/jpi.v1i2.6585.

Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang” (2016),

Ratnia Solihah, “Peluang dan tantangan pemilu serentak 2019 dalam perspektif politik,” Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan 3, no. 1 (9 Oktober 2018): hlm. 82, doi:10.14710/jiip.v3i1.3234.

Share.

Leave A Reply