Tanggal 20 November 2020, pemerintah pusat melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Menteri Agama (Menag), Menteri Dalam Negeri (Mendagri), dan Menteri Kesehatan (Menkes) telah memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah daerah dalam menentukan izin pembelajaran tatap muka. Pertimbangannya bahwa pemerintah daerah dapat lebih sensitif dalam meninjau kondisi daerah dan masyarakatnya. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Anwar Makarim menyatakan bahwa pemerintah daerah dalam pengambilan kebijakan pada sektor pendidikan harus melalui pertimbangan yang holistik dan selaras dengan pengambilan kebijakan pada sektor lain di daerah. Artinya, syarat dibukanya kembali pembelajaran tatap muka kini hanya perlu mengantongi izin dari pemerintah daerah.

Penyelenggaraan Pendidikan dan Otonomi Seluas-luasnya

Jika menengok pasal 12 Ayat (1) UU Pemerintahan Daerah bahwa sesungguhnya penyelenggaraan pendidikan merupakan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah. Daerah memiliki hak dan kewajiban dalam menentukan arah kebijakan terkait penyelenggaraan pendidikan berdasarkan otonomi yang seluas-luasnya. Oleh sebab itu, memberikan kewenangan penuh kepada daerah dalam konteks penyelenggaraan pendidikan adalah langkah kebijakan yang sudah semestinya dilakukan.

Walaupun desentralisasi dan otonomi seluas-luasnya telah dijalankan dalam konteks pemerintah pusat menyerahkan urusan penyelenggaraan pendidikan kepada pemerintah daerah, persoalannya kemudian apakah desentralisasi dan otonomi daerah tersebut telah dilaksanakan dengan sebenar-benarnya oleh pemerintah daerah dengan mempertimbangkan tujuan mengapa pusat akhirnya melimpahkan kewenangan tersebut kepada pemerintah daerah. Percuma apabila otonomi seluas-luasnya diberikan kepada daerah, akan tetapi pemerintah daerah justru tidak bisa bersikap tegas dalam mengambil kebijakan khususnya terkait pembelajaran di masa kenormalan baru ini.

Ketika daerah sudah memiliki kewenangan itu, ternyata masih banyak pemerintah daerah yang tidak menjalankan kewenangan itu dengan sebenar-benarnya bahkan pemerintah daerah tidak menghiraukan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat khususnya kaitannya dengan pelaksanaan pembelajaran di masa kenormalan baru. Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah telah menempatkan pemerintah daerah sebagai frontliner dalam menampung dan memberikan respon dari masyarakat di daerah, maka sudah seharusnya pemerintah daerah melihat keresahan yang dirasakan oleh masyarakat daerah.

Dewasa ini, pembelajaran jarak jauh cukup banyak dikeluhkan oleh berbagai lapisan masyarakat, khususnya masyarakat desa. Mereka mengeluhkan kesulitan melaksanakan pembelajaran jarak jauh karena terkendala jaringan internet, dan tidak memiliki gadget atau laptop keadaan tersebut sangat timpang sekali apabila dibandingkan dengan masyarakat perkotaan yang fasilitas daring mudah untuk diperoleh.

Selain itu, pembelajaran online tidak sesuai apabila diterapkan pada masyarakat desa. Selain karena fasilitas internet yang kurang memadai, belajar online ini pada akhirnya malah membuat siswa melakukan aktivitas yang kurang bermanfaat. Sebab, pengawasan orang tua kepada anak-anak pada jam belajar juga tidak bisa efektif karena ia harus membagi waktu untuk bekerja. Berbeda dengan masyarakat dengan kelas menengah atas yang bisa saja menggunakan jasa bimbingan belajar.

Keluhan-keluhan ini, seharusnya didengar dan menjadi pertimbangan pemerintah daerah. Selain untuk menjamin hak pendidikan siswa dapat terpenuhi dengan baik, juga agar tidak terjadi ketimpangan-ketimpangan dalam proses belajar. Di era kenormalan baru ini, Jika memang terpaksa melakukan belajar tatap muka, ada beberapa hal yang patut diperhitungkan dalam penyerahan keputusan pembukaan sekolah ke pemerintah daerah. Mengingat tingkat keparahan kasus bervariasi di setiap daerah, pemerintah daerah dapat mempersempit keputusan pembukaan sekolah ke level yang lebih mikro, misalnya di level kecamatan atau desa. Dengan begitu, pertimbangan mengenai risiko penyebaran COVID-19 menjadi lebih akurat dan juga lebih sesuai dengan kondisi guru dan siswa di domisili tersebut.

Bagi sekolah yang belum memungkinkan untuk melaksanakan tatap muka, pemerintah daerah perlu bersinergi dengan pemerintah desa yang cakupannya lebih dekat dengan masyarakat untuk melakukan pengawasan kepada siswa dan memastikan siswa tidak bermain di luar ketika jam belajar.

Pemerintah Terkesan Melempar Tanggungjawab Kepada daerah

Pelimpahan urusan pendidikan baru diserahkan kembali kepada daerah setelah hampir satu tahun dipegang kendali oleh pemerintah pusat terhitung dari awal masa pandemi. Hal ini kemudian memunculkan spekulasi bahwa pemerintah pusat sengaja angkat tangan dengan melempar tanggungjawab kepada pemerintah daerah. Pasalnya, pelimpahan kewenangan kepada pemerintah daerah tanpa didukung dengan persiapan infrastruktur dalam menerapkan protokol kesehatan. Jika hanya diserahkan kepada pemerintah daerah tanpa ada sinergi dengan pusat, maka menjadi kekhawatiran terkait kesanggupan daerah dalam mempersiapkan pedoman protokol kesehatan, infrastruktur, menanggung beban biaya, hingga masalah uji kepatuhan penyelenggaraan pendidikan.

Menurut Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti, keputusan sekolah tatap muka tidak serta merta diserahkan ke pemerintah daerah, akan tetapi pemerintah pusat seharusnya membangun sistem terlebih dahulu, seperti sistem informasi, komunikasi, koordinasi, dan pengaduan yang terancana baik. Dengan sistem yang sudah terencana baik, pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat bersinergi melakukan persiapan buka sekolah dengan infrastruktur dan protokol kesehatan serta SOP adaptasi kebiasaan baru di sekolah. Selain itu, sebelum penyerahan kepada daerah, pemerintah seharusnya sudah melakukan pemetaan daerah dan sekolah yang dapat dikategorikan siap dan belum siap.

Pemerintah pusat memiliki wewenang untuk menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada pemerintah daerah berdasarkan hak otonomi (asas desentralisasi), walaupun pada tahap akhir, kekuasaan tertinggi tetap ada di tangan pemerintah pusat. Artinya, tanggung jawab pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan pada dasarnya tetap berada di tangan pemerintah pusat sedangkan pelaksanaan pemerintahan daerah harus tetap memperhatikan bagian-bagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pun demikian dengan pembelajaran tatap muka tidak semerta-merta diserahkan kepada daerah. Karena pandemi covid-19 adalah berkaitan dengan urusan kesehatan, maka perlu sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Kesimpulan

Pelimpahan kewenangan menentukan izin pembelajaran tatap muka kepada pemerintah daerah adalah kebijakan yang semestinya berdasarkan urusan pemerintah konkuren yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Pemerintah daerah diberikan otonomi seluas-luasnya untuk menentukan arah kebijakan penyelenggaraan pendidikan di daerahnya. Akan tetapi, walaupun disentralisasi dan otonomi seluas-luasnya telah dimiliki oleh pemerintah daerah, persoalannya kewenangan tersebut masih belum dijalankan dengan sebenar-benarnya oleh pemerintah daerah, khususnya dalam menangani pembelajaran di era kenormalan baru ini. Selain itu, pemerintah pusat dalam melimpahkan kewenangan tersebut kepada daerah, terkesan lepas tanggungjawab. Pelimpahan kewenangan kepada pemerintah daerah tanpa didukung dengan persiapan infrastruktur dalam menerapkan protokol kesehatan. Pemerintah pusat seharusnya membangun sistem terlebih dahulu, seperti sistem informasi, komunikasi, koordinasi, dan pengaduan yang terancana baik.

 

Referensi

Ariyanto, Bambang, Pengelolaan Hubungan antara Pusat dan Daerah dalam Penanganan Pandemi Covid-19, Suloh, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol 8, No 2, 2020

Huda, Niā€™matul, 2011, Hukum Tata Negara Indonesia, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah

kawanhukum.id merupakan platform digital berbasis website yang mewadahi ide Gen Y dan Z tentang hukum Indonesia. Ingin informasi lomba, webinar, call for papers atau acara kalian lainnya juga diterbitkan di sini? Klik tautan ini.

Share.

Leave A Reply