Reaktualisasi Lembaga Adat Sebagai Penegak Hukum di Indonesia



Sumber : kataborneo.com / Manar D. Gamas, Ketua Lembaga Adat Besar Kutai Barat memimpin sidang adat

Apa yang terbesit di benak kita jika mendengar kata “peradilan” ? banyak dari kita yang pikirannya akan tertuju kepada hakim, jaksa, pengacara, dan terdakwa. Memang demikianlah situasi yang digambarkan dalam berita, film, atau cerita tentang peradilan, sehingga timbullah sebuah persepsi yang menganggap bahwa peradilan dan pengadilan adalah sama. Padahal, keduanya adalah dua hal yang berbeda tetapi tidak dapat dipisahkan, layaknya dua sisi dalam mata uang. Peradilan adalah proses yang dijalankan di pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara dengan menerapkan hukum maupun melakukan penemuan hukum, untuk menjamin ketaatan terhadap ketentuan hukum materiil, sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan dalam hukum formil (Pengadilan Negeri Tanah Grogot, 2015). Pengadilan merujuk pada badan/instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan di atas (Pengadilan Negeri Tanah Grogot, 2015).

Peradilan merupakan sebuah sistem, artinya terdapat unsur-unsur yang saling terpadu dan bekerja untuk mencapai suatu tujuan. Misalnya dalam sistem peradilan pidana, terdapat sekurang-kurangnya empat instansi yang saling terkait, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan. Sistem peradilan di Indonesia sangat dipengaruhi oleh sistem hukum Civil Law, hal ini disebabkan oleh sejarah masa lalu Indonesia yang merupakan bekas jajahan dari negara Belanda yang notabene menganut tradisi hukum Civil Law. Berdasarkan asas konkordansi, maka sistem hukum yang ada di negara Belanda diterapkan di wilayah jajahannya, salah satunya di Hindia Belanda (sekarang Indonesia). Dalam tradisi hukum civil law, sumber hukum yang utama adalah undang-undang dan dalam proses persidangan, hakim adalah majelis bukan hakim tunggal layaknya di negara yang menganut sistem hukum Common Law. Akibatnya, hakim dalam menjalankan proses peradilan benar-benar terikat pada undang-undang, sehingga sumber hukum lain seperti kebiasaan, treaty, yurisprudensi, dan doktrin hanyalah merupakan sumber hukum sekunder. Inilah sebabnya, mengapa peradilan adat di beberapa daerah di Indonesia masih dipertahankan, sebab dalam menyelesaikan masalah yang merupakan bentuk pelanggaran terhadap ketentuan hukum adat, kadang masalah tersebut belum diatur di dalam undang-undang. Maka dalam menyelesaikan sengketa maupun perkara tersebut, masyarakat mengandalkan sistem peradilan adat.

Terkait dengan peradilan adat, kita teringat pada film “Bumi Manusia” yang dibintangi aktor Iqbal Ramadhan. Film tersebut memperlihatkan pembedaan sistem peradilan yang dialami oleh Minke, Nyi Ontosoroh dengan Anelis Mellema. Nyi Ontosoroh dan Minke yang berbeda kasta diperlakukan berbeda adalah keduanya adalah pribumi yang diadili menurut hukum adat dengan sistem peradilan rakyat, sedangkan bagi Annelis Mellema yang adalah keturunan Eropa, diadili menurut peradilan Eropa. Sebagai individu yang berkecimpung di dunia hukum, film tersebut bukan hanya menyoroti kisah percintaan kisah cinta Minke dan Annelis, melainkan juga memberikan pesan sejarah bahwa sebelum tahun 1970an, di Indonesia dikenal sistem peradilan adat. Sejak adanya UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagai langkah unifikasi di bidang peradilan, maka secara de jure peradilan adat di Indonesia telah hapus pasca dikeluarkannya UU tersebut.

Pada tahun 2000, amandemen tahap dua dilakukan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), dengan adendum (penyisipan) ketentuan Pasal 18B ayat (2) yang pada intinya mengatur bahwa mengakui dan menghormati masyarakat adat dan hak-hak tradisionalnya. Sejak adanya Pasal 18B, maka masyarakat hukum adat, maka eksistensi masyarakat adat semakin meningkat, tak terkecuali hak-haknya dalam menerapkan dan menegakan hukumnya, termasuk menjalankan sistem peradilan adat, yang tentu perlu juga disesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Terkait dengan peradilan adat, pada 4 Februari 2021 lalu Lembaga Adat Besar Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur yang berwenang menjalankan sistem peradilan adat khusunya bagi masyarakat adat suku Dayak Tonyooi, menjatuhkan sanksi berupa denda adat sebesar Rp.1.648.000.000 yang setara dengan 4.120 buah antangk kepada M. Munawir, yang merupakan pelaku pembunuhan terhadap adelin Sumual, seorang gadis dari Suku Dayak Tonyooi yang tinggal di Kecamatan Linggang Bigung. Selain membayar denda, pelaku juga wajib membayar biaya penanganan upacara kematian bagi korban sebesar Rp.250.000.000., pelaku diberikan jangka waktu enam bulan untuk membayar denda dan biaya upacara adat tersebut.

Sanksi adat tersebut diberikan bukan semata-mata untuk membalas dendam, melainkan memiliki tujuan tersendiri. Upacara kematian Paramp Api dan Kenyau Etus Asangk yang dilaksanakan bertujuan untuk mengantarkan arwah dari Madelin menuju tempat peristirahatan yang layak. Sedangkan denda adat bertujuan untuk meredam emosi masyarakat dan mencegah terjadinya konflik di dalam masyarakat. Kabupaten Kutai Barat sendiri dikenal sebagai Kabupaten yang “BERADAT”, sehingga nilai-nilai kearifan lokal senantiasa dipelihara dengan tujuan melindungi segenap warga masyarakat yang ada di Bumi Tanaa Purai Ngeriman tersebut.

Bapak Hukum Adat Indonesia, Prof. Mr. Cornelis Van Vollenhoven memaparkan bahwa di Hindia Belanda (sekarang Indonesia) terdapat 19 lingkungan hukum adat, di mana setiap wilayah memiliki karakteristik tersendiri (Sigit Sapto N., 2016 : 65). Apabila merujuk kepada riset dari Van Vollenhoven, Dayak Tonyooi merupakan bagian dari lingkungan masyarakat adat Kalimantan, bersama dengan beberapa sub suku Dayak yang lain. Peradilan adat yang diselenggarakan oleh Lembaga Adat Besar Kabupaten Kutai Barat merupakan contoh konkrit bahwa hukum adat sangat dijunjung tinggi penegakannya oleh masyarakat adat di Kutai Barat. Sidang adat yang diselenggarakan bukan sekedar bertujuan menjatuhkan sanksi bagi pelaku, melainkan bertujuan mendamaikan para pihak yang bertikai, yakni antara keluarga pelaku dengan keluarga Madelin Sumual sebagai korban. Selain itu, sidang adat ini diharapkan meredam emosi masyarakat yang dapat berujung pada isu suku, agama, ras, dan antar-golongan (SARA). Sidang dilaksanakan dengan melibatkan enam orang hakim adat dan dipimpin oleh Manar Dimansyah Gamas, Ketua Lembaga Adat Besar Kutai Barat, pihak keluarga korban dan keluarga pelaku, Kepolisian Resort Kutai Barat, Paguyuban Etnis Madura, perwakilan paguyuban etnis lain di Kutai Barat, dan segenap tokoh masyarakat.

Peristiwa ini menunjukan pengakuan keberadaan peradilan berdasarkan  Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945. Perlu juga sekiranya meninjau peraturan perundang-undangan di bawahnya, yakni Pasal 15 huruf D Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat No. 13 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat yang mengatur bahwa tugas dan fungsi Lembaga Adat adalah melaksanakan hukum adat, sanksi adat dan peradilan adat sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat ada. Hal ini memperjelas dan memberikan kepastian hukum dari kedudukan Lembaga Adat Besar Kabupaten Kutai Barat dalam melaksanakan suatu peradilan adat.

Ditinjau dari kasus tersebut, ternyata peradilan adat perlahan-lahan kembali bangkit dan mendapat tempat di masyarakat. Hal inilah yang mendorong pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum di tingkat nasional bagi masyarakat adat dalam menjalankan dan menegakan hukum adat melalui sistem peradilan adat. Di sini, penulis mendorong pemerintah untuk segera membahas dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat menjadi undang-undang. Sehingga, masyarakat adat di seluruh Indonesia bisa menegakan hukum adatnya dengan tenang, tanpa pengaruh dari berbagai pihak. Sebab dalam Pasal 41 RUU tersebut, ditegaskan bahwa “Penyelesaian sengketa yang terjadi sebagai akibat dari pelanggaran Hukum Adat di dalam Wilayah Adat diselesaikan melalui peradilan adat yang diselenggarakan oleh Lembaga Adat”. Lembaga adat yang berperan dalam penegakan hukum adat merupakan upaya untuk mencapai keadilan yang restoratif, dengan mempertemukan para pihakyang berseteru dan pihak lain yang terkait untuk mengupayakan penyelesaian kasus dengan adil, sehingga penyelesaian bukan bertujuan untuk pembalasan, melainkan untuk pemulihan keadaan.

Referensi

  1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  2. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat No. 13 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.
  3. Nugroho, Sigit Sapto. 2016. Pengantar Hukum Adat Indonesia. Solo : Pustaka Iltizam.
  4. https://news.detik.com/berita/d-5369382/pria-bunuh-gadis-di-kutai-barat-polisi-nyatakan-tak-terkait-sara. Diakses pada, 25 Februari 2021.
  5. https://www.kompas.tv/article/147549/pembunuh-gadis-20-tahun-di-kutai-barat-diberi-waktu-6-bulan-untuk-bayar-denda-adat-sebesar-rp-1-8-m. Diakses pada, 23 Februari 2021.
  6. https://regional.kompas.com/read/2021/02/16/12090011/pelaku-pembunuhan-di-kutai-barat-dikenai-sanksi-adat-rp-1-8-m-redam-isu-sara?page=all. Diakses pada, 23 Februari 2021.
  7. https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-56073880. Diakses pada, 23 Februari 2021. https://www.pn-tanahgrogot.go.id/pengertian-peradilan/layanan-informasi-publik/pengertian-peradilan#:~:text=Dari%20kedua%20uraian%20diatas%20dapat,proses%20mencari%20keadilan%20itu%20sendiri. Diakses pada, 23 Februari 2021.

 


kawanhukum.id merupakan platform digital berbasis website yang mewadahi ide Gen Y dan Z tentang hukum Indonesia. Ingin informasi lomba, webinar, call for papers atau acara kalian lainnya juga diterbitkan di sini? Klik tautan ini.

 



Tinggalkan Balasan