Quo Vadis Hukum Pidana Indonesia



PENDAHULUAN
Theorie des Psychischen Zwanges kontras dengan kondisi hukum di Indonesia. Teori ini bermakna sanksi pidana memiliki pengaruh preventif terhadap delik. Dalam khasanah ilmu hukum pidana, teori ini juga sebagai fungsi khusus yang melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan melawan hukum sehingga diberikannya sanksi pidana. Teori ajaran paksaan psychis dalam senyatanya kontras dengan kondisi hukum di Indonesia. Fungsi khusus hukum pidana yang menyematkan teori ini dinilai belum berhasil dicapai. Bagaimana tidak, data Kepolisian Republik Indonesia menunjukkan tingkat kriminalitas di Indonesia meningkat 38,45% pada minggu ke-24 dari minggu sebelumnya di tahun 2020. Kasus kriminalitas yang sebelumnya 4.244 meningkat menjadi 5.876. Klasifikasi kasus tersebut salah satunya adalah penyalahgunaan narkotika.

Lebih lanjut, sanksi pidana yang merupakan nestapa menanti bagi pelaku delik. Hal tersebut inheren dengan sistem pemidanaan yang mengarah pada jenis-jenis pidana dalam Pasal 10 KUHP. Jenis-jenis pidana tersebut meliputi pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terbagi menjadi pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan denda. Adapun pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Berhubungan dengan hal tersebut, dalam proses hukum pidana terdapat tahanan hingga narapidana. Perbedaan nyata kondisi hukum dengan teori paksaan psychis juga dapat dilihat berdasarkan data total tahanan dan narapidana di Indonesia tanggal 24 Februari 2021 sebanyak 252.678 orang. Jauh dari kata ideal, bahwa seharusnya rutan maupun lapas hanya bisa menampung 135.704 orang. Jumlah 252.678 tentu melebihi kapasitas.
Penjelasan di atas mengenai overcapacity menimbulkan pertanyaan mengenai apa implikasinya?

Pertama, kondisi tersebut akan dihadapkan dengan masalah keamanan. Berdasarkan rasio perbandingan bahwa hanya terdapat 17.329 satuan pengamanan untuk menjaga tahanan maupun narapidana sebanyak 252.678. Konklusinya adalah seorang petugas akan menjaga keamanan 14 sampai 15 orang yang idealnya hanya 5 orang saja. Dengan demikian, aspek keamanan menjadi rawan dalam rutan maupun lapas. Kedua, overcapacity juga berimplikasi pada aspek pembinaan. Hal ini bertalian dengan kekurangan jumlah sumber daya manusia (SDM) yang tugasnya berkaitan dengan pembinaan. Dapat dikorelasikan dengan data yang menunjukkan bahwa hanya terdapat 6.119 petugas pembina di Indonesia.

Gambaran singkat tersebut bermuara kepada tidak terpenuhinya hak narapidana yang dijelaskan dalam Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan seperti mendapatkan perawatan, pelayanan kesehatan dan makanan layak, menyampaikan keluhan, dan mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Jumlah SDM yang tidak sebanding berisiko kepada pencideraan terpenuhinya hak narapidana. Selain itu, hal tersebut dapat mempengaruhi tercapainya tujuan sistem pemasyarakatan. Esensi pemasyarakatan yang dicita-citakan undang-undang seolah memudar karena dihadapkan dengan permasalahan kondisi hukum yakni overcapacity tahanan dan narapidana di Indonesia.

Refleksi kondisi hukum di Indonesia memunculkan pertanyaan lain yang mengharapkan solusi atas permasalahan kehidupan hukum yang ada. Perlu diperhatikan mengenai konsepsi pemasyarakatan yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 undang-undang pemasyarakatan. Terdapat frasa pemasyarakatan sebagai bagian akhir sistem pemidanaan dalam pasal tersebut menafsirkan bahwa pemasyarakatan hanya sebagai tempat pembuangan akhir sistem peradilan pidana. Ditemukan celah yang perlu diperbaiki guna mengatasi permasalahan ini. Celah tersebut koheren dengan data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bulan Januari 2021, terdapat 26.848 narapidana dengan status pidana khusus pengguna narkoba. Angka tersebut berada dalam peringkat 2 setelah bandar atau pengedar narkoba. Kondisi hukum tersebut perlu diperbaiki secara komprehensif.

Paradigma Retributif yang Masih dianut Indonesia.
Hukuman pidana bagi pelaku delik menyisihkan pertanyaan mengenai proses penyelesaian perkara hingga sanksi yang dijatuhkan. Retributivisme merupakan paradigma yang masih dianut Indonesia dalam menanggulangi kejahatan. Hal ini sependapat dengan Sri Wiyanti Eddyono yang mengemukakan pandangan retributif digunakan dalam penyelesaian perkara pidana dengan memberikan hukuman bagi pelaku. Fokus hukuman pidana bagi pelaku, maka dalam paradigma ini mengesampingkan pemulihan kerugian dan penderitaan korban. Hal tersebut tidak sesuai dengan tujuan politik kriminal sebagaimana disampaikan Barda Nawawi bahwa hakikat penanggulangan kejahatan ialah integral dari perlindungan masyarakat. Selain itu, juga bertentangan dengan tujuan umum hukum pidana yaitu melindungi masyarakat. Relevan dengan penjelasan Koeswadji bahwa tujuan pokok pemidanaan adalah memperbaiki kerugian yang diderita masyarakat akibat kejahatan.

Paradigma retributif tidak menjamin menekan angka kejahatan di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dalam penjelasan sebelumnya yang menyajikan data bahwa kejahatan meningkat berimplikasi pada kondisi hukum yaitu overcapacity rutan maupun lapas. Paradigma keadilan retributif harus bergeser ke paradigma keadilan restoratif. Kemunculan restorative justice bukan tanpa alasan, hal ini berkaitan dengan ketidakberhasilan penerapan teori pembalasan yang diterapkan di Indonesia untuk menekan kejahatan dan tidak memperhatikan pemulihan korban. Senada dengan pendapat Wesley Cragg yang berupaya mengubah pemidanaan dari retributif ke restoratif.

Restorative Justice: Ius Constituendum Hukum Pidana
Marshall mendefinisikan restorative justice sebagai proses pelaku dan korban yang terlibat dalam kejahatan secara bersama-sama menyelesaikan permasalahan hingga dampak yang akan datang. Sependapat dengannya, Wayne LaFave mengemukakan bahwa keadilan restoratif ialah pelaku dan korban kejahatan bersama-sama menyelesaikan permasalahan. Joshua Dressler menambahkan dengan tegas bahwa restorative justice memperhatikan kepentingan korban dan masyarakat supaya pelaku dapat bertanggungjawab atas kejahatannya kepada korban. Bentuk tanggung jawab tersebut meliputi pemulihan kerugian materil maupun immateril korban, secara bersama mau menyelesaikan permasalahan yang dapat melindungi masyarakat.

Paradigma keadilan restoratif dinilai baik apabila diimplementasikan dalam hukum pidana di Indonesia karena memuat nilai dasar yang memperkuat. Pertama, keadilan restoratif memperhatikan pemulihan korban dibandingkan dengan hukuman sebagai pembalasan bagi pelaku kejahatan. Kedua, mengharuskan pelaku kejahatan untuk bertanggungjawab dengan korban yang didorong dengan keterlibatan masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan. Lebih lanjut, restorative justice relevan dengan tujuan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfataan. Kepastian hukum menurut Sudikno adalah jaminan hukum yang dijalankan bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya. Apabila dikaitkan dengan konsep restorative justice, korban memiliki hak untuk mendapatkan pemulihan. Melalui keadilan restoratif, dapat menyelesaikan permasalahan secara bersama. Dengan demikian, kepastian hukum dapat tercapai.

Adapun keadilan, konsepsi restorative justice tentu memberikan keadilan bagi korban maupun pelaku kejahatan. Teori retributif yang masih dianut di Indonesia mengalami ketidakberhasilan dalam menanggulangi kejahatan. Sanksi pidana yang seolah hanya sebagai pembalasan supaya memberikan efek jera bagi pelaku justru tidak menekan angka kejahatan. Sementara itu dengan dijatuhi sanksi pidana, secara otomatis pelaku direnggut kemerdekaannya bahkan terdapat putusan yang jauh dari ketidakadilan bagi pelaku karena hukuman yang tidak sesuai dengan perbuatannya. Seperti halnya Putusan PT Jawa Timur Nomor: 301/Pid/2018/PT-SBY tanggal 25 April 2018 yang menguatkan Putusan PN Gresik Nomor: 174/Pid.B/2017/PN-GSK tanggal 24 Oktober 2017. Putusan kemudian dibatalkan dengan Putusan Nomor: 1212K/Pid/2018 dan berkekuatan hukum tetap.

Kemanfaatan melengkapi tercapainya tujuan hukum dalam implementasi restorative justice. Masyarakat mendapatkan perlindungan dan keamanan atas pelaku kejahatan. Terpenuhinya tri tunggal tujuan hukum tersebut sekaligus merangkap pencapaian tujuan umum maupun khusus hukum pidana. Selain itu, kondisi hukum overcapacity juga dapat teratasi. Hal ini juga berhubungan dengan perbaikan sistem pemidanaan ke pemasyarakatan dalam pendekatan budaya hukum. Hukum pidana bukan lagi menjadi tempat terakhir atau pembalasan melainkan orientasi keadilan restoratif dalam pola pikir masyarakat. Adapun ius constituendum hukum pidana dalam aspek substansi hukum adalah pengesahan RUU KUHP, RUU Pemasyarakatan, dan RUU Narkotika. RUU KUHP dan Pemasyarakatan yang dicita-citakan berorientasi kepada keadilan kolektif, restoratif, dan rehabilitatif. Kemudian RUU Narkotika mengubah pasal pengguna narkotika. Bahwa pelaku yang hanya menggunakan narkotika tidak dipidana namun direhabilitasi. RUU a quo memiliki landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang relevan dengan kondisi hukum di Indonesia melalui penerapan restorative justice.

KESIMPULAN
Ius constituendum hukum pidana Indonesia adalah hukum progresif yang relevan dengan istilah hukum untuk manusia. Perlu adanya pergeseran keadilan dari retributif ke restoratif karena terjadi kegagalan dalam pengimplementasiannya. Restorative justice merupakan solusi perbaikan kondisi maupun ius constitutum hukum pidana. Paradigma tersebut mampu mencapai tujuan hukum pidana sekaligus memperbaiki kondisi hukum secara komprehensif yakni aspek substansi dan budaya hukum di Indonesia.


kawanhukum.id merupakan platform digital berbasis website yang mewadahi ide Gen Y dan Z tentang hukum Indonesia. Ingin informasi lomba, webinar, call for papers atau acara kalian lainnya juga diterbitkan di sini? Klik tautan ini.

 



Tinggalkan Balasan