Celah hukum, begitulah  sebutan yang kita ketahui bersama. Orang awam maupun orang yang menempuh jenjang pendidikan di bidang ilmu hukum dapat mengetahui bahwa celah hukum ini dapat dimanfaatkan bagi siapa saja, demi kepentingan individu maupun kelompok tertentu. Nyatanya, di negara ini juga terdapat beberapa banyak kasus Tata Usaha Negara yang kemudian kurang dipahami akan isunya. Dalam Tata Usaha Negara itu sendiri, yang mana bidang akan kepengurusan lembaga negara ini biasanya sering dijumpai beberapa kasus selain urusan agraria seperti perancangan undang-undang ataupun putusan. MK memiliki peran penting untuk mengkontrol akan terjalinnya suatu konstitusi negara agar dilaksanakan secara realistis. Kemudian ditemukan dari pernyataan putusan MK itu sendiri ternyata ada istilah “Putusan Konstitusional Bersyarat”

Celah hukum, Kasus TUN, MK, Putusan, dan Konstitusional Bersyarat.

Efektif atau tidaknya dari suatu produk hukum, sebenarnya sesuai dengan asas-asas hukum yang baik. Suatu putusan semestinya dibuat untuk keamanan dan aturan bersama serta tidak dapat lepas dari nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Lantas, dalam TUN juga dikenal istilah putusan diterima dan ditolak. Berbeda dengan pidana maupun perdata, hal yang kemudian dimohonkan adalah produk dari keputusan suatu pihak tertentu dan berwenang. Hal ini khususnya ketika suatu pemohon menegaskan permintaannya, yakni untuk menguji suatu undang-undang atau melakukan peninjauan kembali atas suatu undang-undang kepada MK.

Berdasarkan hasil pernyataan dari permohonan tersebut, MK dapat memutuskan untuk mengabulkan maupun menolak. Hal ini pada kenyataannya terdapat pernyataan putusan namun bersyarat, yang kemudian disebut sebagai putusan konstitusional bersyarat. Dari sudut pandang orang awam, masih banyak terjadi kekeliruan dalam penafsiran istilah ini dan mengaitkannya dengan tidak adanya kepastian hukum. Namun, faktanya memang bisa saja kepastian hukum yang kemudian dipertanyakan ini adalah benar. Karena, dalam putusan bersyarat ini nyatanya tidak sesuai dengan hukum positif dimana putusan MK adalah bersifat mengikat untuk semua, final dan tetap dari MK itu sendiri. Hal ini dikarenakan dari kedua putusan yang bersyarat conditionally constitutional maupun conditionally inconstitutional ini akan terjadi kemungkinan untuk dilakukannya peninjauan ulang atau judicial review lagi. Hal ini bisa terjadi, karena sebenarnya peran MK itu sendiri adalah untuk mengontrol terwujudnya hak konstitusional dari semua pihak. Sebelum itu, Penulis akan menjabarkan apa sebenarnya conditionally constitutional dan conditionally inconstitutional secara singkat.

Conditionally constitutional atau dalam bahasa indonesia diartikan sebagai konstitusional bersyarat yakni, dimana ketika suatu permohonan suatu undang-undang yang kemudian oleh pihak pengadilan adalah amarnya ditolak atau tidak dapat diterima. Hal ini dikarenakan ternyata yang dimohonkan oleh pemohon adalah tidak bertentangan dengan UUD 1945, sehingga tidak dapat dilakukan suatu pengabulan sesuai apa yang ada di surat permohonan oleh pemohon. Namun hal ini secara normatif, dari pasal atau bagian yang kemudian diajukan oleh pemohon ternyata adalah perlu untuk dilakukan pengkajian ulang atau bahkan penafsiran. Hal ini agar tidak terjadinya pelanggaran hak konstitusional dari pihak, maka dari itu kemudian ditentukan untuk menyatakan putusan adalah konstitusional bersyarat. Dalam conditionally constitutional atau konstitusional bersyarat ini secara formilnya dicantumkan penjelasan penafsiran, dan penegasan yang menyatakan kemudian apabila tidak sesuai penafsirannya sesuai apa yang dituliskan akan dinyatakan melanggar.

Sedangkan untuk conditionally inconstitutional atau dalam bahasa indonesia diartikan sebagai inkonstitusional bersyarat adalah kebalikan dari konstitusional bersyarat tadi. Yakni, ketika permohonan tersebut disebutkan amarnya adalah dikabulkan. Dengan kata lain, bahwa pasal ataupun bagian lain yang dimohonkan oleh pemohon adalah benar ternyata melanggar atau tidak sesuai dengan UUD 1945. Dalam hal ini, kemudian secara otomatis apa yang dimohonkan sesuai dengan surat keputusan yang diberikan oleh pemohon kepada pengadilan Tata Usaha Negara akan dikabulkan seluruhnya atau sebagian. Maka, dengan adanya hal tersebut maka, akan terjadi perubahan terhadap pasal atau bunyi lainnya ataupun bagian sesuai dengan yang dimohonkan pemohon. Akan tetapi demi kepentingan dan ketertiban umum, MK akan menyatakan hal ini sebagai conditionally inconstitutional atau inkonstitusional bersyarat. Untuk inkonstitusional bersyarat ini kemudian dicantumkan penafsiran yang kemudian dinyatakan secara tegas akan penjelasan kelanjutannya berupa pernyataan apabila melakukan suatu tindakan tertentu. Apabila pasal yang dimaksud kemudian dilakukan secara x berupa tindakan dengan x berupa tindakan pula maupun hal yang dicantumkan oleh MK, akan dinyatakan tidak melanggar UUD 1945 atau tidak inkonstitusional lagi.

Secara faktualnya atau praktik lapangnya, penerapan konstitusional  dan inkonstitusional bersyarat menjadi kurang efektif. Hal ini disebabkan pada dasarnya sifat putusan itu sendiri adalah mengikat. Dengan artian menjadi seolah-olah hukum itu tidak tegas dan tidak ada kepastian hukumnya. Di sisi lain, memang benar apabila dimungkinkan terjadinya suatu kekosongan hukum akan suatu undang-undang. Namun, ternyata hal ini juga menjadi perdebatan akan kewenangan dari MK itu sendiri yang kemudian mencampuri peran legislatif dari DPR. Dan seperti yang pernah dikatakan oleh beberapa ahli,  bisa saja akan terjadi ketidak adilan seperti halnya tujuan idealisme. Ketika melakukan tindakan x yang dilakukan oleh A, yang kemudian dinyatakan tidak melanggar UUD 1945, namun seiring waktu ternyata ketika dilakukan oleh B adalah melanggar UUD 1945.

Share.

Leave A Reply