Agustus 10, 2020

Putusan Lepas dan Pelanggaran Kode Etik Hakim

Bagikan

Secara fungsional, hakim memegang peranan inti dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman yang merdeka. Kekuasaan yang merdeka dalam menyelenggarakan peradilan demi menegakkan hukum dan keadilan. Sebagai pejabat peradilan negara, hakim telah diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili perkara dalam pengadilan atau mahkamah. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim wajib untuk menjaga kemandirian peradilan. Segala campur tangan pihak lain diluar kekuasaan kehakiman yang dapat mempengaruhi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara dilarang, kecuali hal-hal yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hakim pada Mahkamah Agung serta hakim pada badan peradilan yang ada di bawahnya baik dalam lingkup peradilan umum, lingkup peradilan agama, lingkup peradilan militer, lingkup peradilan tata usaha negara, serta hakim pengadilan khusus yang berada dalam setiap lingkup peradilan tersebut.

Hakim di dalam lingkup badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung terdapat dua macam, yaitu hakim karier dan hakim non-karier. Hakim karier adalah profesi hakim yang murni diperoleh dari pendidikan sarjana hukum dengan segala tambahan basis lainnya. Sedangkan, hakim non-karier (hakim ad hoc) tidak berawal dari profesi hakim. Hakim ad hoc bukan berasal dari orang yang berlatar belakang di bidang kehakiman. Melainkan, orang yang memiliki keahlian khusus sesuai dengan disiplin ilmunya.

Dalam pelaksanaannya, tugas hakim ad hoc tidak selalu berada pada pengadilan khusus yang bersifat sementara. Sebagian besar merupakan pengadilan khusus yang bersifat permanen, seperti pengadilan HAM, pengadilan niaga, pengadilan perikanan, dan pengadilan tindak pidana korupsi.

Bertepatan dengan adanya hakim ad hoc dalam pengadilan khusus tindak pidana korupsi, hakim ad hoc dapat memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara tindak pidana korupsi yang menjadi tugasnya dalam menegakan keadilan sesuai dengan bidang keahlian serta pengalaman yang dimiliki pada kasus tertentu.

Seperti dalam kasus dugaan korupsi terkait penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), dengan terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Perkara ini terkait dengan penerbitan SKL untuk debitur BLBI yang juga selaku obligor Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) Syamsul Nursalim dan istrinya Itjih Nursalim. Perbuatan Syafruddin diyakini telah menghilangkan hak tagih terhadap debitur Syamsul Nursalim, sehingga pemerintah merugi dengan hanya menerima Rp 220 miliar rupiah dari total penerimaan negara yang seharusnya senilai Rp 4,8 triliun rupiah.

Dalam pengadilan tingkat pertama, pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Syafruddin telah divonis 13 tahun penjara dan denda Rp 700 juta subsider 3 bulan kurungan. Pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menambah vonis Syafruddin menjadi 15 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 3 bulan kurungan. Tetapi, keputusan hakim pada tingkat pertama dan banding dimentahkan pada level kasasi.

MA telah mengabulkan kasasi Syafruddin, majelis hakim MA menyatakan bahwa perbuatan Syafruddin telah terbukti sesuai dengan dakwaan, tetapi perkara ini dinilai bukan merupakan tindak pidana. Dengan demikian, Syafruddin berhak terlepas dari tuntutan hukum atau dakwaan. Terlepas dari putusan yang dinilai tidak tepat, putusan tersebut tetap sah menurut hukum. Sesuai dengan asas hukum Res judicata proveri tate habetur, yang berarti putusan hakim dianggap benar. Sehingga putusan tersebut harus tetap dihormati.

Namun, dalam putusan kasasi tersebut tidak tercapai satu suara, dikarenakan terdapat perbebadaan pendapat dissenting opinion atas perbuatan Syafruddin. Hakim Salman Luthan mengkategorikan perkara kedalam ranah pidana. Sedangkan hakim anggota I Syamsul Rakan Chaniago menilai perkara ini masuk kedalam ranah perdata. Sementara hakim anggota II Mohammad Askin menilai kasus ini termasuk kedalam ranah hukum administrasi.

Putusan lepas ontslag MA terhadap Syafruddin menuai berbagai pandangan ahli, kasus yang mengakibatkan kerugian negara tersebut perlu dipertanyakan mengenai tindakan penanganannya.

Akan tetapi dalam perkara Syafruddin istilah pelepasan sudah tepat digunakan. Ini dapat diartikan dilepaskan dari tuntutan, namun bukan berarti perbuatan tersebut tidak terbukti. Dalam pembebasan ontslag van rechtsvervoliging, terdakwa telah terbukti melakukan tindakan yang didakwakan. Akan tetapi tindakan tersebut tidak masuk kedalam unsur pidana.

Dalam arti lain, kasusnya menjadi kasus perdata atau kasus administrasi negara. Hal ini dapat dikaji melalui, penjelasan umum PP Nomor 17 tahun 1999, kewenangan BPPN tunduk pada Undang-Undang Perbankan bukan pada Undang-Undang Perbendaharaan negara. Selain itu, dakwaan pelanggaran pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tindak pidana korupsi tidak tepat untuk digunakan pada kasus ini, yang memberatkan pada kewajiban dalam melaksanakan perintah undang-undang selaku pejabat penyelenggara negara.

Dalam babak baru, perkara ini berlanjut pada persoalan putusan etik MA yang menjadi titik terang bagi KPK untuk menyelidiki kembali keputusan terkait kasus penerbitan SKL BLBI. Hakim ad hoc Syamsul Rakan Chaniago, bertugas sebagai hakim anggota I pada persidangan perkara SKL BLBI dengan terdakwa Syafruddin Arsyad Tumenggung. Dalam persidangan, Syamsul Rakan memberikan pandangan mengenai perkara ini yang termasuk kedalam ranah perdata. Berbeda dengan putusan pengadilan tingkat pertama dan banding yang mengkategorikan kepada ranah pidana. Dalam periode persidangan, Syamsul Rakan bertemu dengan Ahmad Yani, yang berkedudukan sebagai pengacara Syarifuddin Tumenggung. Pertemuan tersebut terjadi diluar persidangan, dengan pembicaraan yang tidak diketahui membahas persoalan persidangan atau tidak. Terlepas dari topik pembahasan, Syamsul Rakan telah melanggar Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 – 2/SKB/P.KY/IV/2009.

Tercantum pada Pasal 5 ayat 3 huruf e, mengenai larangan bagi hakim dalam penerapan berperilaku adil, seorang hakim dilarang untuk berkomunikasi dengan pihak berpekara diluar persidangan, kecuali di dalam lingkungan gedung peradilan dengan tujuan demi menyukseskan persidangan. Hal ini, patut dipatuhi setiap hakim. Dengan tidak adanya komunikasi yang terjalin antara hakim dan pihak berpekara, maka akan mempersempit dugaan mengenai pertidaksamaan perlakuan dan berpihakan. Maka tidak akan muncul kecurigaan atas putusan pengadilan yang nantinya diambil. Larangan ini tentunya juga digunakan untuk melindungi marwah wibawa hakim yang adil dan tidak berpihak.

Ketentuan lain yang memiliki pokok bahasan yang mendekati yaitu Pasal 9 ayat 4 huruf b, mengenai kewajiban hakim dalam penerapan berperilaku berintegrasi tinggi. Dalam ayat ini, seorang hakim diwajibkan mengindari hubungan langsung ataupun tidak langsung dengan advokat, penuntut dan pihak-pihak yang sedang berperkara dengan hakim yang bersangkutan. Dan pada Pasal 9 ayat 5 huruf d, yang memuat larangan bagi hakim. Seorang hakim dilarang mengadili pihak yang berperkara apabila hakim tersebut menjalin pertemanan yang akrab dengan pihak berperkara. Hakim Syamsul Rakan telah mengakui bahwa keduanya telah menjalin hubungan pertemanan yang akrab karena pernah berada pada naungan Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin).

Dalam poin kali ini terletak jelas pelanggaran kode etik yang telah dilanggar hakim Syamsul Rakan. Larangan untuk menjalin hubungan dengan pihak berperkara baik dalam pertemanan, digunakan untuk menjaga integritas seorang hakim. Sehingga hakim akan selalu berpegang pada kebenaran, dan bertanggung jawab atas tindakan yang diambil, serta mampu memahami hukum secara tersirat maupun tersurat serta menaatinya.

Pelanggaran itu juga terkait Syamsul Rakan belum mencopot papan advokat saat menjadi hakim ad hoc. Pelanggaran ini merupakan pelanggaran kode etik hakim yang berat, seperti yang tercantum dalam Pasal 11 ayat 4 huruf b, mengenai larangan perilaku dalam menjunjung harga diri, seorang hakim dilarang menjadi advokat atau pekerjaan lain yang berhubungan dengan perkara. Namun, hakim Syamsul yang telah menjabat hakim ad hoc, tidak mencopot papan advokat pada dirinya. Larangan ini diadakan guna megurangi adanya pelanggaran yang dapat dilakukan hakim dengan memberikan konsultasi hukum pada pihak berperkara atau yang sedang mengalami masalah hukum dengan cuma-cuma.

Terlepas dari melaksanakan tugas seorang advokat atau tidak, Syamsul Rakan telah diputus melanggar kode etik hakim dengan menjadi hakim non-palu selama enam bulan, sebagaimana yang diatur dalam pasal 21 huruf b Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 – 2/SKB/P.KY/IV/2009.

Penetapan sanksi non-palu selama enam bulan kepada hakim ad hoc Syamsul Rakan Chaniago oleh Mahkamah Agung, atas pelanggaran kode etik hakim telah tepat dengan undang-undang yang berlaku. Terlepas dari hubungan pelanggaran kode etik dengan persoalan sebelum putusan kasus SKL BLBI yang diambil MA. Dengan babak baru ini, KPK dapat menentukan langkah baru untuk menyelesaikan kasus yang telah merugikan negara tersebut. Dengan menghormati putusan SKL BLBI oleh MA, KPK tetap dapat mengajukan peninjauan kembali (PK) untuk mengusut tuntas kasus ini dan mengembalikan kerugian negara.

Mahkamah Konstitusi sebetulnya memutus bahwa jaksa tidak dapat mengajukan PK. Namun, dalam kondisi adanya pelanggaran kode etik hakim, maka perlu adanya pertimbangan PK demi hukum. KPK masih memiliki peluang untuk mengajukan PK, sebab mencari keadilan materiil dalam pidana tidak terbatas waktunya. Dengan filosofi dan dasar pemikiran yang sama, maka KPK sebagai penuntut harus diberi ruang untuk PK dalam rangka mewujudkan keadilan materiil.


kawanhukum.id merupakan platform digital berbasis website yang mewadahi pemikiran pembaru dan pemerhati hukum Indonesia. Esai yang diterbitkan dari, oleh dan untuk generasi Y dan Z. Kalian dapat berkontribusi melalui tautan di bawah ini.