Hak Tanggungan dapat dilihat pengaturannya di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (Undang-Undang Hak Tanggungan). Dalam Pasal 1 angka 1 UUHT diuraikan bahwa:
“Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peratyran Dasari Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk penulanasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain.”
Sebelumnya pendaftaran Hak Tanggungan dapat dilakukan dengan cara konvensional yang mana ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 13 – Pasal 14 UUHT, namun seiring dengan berjalannya waktu di era digital dewasa ini, ditambah pula dengan adanya wabah pandemi COVID-19 yang mana harus diadakan pembatasan jarak dalam melakukan kegiatan aktivitas sehari-hari, terdapat tata cara pendaftaran Hak Tanggungan berbasis elektronik.
Dengan adanya digitalisasi pertanahan, Pemerintah menerapkan sistem elektronik dalam pendaftaran Hak Tanggungan yang mana merupakan tindak lanjut dari program reforma agraria dengan melakukan legalisasi sset lewat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Dikeluarkanlah Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik (Permen HT-el) yang ditandatangani oleh Menteri ATR/BPN, Sofyan Djalil 6 April 2020 lalu. mengatur mengenai bagaimana proses terjadinya hak tanggungan secara elektronik. Sistem elektronik terintegrasi dikembangkan oleh unit teknis yang mempunyai tugas di bidang data dan informasi untuk memproses Pelayanan HT-el (Sistem HT-el).
Menurut Pasal 1 angka 6 Permen Agraria 9/2019, Sistem HT-el adalah serangkaian proses pelayanan hak tanggungan dalam rangka pemeliharaan data pendaftaran tanah yang diselenggarakan melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
