Pada sistem hukum di Indonesia berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011 terjadi hierarki peraturan perundang-undangan dari yang paling tinggi yaitu Uundang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 hingga paling bawah yang di sebutkan pada UU tersebut yaitu peraturan kabupaten/kota. Walau pada UU tersebut yang paling bawah adalah Peraturan Kabupaten /Kota, akan tetapi jangan di lupakan bahwa sebelumnya Peraturan Desa menjadi peraturan yang paling bawah pada hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana di atur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c jo. Pasal 7 ayat (1) huruf e UU No. 10 Tahun 2004. setelah berlakunya UU No. 12 Tahun 2011 , Peraturan Desa tidak lagi disebutkan secara eksplisit sebagai salah satu jenis dan masuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan.

Di sisi lain, dalam pasal 112 ayat (1) UU No. 6 tahun 2014 (UU Desa) pemerintah kabupaten/kota membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa. Berdasarkan pasal 115 huruf (e) dan penjelsannya, pengawasan oleh pemerintah kabupaten/kota peraturan daerah juga termasuk didalamnya tentang pembatalan perdes oleh kabupaten/kota. Dalam pasal 87 PP No. 43 tahun 2014 tentang pelaksana UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa, bahwa peraturan desa dan peraturan kepala desa yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dibatalkan oleh bupati/walikota. Begitupun dalam pasal 18 ayat (6) permendagri No. 111 tahun 2014 tentang pedoman tekhnis Peraturan Desa, Bupati/Walikota dapat membatalkannya dengan instrumen hukum berupan keputusan Bupati/Walikota.

Pertanyaannya kali ini apakah keputusan Bupati/Walikota yang bersifat beschikking membatalkan Peraturan Desa yang bersifat Regeling?

Kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan dalam UUD NRI 1945 hanya di berikan kepada lembaga yudisial, dalam pasal 24 ayat (1) Mahkamah Agung berwenang untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang dan pasal 24C Mahkamah Konstitusi berwenang menguji Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945. oleh karenanya mekanisme Bupati/Walikota untuk membatalkan Peraturan Desa adalah Inkonstitusional, karena Bupati/Walikota bukan lembaga yudisial.
Dan mengenai mekanisme executive review hanya dapat dilakukan oleh Mendagri atau Gubernur terhapad peraturan satuan pemerintahan di bawahnya hanya sebatas pada Surat Keputusan Kepala Daerah dan Peraturan Daerah berdasarkan PMK No. 137/PPU-XIII/2013. Dapat di tarik kesimpulan bahwa executive review hanya dapat dilakukan terhadap produk hukum yang dibentuk melibatkan lembaga lain seperti DPRD. Karena Peraturan Desa dibentuk oleh Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa (BPD) maka seharusnya tidak dapat melakukan executive review terhadap Peraturan Desa.

Berdasarkan lampiran II angka 177 UU Peraturan Perundang-undangan di jelakan bahwa penjelasan tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum. Kewenangan Bupati/Walikota untuk membatalkan Peraturan Desa merupakan penjelasan terhadap huruf e pasal 155 UU Desa, maka sejatinya pembatalan Peraturan Desa oleh Bupati/Walikota tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Dari beberapa penjelasan diatas penulis dapat mennyimpulkan bahwa Peraturan Desa tetap dianggap sebagai hierarki peraturan perundang-undangan walau tidak disebutkan secara eksplisit dalam UU No. 12 tahun 2011, sehingga tidak gampang untuk membatalkan Peraturan Desa yang selalu dianggap remeh. Solusi dari penulis untuk membatalkan Peraturan Desa hanya dapat dilakukan oleh MA dengan batu uji Undang-Undang.

kawanhukum.id merupakan platform digital berbasis website yang mewadahi ide Gen Y dan Z tentang hukum Indonesia. Ingin informasi lomba, webinar, call for papers atau acara kalian lainnya juga diterbitkan di sini? Klik tautan ini.

Share.

Fakultas Syariah-IAIN Samarinda

Leave A Reply