Indonesia sebagai negara demokrasi yang memiliki banyak penduduk serta kultur masyarakat yang beragam harus bisa memberikan jaminan keamanan dan kesejahteraan bagi masyarakatnya dalam hidup bernegara dan berbangsa. Sebagai negara demokrasi sudah jelas Indonesia harus mempunyai dasar hukum sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara dimana hal itu bertujuan sebagai aturan agar bisa terjamin hak-hak warga negara serta keamanan dan kenyamanan dalam memenuhi hak kehidupan dan kebebasan dalam melakukan aktivitas. Implementasi keberjalanan hukum Indonesia dapat kita temukan dalam UUD 1945 sebelum amandemen, disebutkan bahwa negara Indonesia ialah negara yang berlandaskan hukum dan tidak berdasarkan pada kekuasaan semata. Hal ini juga dipertegas pada amandemen UUD RI Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum. Berdasarkan ketentuan konstitusi tersebut, maka negara Indonesia diperintah atas dasar hukum yang berlaku, dalam hal ini penguasa juga harus tunduk pada hukum yang berlaku.

Proses hukum yang terjadi di Indonesia sangat memprihatinkan, karena banyak kasus-kasus pelanggaran HAM yang tertunda sehingga hal ini menyebabkan tertundanya juga rasa keadilan pada masyarakat. Berdasarkan hal tersebut banyak sekali kasus-kasus pelanggaran HAM yang sampai sekarang masih belum dapat diungkap namun, seolah-olah menjadi perkara yang diwariskan kepada para pemimpin bangsa yang baru. Jika kita lihat, pada tahun 2019 saja terdapat beberapa kasus pelanggaran HAM yaitu; peristiwa 1965, penembakan misterius (petrus), peristiwa Trisakti, Semanggi I, Semanggi II, penculikan dan penghilangan orang secara paksa, peristiwa Talangsari, peristiwa Simpang KKA, peristiwa Rumah Gedong tahun 1998, peristiwa dukun santet, ninja, dan orang gila banyuwangi 1998. Hal ini menunjukkan bahwa perlu adanya upaya yang harus dilakukan untuk memperbaiki sistem hukum dan peradilan yang ada di Indonesia.

Pemerintah sebenarnya sudah berusaha untuk mengupayakan penegakan HAM di Indonesia, salah satunya dengan membentuk UU Pengadilan HAM dimana hal ini menjadi sebuah cahaya dan harapan bagi masyarakat dalam menegakan HAM di Indonesia. Namun, lagi-lagi harapan itu belum bisa diwujudkan karena hal itu belum terlaksana dengan maksimal sampai sekarang. Banyak sekali kritikan keras yang tertuju pada sistem penyelesaian masalah HAM di Indonesia, khususnya pada UU Pengadilan HAM yang dianggap memiliki kelemahan, diantaranya yaitu (1) penempatan pengadilan HAM di dalam peradilan umum dimana posisi politik pengadilan HAM dipengaruhi Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM oleh sebab itu secara teoritis berpengaruh pada independensi pengadilan HAM (2) ada pasal yang multitafsir dan cenderung bisa disalah artikan sehingga memungkinkan pelaku untuk bebas, contohnya dalam Pasal 25 Ayat 1 yang menyatakan setiap korban pelanggaran HAM dan atau ahli warisnya dapat memperoleh kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi.

Dalam konteks pemerintahan sendiri, banyak sekali permasalahan yang menyangkut diskriminasi dalam penyelenggaraan pemerintah dan hukum dimana hal ini masih menjadi masalah yang serius. Karena proses penegakan hukum dan penyelenggaraan dalam pemerintahan masih kental dengan praktik KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Jadi, bagi kalangan masyarakat kebawah yang tidak memiliki uang dan tidak mempunyai kenalan maka pelayanan yang diterima dalam penegakan hukum dan penyelenggaraan pemerintahan jauh dari harapan. Padahal jika ditinjau lebih lanjut perilaku tersebut bertentangan dengan Pasal 28 I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dimana dinyatakan bahwa setiap orang berhak dan bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif tersebut. Maka, berdasarkan hal tersebut negara dan pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menghormati, melindungi, membela, dan menjamin hak asasi manusia setiap warga negara dari perilaku diskiminasi tersebut.

Selanjutnya bagaimana upaya yang harus dilakukan untuk memperbaiki kekurangan dan kelemahan dari sistem hukum dan peradilan untuk memenuhi hak asasi manusia setiap warga negara. Dalam kondisi keterpurukan sistem hukum dan peradilan banyak tawaran perubahan dan pembaharuan yang terus disuarakan dan disampaikan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi masyarakat, akademisi dan politisi dimana mereka semua prihatin terhadap sistem hukum dan peradilan yang ada.

Keterpurukan sistem hukum dan peradilan yang terjadi ini disebabkan karena disorientasi gerakan dan tujuan. Maka perlu adanya perbaikan dari segi struktur, substansi, dan kultur hukum beserta sarana dan prasarananya. (1) Dalam struktur perlu dilakukan seleksi yang objektif dan transparan terhadap aparatur negara, selain itu keanggotaan pembuat produk peraturan perundang-undangan juga perlu mendapat perhatian dalam proses pemilihannya karena hal tersebut akan mempengaruhi kualitas produk perundang-undangan yang akan dibuat. (2) Substansi disini mencakup aturan yang hidup dan bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang. Substansi juga dipengarui oleh partisipasi masyarakat dalam merumuskan berbagai kepentingan untuk kemudian dapat diatur dalam produk peraturan perundang-undangan. (3) Terakhir kultur hukum, dimana ini menyangkut apa saja dan siapa saja yang mempengaruhi suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Maka, untuk itu diperlukan pembentukan karakter masyarakat yang baik agar dapat melaksanakan nilai dan prinsip yang terkandung didalam suatu perundang-undangan (norma hukum).


Indonesia sebagai suatu negara yang memiliki dasar hukum sudah sepatutnya memastikan pemenuhan hak asasi manusia pada setiap warga negaranya dan juga menerapkan serta menghormati prinsip dan juga nilai sebagai negara hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh sebab itu, salah satu faktor yang perlu mendapat perhatian serius dalam upaya memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap pemenuhan HAM dalam sistem hukum dan peradilan melalui kinerja aparat penegak hukum, maka diperlukan pembenahan perilaku dan etika aparat penegak hukum untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam penegakan hukum tanpa diskriminasi, selain itu juga perlu adanya peningkatan kesadaran hukum dari masyarakat.

Share.

Leave A Reply