Juli 3, 2020

Probabilitas Mahkamah Pidana Internasional Menyelesaikan Kasus Pelarungan ABK

Dunia maya seakan dibuat heboh dengan berita mengenai ‘pembuangan jenazah’ di laut oleh beberapa orang yang disamarkan wajahnya pada 5 Mei lalu. Berita tersebut diberitakan oleh stasiun televisi Korea Selatan, MBC News, yang dalam waktu singkat membuat orang Indonesia marah besar, bertanya-tanya dimana kemanusiaan.

Pasalnya, isu pelarungan tersebut bukan hanya soal pelarungan semata. Namun terdapat isu eksploitasi manusia ke arah perbudakan. Dilansir dari Detik News, dugaannya beragam, mulai dari dugaan ABK (Anak Buah Kapal) dipekerjakan 18 hingga 30 jam sehari dan istirahat hanya setiap enam jam sekali, gaji yang terkesan tak manusiawi, minum air hasil olahan air laut, hingga dugaan Kapten kapal enggan sandar ke pelabuhan guna mencari pertolongan medis untuk ABK WNI yang sakit.

Respon Tiongkok

Dilansir dari Antara, pemerintah Tiongkok berjanji akan serius menindaklanjuti laporan mengenai pelarungan jenazah ABK WNI dan dugaan eksploitasi terhadap ABK lainnya yang bekerja pada kapal pencari ikan Tiongkok. Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Zhao Lijian, menilai beberapa laporan media mengenai peristiwa tersebut tidak berdasarkan fakta dan oleh karena itu pihaknya akan menangani masalah tersebut berdasarkan fakta dan hukum yang ada. Perlu diketahui, praktik kelautan internasional berpegang pada International Labor Organization Seafarer’s Service Regulations.

Langkah Indonesia

Melansir kembali dari Detik News, Menlu Retno meminta Coast Guard Korea Selatan ikut melakukan investigasi. Indonesia sendiri juga akan berusaha menyelidiki dan mendapatkan klarifikasi terkait pelarungan ABK WNI, jika terbukti terdapat pelanggaran terhadap regulasi ILO, maka RI akan meminta Tiongkok untuk menegakkan keadilan. RI juga meminta pihak Tiongkok untuk membantu pemenuhan hak ABK WNI, termasuk pemenuhan gaji dan pengelolaan kondisi kerja yang aman.

Mengingat pihak terkait kasus ini adalah Indonesia dan Tiongkok (antar negara), lantas, apakah mungkin diselesaikan di Mahkamah Internasional? Secara singkat sekali, jawabannya adalah bisa jadi. Mengapa?

Teori, Probabilitas dan Ketentuan

Di dunia peradilan internasional, terdapat dua lembaga tempat penyelesaian sengketa internasional, yakni Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ) dan Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC). Melalui sebutan tersebut dapat kita mengetahui perbedaan antara ICJ dan ICC.

Sesuai alasan berdirinya dan keinginan untuk menjaga perdamaian dunia, hukum internasional memiliki tujuan untuk mengatur hubungan-hubungan antarnegara berdasarkan keadilan, perikemanusiaan, kesusilaan, baik masa perang maupun masa damai sedangkan fungsi umum Mahkamah Internasional dinyatakan dalam Piagam PBB Pasal 38 ayat (1), yaitu memutus perkara sesuai dengan hukum internasional atau berlandaskan sumber-sumber hukum internasional.

ICJ memiliki fungsi utama yakni untuk menyelesaikan sengketa antar negara anggota PBB. Lembaga ini juga memberikan nasihat kepada badan-badan resmi dan lembaga khusus PBB. Selain mengacu pada Piagam PBB, tugas dan fungsi ICJ juga diatur dalam The Statute of The International Court of Justice. Dalam Pasal 34 Statuta tersebut, tertulis ketentuan bahwa hanya negara yang bisa menjadi pihak dalam suatu perkara di Mahkamah Internasional. Berdasarkan statute tersebut, Fajri Muhammadin – dosen hukum internasional UGM – dalam artikelnya menyimpulkan bahwa permasalahan individu tidak dapat diajukan ke ICJ. Dengan kata lain, perkara yang dapat diajukan adalah hal-hal yang berkenaan dengan kedaulatan negara. ICJ juga tidak dapat berinisiatif untuk ‘ikut campur’ atau menyidangkan kasus sengketa antar negara tanpa adanya persetujuan oleh kedua belah negara yang bersengketa. Karena, yang menjadi highlight disini adalah pelanggaran HAM ABK WNI, maka sudah pasti kita akan lebih fokus ke ICC.

ICC adalah lembaga peradilan internasional – juga berkedudukan di Belanda – yang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh individu-individu dan memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan. Dasar hukum yang menjadi pedoman dan ketentuan ICC adalah Statuta Roma. Dalam Pasal 1 Statuta Roma maupun Mukadimahnya, disebutkan bahwa ICC merupakan pelengkap dari yurisdiksi pidana di tingkat nasional. Artinya, tidak akan diberlakukan yurisdiksi ICC apabila proses peradilan di tingkat nasional belum atau sedang dijalankan.

Beberapa pengaturan yang menjadi acuan penting disini adalah:
Menurut Pasal 12(2) Statuta Roma, ICC hanya boleh melaksanakan yurisdiksinya jika (a) dugaan kejahatan terjadi di wilayah negara anggota, atau jika (b) pihak yang dituduh sebagai pelaku adalah warga negara anggota – negara anggota ini adalah negara yang telah meratifikasi Statuta Roma.

Lalu, tentang perkara-perkara yang dapat diajukan ke ICC menurut Pasal 5 adalah empat  kejahatan internasional yang masuk kewenangan materil ICC, yaitu Genosida, Kejahatan Terhadap Kemanusiaan, Kejahatan Perang, dan Agresi..

Natalius Pigai, mantan komisioner Komnas HAM RI, dalam artikelnya memberikan pengertian kejahatan adalah tindakan yang dimusuhi umat manusia di dunia (Hostis Humanis Generis). Kejahatan terhadap kemanusiaan termasuk ke dalam yurisdiksi universal, di mana setiap pelaku kejahatan tersebut dapat diadili di negara manapun, tanpa memperdulikan tempat perbuatan dilakukan, maupun kewarganegaraan pelaku ataupun korban.

Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan prinsip no safe haven (tidak ada tempat berlindung) bagi pelaku kejahatan yang digolongkan ke dalam hostis humanis generis (musuh seluruh umat manusia) ini. Perlu ditambahkan bahwa untuk kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana kejahatan perang dan genosida tidak dikenal adanya kedaluwarsa

Unsur-unsur dari setiap perbuatan yang dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan diatur dalam Pasal 7 (1), yaitu:

  • Pembunuhan: unsur dari pembunuhan adalah pelakunya membunuh satu orang atau lebih;
  • Pemusnahan: yaitu pelakunya membunuh satu orang atau lebih;
  • Perbudakan, adalah di mana pelakunya menggunakan kekuasaan melakukan kejahatan perbudakan, mencakup perhambaan (servitude), kerja paksa dan kerja wajib (forced and compulsory labour); dan seterusnya

Dalam rangka penentuan suatu kejahatan terhadap kemanusiaan, perlu diperhatikan dua hal, yakni Actus Reus (tindakan jahat) dan Mensrea (niat jahat). Secara kasat mata, perbudakan tentu memenuhi unsur Actus Reus sebagaimana yang tercantum dalam Statuta Roma. Namun dalam menentukan Mensrea dalam kasus tersebut bukanlah hal yang mudah dan memerlukan kajian yang lebih dalam

Hemat saya, sebenarnya telah terpenuhi beberapa unsur dan mengingat kejahatan terhadap kemanusiaan adalah kejahatan universal maka sesungguhnya bisa saja dibawa ke Mahkamah Internasional. Namun untuk membawa kasus tersebut ke dunia internasional sudah pasti tidak bisa karena terhalang atas belum diratifikasinya statuta Roma oleh Indonesia. Jikalau Indonesia telah meratifikasi Statuta Roma, bahkan kasus Novel Baswedan pun bisa diajukan ke Mahkamah Internasional.

Jalan Keluar

Lagi-lagi, pihak Indonesia terhalang oleh statuta Roma yang belum diratifikasi. Bapak Fajri pun mengatakan, mengajukan ke Mahkamah Internasional bukanlah solusi karena meski terpenuhi  saja satu pasal, namun pasti terhalang oleh ketentuan-ketentuan lain. Jadi, kapan Indonesia akan meratifikasi Statuta Roma?

Dengan semua fakta ini, tentu pemerintah Indonesia masih memiliki PR untuk melakukan upaya hukum yang tentunya dalam rangka menegakkan keadilan dan upaya pencegahan agar tidak ada ABK dan pihak-pihak lain menjadi korban eksploitasi, pelanggaran HAM.


kawanhukum.id merupakan platform User Generated Content (UGC) untuk mewadahi pemikiran pembaru dan pemerhati hukum Indonesia. Submit esaimu secara mandiri di sini ya.

Pelajar penuh waktu tanpa hari minggu. Lebih suka mendengarkan dan memperhatikan. Pendengar setia Patsy Cline, Willie Nelson, Queen, Scorpions, dkk. Ingin bercengkrama, bercerita, atau sekadar menyapa? Yuk, silahkan klik kontak berikut~

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.