Juli 7, 2020

Principlism: Esensi Kewajiban Tenaga Medis Berbasis Kemanusiaan

Pada tulisan penulis sebelumnya telah dijelaskan mengenai suatu perpaduan dalam dunia hukum kesehatan. Perpaduan antara etika dan hukum menjadikan hukum kesehatan merupakan suatu ranah hukum unik. Namun, tulisan sebelumnya lebih condong menjelaskan tentang dasar munculnya kaidah kesehatan dalam dunia hukum. Pada tulisan kali ini, penulis akan menyajikan mengenai konsep kaidah dalam dunia pengobatan khususnya pada bidang kedokteran.

Konsep Aturan dalam Ilmu Kedokteran

Ilmu kedokteran atau dalam bahasa Inggris adalah medical science merupakan salah satu cabang dalam ilmu kesehatan. Tujuan dari ilmu ini adalah mempelajari tentang seni komunikasi dalam upaya mengobati untuk memulihkan kondisi penderita. Sebagai suatu seni yang mempelajari tentang cara berkomunikasi dengan baik maka konsep etika tentunya tidak dapat dihindarkan. Hal ini didasari karena komunikasi dalam ilmu kedokteran merupakan suatu upaya yang terbukti mampu menunjang efektivitas pengobatan manusia. Adanya suatu manfaat dan penggunaan ilmu kedokteran yang berinteraksi langsung dengan subjek hukum manusia maka suatu pengaturan hukum diperlukan. Seperti yang telah diketahui bahwa suatu konsep peraturan berasal dari suatu norma dalam masyarakat yang selanjutnya berevolusi menjadi suatu norma hukum yang diundangkan. Norma masyarakat sosial merupakan norma yang bersifat fleksibel sedangkan norma hukum memiliki sifat yang rigid dan autoritatif. Adanya sifat tersebut memiliki implementasi yang cukup menarik dalam mengatur aturan dalam dunia kedokteran.

Principlism sebagai Esensi Peraturan di Bidang Kedokteran

Esensi atau suatu dasar dalam bertingkah laku merupakan unsur penting yang perlu diperhatikan oleh para profesi kedokteran dalam menjalankan tugasnya. Keadaan ini didasarkan pada sifat tindakan medis yang berhubungan langsung dengan kondisi kehidupan pasien, dalam hal ini adalah seorang manusia. Sifat yang terkandung dalam tindakan medis memicu adanya penciptaan suatu konsep aturan yang dapat mencakup kaidah etika kedokteran dan hukum secara berkesinambungan.

 

” We are maintaining that the connections between moral norms and judgments about policy or law are complicated and that a judgment about the morality of acts does not entail an identical judgment about law or policy.” — Beauchamp and Childress (The First Inventor of The Concept of Biomedical Ethics, 1976).

Seperti apa yang dikatakan oleh Beauchamp dan Childress, bahwa penciptaan suatu ketentuan terhadap etika adalah untuk mengatur hubungan antara moral dan ketetapan terhadap kebijakan atau hukum dan tidak harus identik dengan hukum dan kebijakan yang ada. Pernyataan tersebut memelopori adanya bidang pengaturan tertentu dalam tata cara pengobatan dalam bidang kedokteran yaitu biomedical ethics atau etika biomedis. Konsep aturan ini terkandung dalam empat prinsip utama bidang kedokteran yaitu principlism yang terdiri atas empat poin yaitu:

  1. Autonomy

Prinsip tentang autonomy atau otonomi manusia berpacu kepada pemikiran bahwa seorang manusia memiliki hak untuk mengontrol dirinya sendiri secara bebas. Konsep dari prinsip ini berpacu pada pemikirian yang tidak dalam penguasaan, dan mandiri. Dalam praktiknya prinsip otonomi menciptakan berbagai peraturan yang menjunjung tinggi martabat manusia dalam proses pengobatannya. Adanya izin terhadap penggunaan informasi kesehatan, pengajuan persetujuan tindakan medis, dan pemastian pemahaman informasi medis merupakan beberapa aturan yang terbentuk atas konsep ini.

  1. Beneficence

Prinsip beneficence atau kemanfaatan merupakan prinsip yang berupa etika untuk selalu memberikan manfaat dalam suatu tindakan. Bentuk dari adanya prinsip ini dapat dilihat pada ketentuan bahwa seorang tenaga kesehatan wajib memberikan pelayanan terbaik terhadap seseorang yang ia obati. Penjelasan tersebut menggambarkan bahwa prinsip kemanfaatan dalam bidang kesehatan merupakan suatu prinsip yang penting. Kenyataan ini didasarkan pada kemauan pasien yang mengharapkan kesembuhan dari penyakitnya.

  1. Non-maleficent

Prinsip non-maleficent atau biasa disebut dengan prinsip tidak menyakiti. Asas ini menitikberatkan kewajiban dari tenaga kesehatan yang tidak seharusnya menyakiti orang lain. Pernyataan tersebut didasarkan pada hakikat dari tenaga medis sebagai seseorang yang mengobati bukan melukai. Penciptaan prinsip ini didasari agar setiap orang yang melakukan upaya pengobatan dapat terhindar dari setiap kegiatan yang menyebabkan dirinya terluka oleh upaya tenaga kesehatan.

  1. Justice

Prinsip justice atau keadilan merupakan prinsip yang didasarkan oleh hukum bahwa setiap pelayanan medis yang dilakukan perlu untuk menjunjung keadilan. Keadilan tersebut dapat berupa perlakuan yang pantas terhadap setiap pasien yang berobat pada seorang tenaga kesehatan. Pelayanan pengobatan perlu untuk didistribusikan dengan baik serta memberikan manfaat yang seimbang dalam masyarakat. Prinsip tentang keadilan ini tidak hanya berpacu pada kegiatan pengobatan namun juga pada sistem pelayanan kesehatan. Akses dan dan pemerataan terhadap sarana pelayanan kesehatan juga merupakan suatu tindakan yang wajib dilakukan oleh institusi kesehatan.

Principlism Sebagai Dasar Aturan dalam Norma Hukum

Adanya penjelasan mengenai etika biomedis yang telah dikemukakan serta seluk-beluk pemikiran yang ada didalamnya maka dapat dikatakan bahwa principlism merupakan dasar pembentukan kaidah. Pernyataan ini didasarkan pada konsep dasar prinsip didalamnya yang menjelaskan mengenai bagaimana seorang tenaga medis harus bertindak. Dokter sebagai salah satu profesi yang dikategorikan sebagai tenaga medis perlu untuk mendasarkan tingkah lakunya terhadap keempat prinsip tersebut.

Adanya kenyataan bahwa suatu norma etika biomedis membentuk berbagai macam peraturan dalam bidang kedokteran menunjukkan bahwa hukum kedokteran tidak dapat dipisahkan dari kaidah etika profesi yang menaunginya. Pernyataan bahwa suatu tindakan medis tidak dapat dinilai hanya dengan cara normatif yaitu dengan undang-undang yang telah ada menjelaskan bahwa aturan hukum dalam bidang kedokteran tidaklah selalu absolut. Keadaan inilah yang mendasari banyaknya konflik moralitas dalam pelaksanaan tindakan medis. Konflik moralitas tersebut memerlukan suatu penyelesaian dengan mekanisme yang tidak hanya berdasarkan nilai yang autoritatif namun juga pada unsur kemanusiaan dan keseimbangan.

“Principlism is designed such that the only legitimate end to limit the enjoyment of a principle is the promotion of another conflicting principle within principlism.”

Norbert Paulo (Philosophy and Law in Applied Ethics)

Just a man who seeks the truth about justice . . .